Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Menteri ESDM dan Pertamina Cek SPBU dan Terminal Wayame di Maluku, Jaga Kelancaran Distribusi Energi – Page 3

    Menteri ESDM dan Pertamina Cek SPBU dan Terminal Wayame di Maluku, Jaga Kelancaran Distribusi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama  melakukan pengecekan ketersediaan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Ambon. Pengecekan kualitas BBM di SPBU 84.971.05 di Jl Ir. Putuhena, Ambon, Provinsi Maluku pada Sabtu, 5 April 2025.

    Pengecekan untuk memastikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah, di momen puncak arus balik Lebaran 2025. Pengecekan kualitas BBM dilakukan pada jenis Pertalite dan Pertamax yang menjadi konsumsi utama kendaraan masyarakat. 

    Turut mendampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi. 

    Eduward menyampaikan kunjungannya bersama Menteri ESDM ke Ambon adalah untuk mengecek kuantitas stok BBM serta kualitas BBM yang disalurkan oleh Pertamina Patra Niaga selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa stok BBM selama libur lebaran di Ambon terpantau aman serta kualitas BBMnya pun terjaga.

    “Pertama memastikan bahwa Satgas Idulfitri berjalan lancar mulai dari berangkat sampai arus balik. Tadi kita mengecek ketersediaan stok masih aman kemudian termasuk juga pengecekan dalam bentuk kualitas BBM yang ada di SPBU bahwa semua yang disalurkan oleh Patra Niaga sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh kementerian ESDM,” ujar dia.

    Eduward menjelaskan dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau serta tantangan cuaca yang dapat memengaruhi distribusi, Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat stok dan jaringan distribusi, khususnya di daerah wisata yang mengalami peningkatan konsumsi selama periode libur Lebaran.

    “Maluku sangat bergantung pada cuaca untuk kelancaran distribusi energi. Kami memastikan stok energi tetap terjaga, dan langkah antisipatif telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul akibat cuaca buruk atau bencana alam,” jelas dia.

    Sebagai bagian dari upaya tersebut, Eduward menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Papua Maluku. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur distribusi di kawasan ini.

    “Kami menyadari regional Papua Maluku yang luas secara geografis, sehingga keandalan suplai energi harus selalu dijaga. Integrated Terminal Wayame menjadi salah satu terminal utama yang akan terus memikul peran penting di kawasan ini. Oleh karena itu, kami juga sedang mengembangkan terminal tambahan, seperti di Biak, agar distribusi energi dapat lebih terdistribusi merata,” jelas Eduward.

     

  • Antisipasi Arus Balik Lebaran, KAI Commuter Tambah 2 Perjalanan Malam  ke Bandara  – Halaman all

    Antisipasi Arus Balik Lebaran, KAI Commuter Tambah 2 Perjalanan Malam  ke Bandara  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – KAI Commuter menambah 2 perjalanan Commuter Line Basoetta pada malam hari, mulai Minggu 6 April 2025 sampai Rabu 9 April 2025.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengatakan, penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pemudik yang kembali ke Jakarta menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Soekarno-Hatta.

    Karenanya, KAI Commuter mengambil berbagai langkah antisipasi, termasuk menambah jumlah perjalanan Commuter Line Basoetta hingga menjelang tengah malam, sejak Minggu (6/4).

    “Untuk melayani pemudik yang akan berangkat atau tiba di Bandara Soetta untuk menuju Jakarta hingga tengah malam pada akhir libur Lebaran ini, KAI Commuter menambah dua perjalanan Commuter Line pada malam hari,” kata Joni dalam keterangannya, Minggu.

    Joni mengatakan, selama masa AngLeb tahun ini, pengelola Commuter Line ini juga mengoperasikan sebanyak 64 perjalanan kereta yang melayani perjalanan dari dan ke Bandara Soekarno Hatta tersebut.

    “KAI Commuter mengambil inisiatif ini karena menimbang kebutuhan masyarakat di masa arus balik, agar dapat berjalan lancar,” jelas dia.

    Joni menyatakan bahwa kedua keberangkatan Commuter Line Basoetta tambahan tersebut antara lain, Commuter Line Basoetta No. D1/10661-10666 pemberangkatan dari Stasiun Manggarai pukul 22.45 WIB, dan Commuter Line Basoetta No. D1/10659-10664 pemberangkatan dari Stasiun Soetta pukul 23.50 WIB.

