Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.
    Semua kementerian/lembaga, kata
    Pratikno
    , terus terlibat dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut.
    “Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional,” ujar Pratikno usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan
    Bencana Sumatera
    , Rabu (17/12/2025), dikutip dari
    Kompas TV
    .
    Di samping itu, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang memadai dalam penanganan bencana di Sumatera.
    “Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
    Sejauh ini, proses distribusi logistik, pembukaan akses, hingga penyediaan bahan bakar minyak (BBM) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
    Terkait listrik, Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah daerah belum pulih sepenuhnya, sehingga masih menggunakan genset.
    Hal serupa juga berlaku kepada akses komunikasi, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemulihan.
    Pratikno menekankan, pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan dengan maksimal.
    “Sekali lagi arahan Pak Presiden bekerja keras, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, kendala-kendala terkait dengan regulasi, prosedur birokrasi, dan seluruhnya harus dipecahkan. Yang penting adalah pemulihan segera terselesaikan dengan maksimal,” ujar Pratikno.
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Situasi pascabanjir di Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (17/12/2025)
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi
    bencana nasional
    .
    Prabowo mengatakan bahwa situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali.
    “Ada yang teriak-teriak ingin ini ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, jadi tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Ke depan, pemerintah merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
    Kepala Negara juga menyebut pemerintah akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
    Ia melanjutkan, sudah ada beberapa rumah hunian yang dibangun. Nantinya, rumah yang dibangun tersebut juga akan menjadi rumah hunian tetap.
    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ucap Prabowo.
    Prabowo juga mengajak jajaran di kabinetnya untuk mendoakan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengatakan agar keadaan bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan.
    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nggak Cuma Penindakan, Begini Cara ESDM Tangani Tambang Ilegal

    Nggak Cuma Penindakan, Begini Cara ESDM Tangani Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) lagi menjadi sorotan. Sempat muncul ide tambang ilegal tersebut dilegalkan, seperti sumur minyak rakyat.

    Namun, menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwa mengatakan, persoalan PETI jauh lebih kompleks dibandingkan sumur minyak rakyat.

    “Karena filosofi Pak Menteri membuat Permen 14 itu karena memang itu sumur-sumur sudah ada sejak zaman dulu dan itu dikelola. Nah daripada mereka ilegal dan kemudian tidak produktif, sementara itu ada nilai ekonominya di situ, nah dibuatlah Permen 14. Tapi khusus untuk tambang ilegal, ini bukan ada sejak dulu. Bahkan kemungkinan setelah saya habis ngomong ini masih ada juga tambang ilegal,” terang Jeffri di Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).

    “Jadi enggak semudah itulah. Tapi tetap menjadi kajian dari apa kementerian. Artinya apa? Bukan persoalan, bisa saja, bisa saja ya. Bukan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan,” tambahnya.

    Jeffri mengatakan usulan kemitraan ini lebih pas diterapkan agar masyarakat sekitar tambang tetap bisa memperoleh manfaat ekonomi secara legal. Sementara aturan terkait aktivitas pertambangannya dapat dipantau.

    “Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodir dalam aturan. Dalam aturan dan aturan main gitu. Itu aja. Gitu. Jadi enggak semudah yang kita membayangkan ya. Karena objeknya itu pasti berbeda. Kalau sumur-sumur itu sumur-sumur lama yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah ini tambang ilegal ini bisa aja setelah saya ngomong terjadi,” jelas Jeffri.

    Saat ini kata Jeffri, ESDM masih mengedepankan penindakan hukum terkait dengan aktivitas tambang, namun tetap dibarengi dengan pendekatan kemitraan.

    “Sekarang ini tetap kita mengupayakan optimal. Optimalnya apa? Jadi penanganan lewat penindakan tetapi juga sekaligus dengan kemitraan untuk mendorong supaya masyarakat sekitar tambang itu juga memperoleh nilai ekonomi dari tambang. Caranya cuma begitu dulu untuk sementara ya,” tuturnya.