    Berdasar data yang terhimpun sepanjang masa AngLeb 2025 mulai 21 Maret sampai 5 April, tercatat sebanyak 95.813 orang, atau rata-rata sebanyak 5.381 orang per harinya. 

    “Terpantau volume pengguna tertinggi pada Commuter Line Basoetta yaitu sebanyak 9.039 orang pada 27 Maret 2025 lalu, atau sehari sebelum pemberlakuan Work From Anywhere (WFA),” terang Joni.

    Adapun layanan Commuter Line Basoetta juga terintegrasi dengan layanan Commuter Line Jabodetabek.

    Masyarakat yang akan mudik atau balik ke Jakarta melalui Bandara Soetta dari wilayah Bekasi, Bogor, dan Banten dengan mudah bisa menggunakan integrasi transportasi tersebut.

    KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaan, letakkan barang bawaan di atas rak bagasi, dan pastikan selalu terpantau. Terus jaga dan awasi anak Anda saat di dalam kereta maupun di stasiun.

    “Cek kembali barang-barang bawaan dan tidak terburu-buru saat turun dari kereta serta dahulukan pengguna yang akan turun dari Commuter Line,” tegas Joni.

  • Viral Lahiran Caesar Tidak Ditanggung, BPJS Kesehatan Angkat Bicara

    Viral Lahiran Caesar Tidak Ditanggung, BPJS Kesehatan Angkat Bicara

    Jakarta, Beritasatu.com – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmen dalam menyediakan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi ibu hamil dan janin yang dikandung. Hal ini diungkapkan setelah viral informasi terkait lahiran caesar tidak di-cover BPJS Kesehatan.

    Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta yang tengah mengandung berhak mendapatkan beragam layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kehamilan secara berkala (antenatal care), proses persalinan, hingga perawatan pascamelahirkan.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah membantah informasi yang beredar terkait klaim bahwa layanan operasi caesar tidak ditanggung oleh JKN.

    Ia menegaskan, seluruh pelayanan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan, selama prosedur yang berlaku dijalankan dengan benar dan tindakan medis dilakukan atas dasar indikasi medis yang sah.

    “BPJS Kesehatan juga menanggung biaya persalinan melalui operasi sesar, selama tindakan tersebut direkomendasikan oleh dokter atas pertimbangan medis yang dapat membahayakan ibu maupun bayi. Beberapa kondisi yang termasuk dalam indikasi medis tersebut antara lain posisi janin yang tidak normal, plasenta previa, kondisi janin dalam bahaya, serta risiko lain yang membuat persalinan normal tidak memungkinkan,” jelasnya pada Minggu (6/4/2025).

    Untuk memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, Rizzky mengingatkan agar peserta JKN memastikan keaktifannya dan tidak memiliki tunggakan iuran. Selain itu, penting pula memastikan status keanggotaan ibu hamil telah tercatat sebagai peserta mandiri, bukan sebagai tanggungan dari kartu keluarga sebelumnya.

    “Pemeriksaan kehamilan dimulai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau bidan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika ditemukan kondisi medis tertentu yang memerlukan tindakan lanjutan, maka peserta akan diberikan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan,” ujarnya.

    Namun, dalam keadaan gawat darurat, peserta tetap dapat langsung mengakses layanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tanpa perlu membawa surat rujukan terlebih dahulu.

    Selain proses lahiran caesar, BPJS Kesehatan juga menanggung layanan pascapersalinan, termasuk pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi, imunisasi dasar, hingga pemantauan tumbuh kembang anak.

    “Dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dan mengikuti prosedur yang berlaku, ibu hamil dapat memperoleh layanan kesehatan secara maksimal serta menjalani masa persalinan dengan rasa tenang dan aman,” tuturnya.

    Karena itu, Rizzky mengajak seluruh peserta JKN yang sedang hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan memanfaatkan fasilitas kesehatan, khususnya lahiran sesar dengan BPJS Kesehatan demi menjaga kesehatan ibu dan buah hati.

    Lahiran caesar dengan BPJS Kesehatan jadi sorotan setelah sejumlah warganet menyuarakan keluhan di media sosial. Hal itu karena ada  kebijakan terbaru yang diterapkan mulai 1 April 2025. Salah satu poin yang menimbulkan perdebatan adalah ketentuan bahwa operasi caesar tidak akan dibiayai oleh BPJS apabila ibu hamil tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan layanan BPJS selama masa kehamilan.