    Tonton juga video “Polisi Bongkar Kasus Tambang Ilegal di Gorontalo, 3 Orang Ditangkap”

    (hrp/hns)

  • MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi

    MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi

    MK Tolak 2 Uji Materi UU Tipikor soal Perkaya Diri Sendiri dan Korporasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dua permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
    Permohonan 142/PUU-XXII/2024 oleh Syahril Japarin, dkk meminta agar MK mempertegas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga ke perbuatan hukumnya.
    Sementara itu, permohonan bernomor 161/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Hotasi DP.
    Terhadap dua permohonan ini, majelis menyatakan bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3
    UU Tipikor
    sudah konstitusional.
    Menurut hakim, bunyi pasal-pasal itu sudah mengandung makna perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
    “Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,” ujar Hakim Ridwan Mansyur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
    “Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor dinilai selalu memiliki hubungan kausalitas dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” lanjut Ridwan.
    Rumusan norma pada dua pasal ini dibuat sedemikian rupa agar bisa tetap menjerat tindakan korup yang modus operandinya semakin hari semakin canggih dan kompleks.
    Adapun, permohonan dua
    uji materiil
    ini hendak mengubah norma dalam sanksi.
    Hal ini bukan wewenang MK selaku lembaga yudikatif.
    Kewenangan untuk mengubah norma dalam sanksi ada pada lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.
    “Bahwa berkaitan dengan rumusan norma sanksi pidana bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk merumuskannya,” ujar Hakim Guntur Hamzah dalam sidang yang sama.
    MK mendorong agar DPR RI dapat mengkaji dan merumuskan UU Tipikor yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.
    “Maka melalui putusan a quo, Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang segera memprioritaskan melakukan pengkajian secara komprehensif dan membuka peluang untuk merumuskan ulang Undang-Undang Tipikor a quo, khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 Ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” kata Guntur lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaringan PRIMA tingkatkan akseptasi QR lintas negara di Malaysia

    Jaringan PRIMA tingkatkan akseptasi QR lintas negara di Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – PT Rintis Sejahtera, pengelola Jaringan PRIMA (ATM/debit/pembayaran), berupaya untuk memperkuat akseptasi cross-border QR payment (pembayaran QR lintas negara) di Malaysia dengan mengadakan pertemuan bersama pelaku sistem pembayaran negara tersebut.

    Forum tersebut dihadiri oleh dua mitra Jaringan PRIMA, yaitu BCA dan BRI, serta pelaku sistem pembayaran Malaysia PayNet dan Touch ’n Go (TNG Digital) untuk membahas perkembangan, tantangan, dan arah penguatan ekosistem pembayaran digital kawasan.

    Senior Vice President PT Rintis Sejahtera Mathias Ananto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital yang andal dan terintegrasi.

    Ia juga menegaskan bahwa cross-border QR payment bukan hanya mengenai inovasi sistem pembayaran tetapi juga fondasi bagi ekonomi digital kawasan yang saling terhubung.

    “Jaringan PRIMA berkomitmen untuk memperkuat interoperabilitas, memitigasi risiko transaksi, dan membantu menciptakan pengalaman pembayaran yang aman dan praktis bagi wisatawan Indonesia saat bertransaksi di Malaysia,” kata Mathias.

    Diskusi yang diselenggarakan di Penang, Malaysia, menjadi ruang dialog santai namun mendalam mengenai integrasi QRIS (Indonesia) dan DuitNow (Malaysia).

    Pertemuan juga membahas implementasi cross-border QR payment yang memberikan kemudahan bagi wisatawan Indonesia ketika bertransaksi di Malaysia.

    Untuk diketahui, Penang yang dikenal sebagai destinasi favorit untuk wisata kesehatan dan rekreasi kembali menjadi titik penting dalam perkembangan transaksi antarnegara karena tingginya mobilitas masyarakat Indonesia.

    Diskusi antara Jaringan PRIMA, PayNet, TNG Digital, BRI dan BCA turut membahas data terbaru terkait peningkatan signifikan transaksi lintas negara, sekaligus membahas strategi untuk mendorong adopsi bagi pengguna.

    Hal itu selaras dengan harapan PayNet agar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dapat mengadopsi DuitNow QR sebagai metode pembayaran yang lebih seamless dan praktis.

    Account Manager Business International PayNet Sofiya Qistina Ain menyampaikan bahwa bagi wisatawan, keamanan dan kemudahan merupakan hal utama saat bertransaksi di luar negeri.

    Oleh sebab itu, melalui integrasi DuitNow QR dan QRIS, Qistina menyampaikan pihaknya ingin memastikan pengguna Indonesia dapat berbelanja di Malaysia dengan cara yang sudah familiar, aman, dan tanpa hambatan.

    “Kami juga terus memberikan edukasi dan menyempurnakan pengalaman pengguna agar pembayaran lintas negara terasa senatural pembayaran di dalam negeri,” katanya.