    Salah seorang pengguna media sosial membagikan pengalamannya yang gagal memanfaatkan BPJS untuk persalinan caesar karena selama masa kehamilannya, ia tidak pernah menjalani pemeriksaan dengan fasilitas yang terhubung dengan BPJS.

    “Operasi SC (caesar) tidak dijamin BPJS kalau selama hamil enggak pernah periksa pakai BPJS. Ini kebijakan baru mulai 1 April, khususnya buat para ibu yang akan menjalani SC,” tulisnya dalam unggahan yang kemudian menjadi viral pada Jumat (4/4/2025).

    Kebijakan ini langsung memicu beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya para ibu hamil dan tenaga medis. Banyak yang menekankan pentingnya memanfaatkan BPJS sejak awal masa kehamilan sebagai langkah pencegahan agar tidak terkendala saat proses persalinan nanti, baik untuk persalinan normal maupun caesar.

    “Untuk para bumil, jangan lupa rutin kontrol kehamilan pakai BPJS ya. Ini penting banget supaya nanti tetap bisa klaim biaya persalinan, apalagi kalau harus SC yang biayanya cukup besar,” tulis seorang netizen sebagai bentuk pengingat bagi calon ibu lainnya.

    Dengan adanya perubahan aturan ini, penting bagi para peserta JKN untuk memahami prosedur yang berlaku agar tetap dapat menikmati manfaat penuh layanan kesehatan, termasuk lahiran caesar BPJS Kesehatan.

  • Huawei Siapkan Charger 1,5 Megawatt, Bisa Cas Penuh Mobil Listrik 15 Menit!

    Huawei Siapkan Charger 1,5 Megawatt, Bisa Cas Penuh Mobil Listrik 15 Menit!

    Jakarta –

    Perusahaan teknologi asal China, Huawei, tampak serius dalam menghadirkan inovasi di industri kendaraan listrik.

    Dilansir dari Car News China, Huawei kabarnya akan meluncurkan supercharger bertenaga 1,5 juta watt atau 1,5 MW pada 22 April mendatang. Dengan daya maksimal jutaan watt dan arus pengisian hingga 2.400 A tentu mengecas kendaraan listrik bisa jauh lebih cepat.

    Presiden Digital Energy Huawei, Hou Jinlong membocorkan rencana mereka ini dalam ajang China Electric Vehicle 100 Forum beberapa waktu lalu. Diklaim, teknologi pengecasan super cepat dari Huawei ini dapat mengisi daya 20 kWh per menit.

    Tak tanggung-tanggung, Huawei juga mengklaim dengan charger yang mereka kembangkan, ngecas mobil listrik dari kosong hingga penuh dapat tuntas dalam hitungan 15 menit.

    Namun tak hanya untuk mobil penumpang umum, Huawei sebenarnya merancang charger ini untuk kendaraan komersial. Jinlong menyebutkan bahwa charger ini akan membuat durasi cas truk heavy-duty atau truk muatan berat lebih efektif.

    “Untuk heavy-duty trucks beralih menjadi kendaraan listrik seutuhnya tentu membutuhkan pengecasan yang cepat dan di bawah 30 menit (hingga penuh),” ujar Jinlong dikutip dari Car News China.

    Pabrikan China Lain Ikut Berlomba

    Tak hanya Huawei, pabrikan otomotif seperti Zeekr dan BYD juga kabarnya tengah menyiapkan teknologi cas super cepat.

    Laporan Car News China menyebutkan Zeekr akan meluncurkan charger berdaya 1,2 MW di kuartal kedua 2025. Kehadiran charger ini bisa dibilang menyempurnakan charger Zeekr yang sudah banyak beredar di China, yang mayoritas berdaya 360-800 kW.

    Sementara BYD, kabarnya juga sedang menyiapkan charger cepat berdaya 1 MW. Tak tanggung-tanggung, BYD bahkan sudah pasang target untuk memasang 500 unit pertamanya di China sepanjang April 2025 ini.

    (mhg/lua)

  • Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Ekonom Sebut Tarif Timbal Balik Trump Berpotensi Tekan Industri IT Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang diterapkan Presiden AS Donald Trump bakal berdampak ke sektor IT Indonesia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai pemberian tarif impor barang luar negeri, termasuk Indonesia ke AS sebesar 32% akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS. 