    Sementara itu, Manager Crossborder Payments TNG Digital Fang Xin Yin mengatakan bahwa transaksi outbound dan inbound antara Malaysia dan Indonesia tumbuh signifikan dibanding tahun lalu, menandakan besarnya potensi pembayaran QR antara kedua negara.

    “Untuk inbound ke Malaysia, kami mencatat pertumbuhan 240 persen year on year dari transaksi pengguna Indonesia. Untuk outbound ke Indonesia, pertumbuhannya bahkan mencapai 320 persen,” katanya.

    Langkah kolaboratif menjadi salah satu fokus utama, khususnya dalam membuat konten edukasi bagi wisatawan Malaysia maupun Indonesia mengenai sistem pembayaran cross-border QR payment.

    Diskusi ini juga mengarah pada penyelarasan strategi tahun 2026 yang menargetkan peningkatan volume transaksi lintas negara hingga tiga kali lipat melalui perbaikan limit transaksi, penyempurnaan pengalaman pengguna (user journey), serta penguatan mitigasi risiko.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera

    Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera

    Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 100 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal ini diucapkan
    Gus Ipul
    menanggapi pernyataan
    influencer
    Axel Christian yang menjadi sorotan setelah videonya yang menyinggung bantuan
    Kemensos
    hanya berupa satu tenda di lokasi banjir di Aceh.
    “Jadi bantuan-bantuan Kementerian Sosial tercatat dengan baik ya, dan kita sampai hari ini kira-kira sudah lebih dari Rp 100 miliar yang kita salurkan. Dan itu harus kami pertanggungjawabkan juga,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
    Gus Ipul meminta maaf apabila upaya yang dilakukannya selama ini belum maksimal.
    Sebisa mungkin, kata dia, Kemensos akan terus menyalurkan bantuan sosial berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan bersama Pemda setempat.
    “Jadi mohon maaf sekali, Kementerian Sosial dalam menyalurkan Bansos berdasarkan data juga ya, dan yang kedua koordinasi dengan Pemerintah Daerah,” ucap dia.
    Gus Ipul memastikan, bantuan logistik yang disalurkan Kemensos dapat dipertanggungjawabkan karena terdokumentasi dengan baik.
    “Jadi bantuan-bantuan yang kita salurkan itu ada dokumentasinya. Kalau ada kekurangan ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim besar pemerintah,” tutur dia.
    Ia mengakui bahwa logistik dari Kemensos sangat terbatas, tetapi bukan berarti bantuan dihentikan karena keterbatasan itu.
    “Jadi logistik dari Kementerian Sosial juga sangat terbatas, tetapi kementerian lain juga banyak yang memberikan dukungan logistik yang lebih besar dari Kementerian Sosial. Kita adalah satu tim ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan,” kata Gus Ipul.
    “Jadi kami mohon maaf kalau memang belum semuanya terjangkau, tapi semua potensi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sekuat tenaga kami salurkan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien Megapolitan 17 Desember 2025

    Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien Megapolitan 17 Desember 2025

    Klinik Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim Sudah Layani 361 Pasien
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Polisi mengungkapkan bahwa praktik klinik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah apartemen di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, telah melayani ratusan pasien sejak mulai beroperasi tiga tahun lalu.
    “Di mana dari tahun 2022-2025 telah melayani 361 orang pasien,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).
    Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Edy Suranta Sitepu mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penyelidikan dengan mengusut seluruh pasien yang tercatat pernah menjalani praktik
    aborsi
    di klinik tersebut.
    “Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pasien, ya. Tentu nanti ke depan kami akan melakukan pendalaman, melakukan pemanggilan terhadap pasien-pasien yang terdata di dalam
    database
    mereka, yang ada 361 tadi,” jelas Edy dalam kesempatan yang sama.
    Pendalaman ini salah satunya bertujuan untuk mencari kemungkinan adanya pasien yang menggugurkan kandungan secara terpaksa akibat tindak kekerasan seksual atau karena masih berstatus di bawah umur.
    Namun, berdasarkan penyelidikan sementara, belum ditemukan pasien dengan kriteria tersebut.
    “Dari beberapa pasien yang kami periksa, untuk saat ini kami belum menemukan itu (pasien korban kekerasan seksual), tetapi kami akan terus mendalami dari 361 tersebut,” tutur Edy.
    Kasus sindikat aborsi ilegal ini terungkap pada Jumat (7/11/2025) berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas para tersangka di sebuah apartemen di Cipinang Besar, Jakarta Timur.
    Saat polisi menggerebek salah satu unit di lantai 28 apartemen tersebut, ditemukan sejumlah alat yang digunakan untuk praktik aborsi. Darah pasien masih menempel pada beberapa peralatan, termasuk kapas.
    Polisi kemudian melakukan tes DNA dan visum terhadap dua pasien.
    “Hasil DNA darah yang terdapat di kapas maupun di sisa-sisa darah di TKP, ini sesuai dengan salah satu pasien yang sedang dilakukan aborsi,” imbuh Edy.
    Lima orang yang tergabung dalam sindikat tersebut bersama dua pasien kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya.
    Adapun alur praktik aborsi ilegal ini diawali oleh tersangka YH yang memasarkan jasa melalui dua situs
    web
    dengan nama berbeda. YH mendata pasien dengan meminta identitas diri serta foto hasil ultrasonografi (USG).
    Data tersebut kemudian diteruskan kepada tersangka lain, termasuk NS yang berperan sebagai dokter pelaksana tindakan aborsi, dibantu oleh tersangka RH. Selanjutnya, pasien diminta menunggu di titik tertentu untuk dijemput oleh tersangka MA.
    Setibanya di lokasi penjemputan, ponsel pasien ditahan dan baru dikembalikan setelah tindakan selesai. Pasien kemudian dibawa ke apartemen yang digunakan sebagai tempat operasi.
    Edy menyebutkan, para pelaku kerap berganti-ganti tempat untuk menjalankan praktik terlarang tersebut.
    “Tetapi yang jelas, mereka tempatnya berpindah-pindah, dan biasanya mereka menyewa apartemen, dan itu sewa harian atau mingguan saja,” kata Edy.
    Unit apartemen yang difungsikan sebagai ruang operasi tersebut disewa oleh tersangka LN, yang juga bertugas mengantarkan pasien dari lobi ke kamar apartemen.
    Berdasarkan keterangan para tersangka, tarif satu kali tindakan aborsi berkisar antara Rp 5.000.000 hingga Rp 8.000.000. Selama tiga tahun beroperasi, sindikat ini diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp 2.613.700.000 dari 361 pasien.
    Dari lima tersangka, YH selaku admin memperoleh keuntungan paling besar, yakni sekitar Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per tindakan. Sementara itu, NS sebagai pelaksana tindakan menerima Rp 1.700.000, dan tersangka lainnya memperoleh keuntungan berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 1.100.000.
    Atas perbuatannya, kelimanya dijerat Pasal 428 ayat 1 Jo Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • CEO Baru Cuma Jago Teori, Starbucks Amsyong Rp 500 Triliun

    CEO Baru Cuma Jago Teori, Starbucks Amsyong Rp 500 Triliun

    Jakarta –

    Peran pimpinan dalam perusahaan sangat krusial karena mereka menentukan arah dan tujuan usaha, mengambil keputusan strategis, dan menciptakan budaya kerja positif. Karenanya memiliki pemimpin yang tepat menjadi keharusan.

    Kondisi ini seperti yang pernah dialami oleh raksasa jaringan kedai kopi internasional, Starbucks. Di mana perusahaan pernah mengalami kerugian yang sangat besar karena salah memiliki Chief Executive Officer (CEO).

    Melansir outlet media Medium, Rabu (17/12/2025), permasalahan bermula saat Laxman Narasimhan menjabat sebagai CEO Starbucks pada April 2023 lalu. Pada awal kepemimpinannya, seluruh dewan direksi hingga investor bersuka cita karena merasa mendapatkan pemimpin baru dengan berbagai pengalaman dan keahlian.

    Asumsi ini didapat mengingat Narasimhan memiliki latar belakang profesi yang terlihat sangat menjanjikan. Dirinya tercatat pernah bekerja di salah satu firma konsultan manajemen terkemuka dunia, McKinsey, hingga pengalaman kerjanya di produsen minuman bersoda ternama PepsiCo.

    Ia menghabiskan lima bulan pertamanya mendampingi mantan CEO Howard Schultz, untuk belajar membuat kopi dan mengenal Starbucks secara menyeluruh. Tak hanya itu, Narasimhan juga dinilai sangat brilian dalam setiap rapat pimpinan perusahaan dengan berbagai terobosan dan kerangka kerja yang sangat detail.

    Dia berbicara dengan lancar tentang bagaimana meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong keterlibatan digital. Namun saat dirinya banyak melakukan berbagai terobosan, banyak gerai Starbucks mengalami berbagai kendala.