    “Akibatnya adalah permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (5/4/2025).

    Adanya kebijakan ini, kata Huda berpotensi membuat teknologi dan IT dalam negeri bakal mengalami tekanan. Hal ini dikarenakan, AS memiliki berkontribusi terhadap 30% ekspor produk teknologi dan IT dalam negeri.

    Apalagi, sektor permintaan barang teknologi dan IT dalam negeri belum berkembang pesat, sehingga ekspor masih menjadi salah satu pilihan pengembang industri teknologi dan IT nasional.

    “Dampaknya adalah sektor tersebut akan semakin mengalami tekanan karena berkurangnya permintaan,” ujar Huda.

    Senada dengan Huda, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi mengatakan adanya kebijakan ini berpotensi memeperanghui bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia.

    Hal ini bisa terjadi jika adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Heru mewanti-wanti agar nikai tukar rupiah terhadap dolar jangan sampai berada diangka lebih dari Rp17.000.

    “Ini tentu akan mempengaruhi bisnis telekomunikasi dan internet di Indonesia. Banyak proyek mangkrak dan sulit membayar ke vendor karena banyak proyek peralatannya dari luar negeri, yang akan mengikuti pergerakan rupiah,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelummya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada mitra dagang AS di seluruh dunia. Kebijakan itu menjadi serangan terbesarnya terhadap sistem ekonomi global yang telah lama dianggapnya tidak adil.

    Trump mengatakan dirinya akan menerapkan tarif minimum 10% pada semua eksportir ke AS dan mengenakan bea masuk tambahan pada sekitar 60 negara dengan ketidakseimbangan perdagangan atau defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS.

    “Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita. Namun kini giliran kita untuk makmur,” kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat dilansir dari Bloomberg.

    Seperti diketahui, Kanada dan Meksiko sudah menghadapi tarif 25% yang terkait dengan perdagangan narkoba dan migrasi ilegal. Tarif tersebut akan tetap berlaku dan dua mitra dagang terbesar AS tersebut tidak akan terkena rezim tarif baru selama tarif terpisah masih berlaku.

    Pengecualian untuk barang-barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara yang ditengahi oleh Trump pada masa jabatan pertamanya akan tetap ada.

    China akan dikenakan tarif sebesar 34%. Sementara Uni Eropa akan dikenakan pungutan 20% dan Vietnam akan dikenakan tarif 46%, menurut dokumen Gedung Putih.

    Negara-negara lain yang akan dikenakan tarif impor Trump yang lebih besar termasuk Jepang sebesar 24%, Korea Selatan sebesar 25%, India sebesar 26%, Kamboja sebesar 49%, dan Taiwan sebesar 32%.

  • Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Puluhan Ribu Warga AS Demo Memprotes Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Puluhan ribu pengunjuk rasa membanjiri jalan-jalan di kota-kota besar Amerika Serikat untuk memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump. Ini merupakan aksi demonstrasi terbesar sejak ia kembali ke Gedung Putih.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (6/4/2025), para penentang kebijakan presiden dari Partai Republik itu — mulai dari pemangkasan jumlah staf pemerintah hingga tarif perdagangan dan pengikisan kebebasan sipil — berunjuk rasa di Washington, New York, Houston, Florida, Colorado, dan Los Angeles pada Sabtu (5/4) waktu setempat.

    “Saya sangat marah, saya sangat marah, sepanjang waktu, ya. Sekelompok pemerkosa kulit putih yang memiliki hak istimewa mengendalikan negara kita. Itu tidak bagus,” kata seorang pelukis di New York, Shaina Kesner, yang bergabung dengan kerumunan demonstran yang berdemo di jantung kota Manhattan.

    Di Washington, ribuan demonstran — banyak yang datang dari seluruh Amerika Serikat — berkumpul di National Mall, tempat puluhan pembicara menggalang aksi demo menentang Trump.

    “Kami memiliki sekitar 100 orang yang datang dengan bus dan van dari New Hampshire untuk memprotes pemerintahan yang keterlaluan ini (yang) menyebabkan kita kehilangan sekutu di seluruh dunia, dan menyebabkan kehancuran bagi orang-orang di sini di tanah air,” kata Diane Kolifrath (64), seorang pemandu wisata sepeda.

    “Mereka menghancurkan pemerintahan kita,” imbuhnya.