    Mulai dari antrean yang panjang dan tak pernah usai karena setiap pesanan membutuhkan waktu sekitar 20 menit, mesin espresso mengeluarkan suara yang seharusnya tidak ada, menumpuknya pesanan dalam layanan aplikasi seluler.

    Akibatnya penjualan perusahaan terus menurun, bahkan setelah 6 bulan ia bekerja sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Setiap kali ditanya terkait masalah apa yang menjadi penyebab kemerosotan ini, dirinya hanya bisa menjawab “kami sedang melakukan analisis komprehensif”.

    Alhasil hari demi hari kekecewaan dewan direksi terhadap dirinya semakin meningkat dan citranya di mata investor rusak. Dari bos dengan latar belakang sempurna jadu ahli strategi yang bisa mendiagnosis masalah sampai tuntas tetapi tidak bisa membuat satu pun gerai toko beroperasi lebih cepat.

    Hingga 17 bulan masa kepemimpinannya, harga saham Starbucks terus merosot. Bahkan secara keseluruhan nilai pasar Starbucks merosot hingga US$ 30 miliar atau Rp 500,82 triliun. Tak tahan dengan kondisi ini, jabatan Narasimhan berakhir dengan pemecatan dan menjadi pelajaran mahal bagi perusahaan bahwa eksekusi lebih penting daripada sekadar teori.

    Kebangkitan terjadi saat Starbucks menunjuk mantan CEO Taco Bell, Brian Niccol seorang pemimpin yang benar-benar berpengalaman dan terbiasa menghadapi realitas bisnis menjadi pemimpin baru perusahaan.

    Hanya dalam waktu singkat, nilai perusahaan kembali melonjak hingga US$ 20 miliar atau Rp 333,88 triliun. Kisah ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang mampu mengeksekusi di lapangan adalah kunci utama untuk menjaga operasional perusahaan, bukan sekadar teori semata.

    Tonton juga video “Sejumlah Gerai Strabucks di AS-Inggris Mau Ditutup, Ada Apa?”

    (igo/fdl)

  • BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    BI perpanjang kebijakan pelonggaran kartu kredit hingga Juni 2026

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit (KK) dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 30 Juni 2026.

    Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi.

    “Perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sampai dengan 30 Juni 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5 persen dari total tagihan,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan kebijakan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100 ribu.

    Untuk tarif SKNBI, ia menyatakan biaya dari Bank Indonesia ke bank ditetapkan sebesar Rp1, dan tarif maksimum yang boleh dikenakan bank kepada nasabah senilai Rp2.900 per transaksi.

    Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis bauran kebijakan BI untuk memastikan kinerja positif perekonomian menjelang pergantian tahun.

    Perry menuturkan, kebijakan lainnya mencakup penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah, strategi operasi moneter pro-market (pro-pasar), serta pemberian remunerasi pada excess reserves (kelebihan dana tunai atau simpanan) perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga Terdakwa Kasus LPEI Divonis 4-8 Tahun Penjara, Denda Rp250 Juta

    Tiga Terdakwa Kasus LPEI Divonis 4-8 Tahun Penjara, Denda Rp250 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memvonis tiga terdakwa dalam kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Mereka adalah Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susy Mira Dewi Sugiarta.

    Dalam amar putusan, Terdakwa I Newin divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan, Terdakwa II Susy divonis penjara 6 tahun dengan denda Rp250 juta, serta Terdakwa III Jimmy divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 4 bulan.

    Jimmy juga divonis memberikan uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

    “Dalam hal Terdakwa III Jimmy Masrin tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 [empat] tahun,” kata Ketua Majelis Brelly Yuniar Dien Haskori, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Adapun, anggota majelis I Wayan Yasa, Edward Agus, Nofalinda Arianto dan Hiashinta Frensiska Manalu. Majelis hakim menyampaikan bhal yang memberatkan para terdakwa adalah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat kemajuan negara.

    “Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berterus terang dalam memberikan keterangan,” kata salah satu hakim.

    Adapun, hal yang meringankan adalah Terdakwa I berterus terang dalam memberikan keterangan dan para Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan.

    Ketiganya didakwa merugikan negara Rp958,38 miliar. Jimmy memperkaya diri Rp600 miliar dan US$22 juta dolar. Para terdakwa menggunakan kontrak fiktif untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan PT PE ke LPEI.

    Ketiganya juga didakwa menggunakan aset dasar dokumen pencairan berupa pesanan pembelian atau alias purchase order (PO) dan tagihan alias invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada Petro Energy. Para terdakwa memakai fasiltas pembiayaan kredit tidak sesuai dengan tujuan.