    Di Denver, Colorado, seorang pria di antara kerumunan besar pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan “Tidak ada raja untuk AS.”

    Unjuk rasa bahkan meluas ke beberapa ibu kota Eropa, tempat para demonstran menyuarakan penentangan terhadap Trump dan kebijakan perdagangannya yang agresif.

    “Apa yang terjadi di Amerika adalah masalah semua orang,” kata Liz Chamberlin, seorang warga negara AS-Inggris kepada AFP dalam sebuah unjuk rasa di London, Inggris.

    “Itu kegilaan ekonomi… Dia akan mendorong kita ke dalam resesi global,” ujarnya.

    Di Berlin, Jerman, pensiunan berusia 70 tahun, Susanne Fest mengatakan Trump telah menciptakan “krisis konstitusional,” seraya menambahkan, “Orang itu gila.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggal soal THR Rp165 Juta, Singgung Pengabdian – Halaman all

    Bupati Bogor Bela Kades Klapanunggal soal THR Rp165 Juta, Singgung Pengabdian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan pembelaan kepada Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta kepada perusahaan di wilayahnya.

    Rudy mengakui bahwa tindakan Kades Klapanunggal tersebut merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

    Kalau soal itu Kades Klapanunggal minta THR kita harus akui yang salah adalah saya sebagai Bupati Bogor,” katanya pada Sabtu, 5 April 2024.

    Ia juga menyoroti pengabdian kepala desa yang sering kali tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

    “Kepala desa memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam penanganan bencana. Sayangnya, belum pernah ada yang mengucapkan terima kasih kepada mereka,” ungkap Rudy.

    Ia menambahkan, kepala desa sering kali bertahan di lokasi bencana meski dalam kondisi sulit.

    Rudy menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan aturan larangan terkait permintaan THR, yang dituangkan dalam peraturan Bupati Bogor berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Namun, permintaan THR dari oknum-oknum tertentu sudah terjadi sebelum aturan tersebut diterbitkan.

    “Permintaan THR bahkan sudah diajukan sebelum sampai ke kecamatan dan kepala desa,” jelasnya.

    Reaksi Gubernur

    Permintaan THR yang dilakukan oleh Kades Klapanunggal menuai reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Ia menilai tindakan tersebut mirip dengan aksi premanisme yang terjadi di Bekasi dan meminta agar Kades Klapanunggal diproses secara hukum.

    “Saya cenderung Kades Klapanunggal sama dengan preman di Bekasi. Artinya, harus ada proses hukum yang dilakukan,” tegas Dedi, di Jakarta, Rabu, 24 April 2025.

    Dedi juga menekankan pentingnya tanggung jawab Bupati Bogor dalam hal ini.

    Sebelumnya, surat permintaan THR dari Pemerintah Desa Klapanunggal viral di media sosial.

    Dalam surat tersebut, Kades Klapanunggal meminta THR senilai Rp165 juta untuk berbagai keperluan, termasuk paket bingkisan dan biaya penceramah.

    Saat ditanya mengenai permintaan tersebut, Kades Klapanunggal mengaku bahwa pengajuan itu hanya bersifat imbauan dan berjanji untuk menarik kembali surat yang sudah diedarkan.

    “Saya mengaku salah dan akan menarik kembali surat imbauan tersebut,” tutupnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Cerita Perantauan Sengaja Mudik H+6 Lebaran Melalui Terminal Pondok Pinang – Halaman all

    Cerita Perantauan Sengaja Mudik H+6 Lebaran Melalui Terminal Pondok Pinang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mamad (46) dan istrinya bernama Sri (44), sengaja memilih berangkat pulang kampung atau mudik, Minggu (6/4/2025), atau H+6 Learan 2025.

    Keduanya mudik ke Palembang, Sumatera Selatan, menumpangi bus yang berangkat dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekira pukul 11.30 WIB, kondisi di Terminal Pondok Pinang memang masih ada pemudik yang berangkat di terminal tersebut.

    Meski jumlahnya tidak begitu banyak, namun masih saja ada masyarakat yang mudik melalui Terminal Pondok Pinang, meski hari raya Idulfitri telah berlalu 6 hari.

    Saat ditanya Tribunnews.com, Mamad dan Sri kompak menjawab alasan keduanya memilih mudik 6 hari setelah lebaran.

    “Mau menghindari macet aja mas,” ujar Sri di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

    “Kalau macet itu biasaya mulai dari antre masuk kapal, tapi kalau enggak macet itu lancar,” timpal Mamad.

    Keduanya sengaja hanya mudik berdua, tanpa mengajak anaknya. Mengingat anak sekolah akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar pada 9 April 2025 mendatang.

    “Iya ini berdua aja, soalnya anak sebentar lagi masuk sekolah, jadi ya cuma bedua aja. Kami juga baliknya lagi cepat, enggak lama di kampung,” kata Sri.

     

  • Masuk Jakarta, Pendatang Diimbau Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal Jelas Megapolitan 6 April 2025

    Masuk Jakarta, Pendatang Diimbau Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal Jelas Megapolitan 6 April 2025

    Masuk Jakarta, Pendatang Diimbau Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal Jelas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
    Jakarta
    mengimbau agar para
    pendatang
    baru yang masuk ke wilayah Jakarta, memiliki kepastian pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas sebelum menetap.
    “Kepada para pendatang, ini diimbau sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki keterampilan serta jaminan tempat tinggal,“ ujar Kepala Disdukcapil Jakarta, Budi Awaludin saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).
    Budi menjelaskan bahwa pendatang tersebut harus bertanggung jawab atas keberadaannya di Jakarta.
    Oleh karena itu, mereka diimbau telah memiliki pekerjaan atau keterampilan yang cukup, serta tempat tinggal yang layak dan pasti.
    Tak hanya itu, bagi pendatang yang datang ke Jakarta diminta segera melapor dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai status kependudukannya.
    Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketertiban administrasi kependudukan serta menjaga stabilitas sosial di tengah padatnya jumlah penduduk Jakarta.
    “Agar dapat berkontribusi bersama-sama membangun kota Jakarta menuju
    global city
    ,” kata Budi.
    Disdukcapil membagi pendatang ke dalam dua kategori, yakni pendatang yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal dan berniat menetap, serta pendatang non-permanen yang tidak membawa SKP.
    Untuk pendatang dengan SKP, diwajibkan melapor ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, seperti SKP, surat penjamin, KTP, KIA, dan Kartu Keluarga (KK) dari daerah asal.
    Setelah melalui proses validasi oleh petugas, dokumen kependudukan Jakarta akan diterbitkan, dan pendatang wajib melapor ke RT setempat.
    Sementara itu, bagi pendatang non-permanen, pelaporan dilakukan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di
    https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id
    .
    Setelah pendaftaran selesai, pendatang harus melapor ke kelurahan dan RT agar datanya bisa dimasukkan ke dalam sistem.
    “Batas waktu menetap bagi penduduk non permanen adalah kurang dari satu tahun,” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masuk Jakarta, Pendatang Diimbau Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal Jelas Megapolitan 6 April 2025

    Disdukcapil Jakarta Wajibkan Pendatang Baru untuk Lapor Diri Megapolitan 6 April 2025

    Disdukcapil Jakarta Wajibkan Pendatang Baru untuk Lapor Diri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (
    Dukcapil
    )
    Jakarta
    mengimbau para
    pendatang
    baru yang datang ke Jakarta untuk segera melapor sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan (adminduk) yang berlaku.
    Kepala Disdukcapil Jakarta, Budi Awaludin, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan administrasi kependudukan di seluruh tingkatan wilayah, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas provinsi.
    “Kami akan melayani seluruh pemohon yang datang ke loket itu secara adil dan gratis. Persyaratan pendatang sesuai dengan regulasi adminduk yang berlaku,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).
    Budi juga mengingatkan agar para pendatang sudah memiliki kepastian tempat tinggal dan pekerjaan, atau setidaknya keterampilan yang memadai sebelum menetap di Jakarta.
    Imbauan ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi serta mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global.
    “Kepada para pendatang, ini diimbau sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki ketrampilan serta jaminan tempat tinggal,“ kata Budi.
    Menurut Budi, pendatang ke Jakarta terbagi dalam dua kategori, yakni pendatang yang berniat pindah secara permanen dengan membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asal, serta pendatang non-permanen yang tidak berniat menetap di Jakarta secara permanen.
    1. Pendatang Membawa SKP dari Daerah Asal (Akan Menetap):
    2. Pendatang Tanpa SKP (Penduduk Non-Permanen):
    “Diimbau melapor kedatangannya ke RT setempat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban, agar RT bisa menginput di Aplikasi Data Warga,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.