Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Bos Buruh Sebut Kenaikan UMP 2026 Tertinggi Bisa Capai 7,3%

    Bos Buruh Sebut Kenaikan UMP 2026 Tertinggi Bisa Capai 7,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2026 dapat naik hingga 7,3% usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan.

    Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026.

    Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY) dan inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

    “Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing. Selain itu, kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5. 

    Dia lantas memberikan simulasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan Said, apabila alfa 0,5 dihitung dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3%.

    Oleh karena itu, Said menyebut bahwa KSPI akan memperjuangkan lewat Dewan Pengupahan tingkat provinsi agar gubernur menggunakan alfa 0,9. Tak hanya di Jakarta, tuntutan itu akan disampaikan di berbagai daerah.

    “Kalau pakai alfa 0,5 kita tolak total. Jadi, kesimpulan perjuangan kaum buruh indeks tertentunya harus 0,9,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

    Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

    Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

    “Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

  • Pintu Lebar Peluang Indonesia Tarik Investasi dari Singapura

    Pintu Lebar Peluang Indonesia Tarik Investasi dari Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menilai potensi pertumbuhan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura ke Indonesia masih sangat besar. 

    Suryo menyebut, meski Negeri Singa saat ini telah menjadi investor asing terbesar di Tanah Air, potensi penanaman modal masih dapat terus dikembangkan. 

    Dia mengungkapkan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Singapura beberapa waktu lalu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyampaikan sekitar sepertiga dari total FDI Singapura telah diinvestasikan di Indonesia. 

    Kondisi tersebut mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus peluang besar untuk peningkatan investasi ke depan.

    “Karena dana yang beredar di Singapura nilainya bisa mencapai sekitar US$4 triliun. Artinya, potensi investasi Singapura ke Indonesia itu masih sangat besar,” ujar Suryo dalam acara Peluncuran Buku & Diskusi 58 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Singapura menduduki peringkat pertama negara dengan investasi atau penanaman modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia pada kuartal III/2025 senilai US$3,8 miliar.

    Sementara itu, selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), Singapura juga menjadi negara dengan PMA terbesar dengan nilai investasi US$12,6 miliar, disusul Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar. 

    Meski demikian, Suryo menekankan potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut terutama dalam memperjelas arah kebijakan industri nasional serta jenis investasi yang ingin didorong.

    Menurutnya, selama Indonesia mampu memberikan kepastian terkait arah kebijakan industri dan menyampaikannya secara jelas kepada negara mitra seperti Singapura, investor akan merespons dengan cepat. Hal tersebut juga didukung oleh kedekatan secara kultural dan pemahaman pelaku usaha Singapura terhadap Indonesia.

    Dia juga menegaskan tantangan utama yang perlu dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha (ease of doing business). Hal tersebut mencakup kepastian regulasi, penegakan hukum yang jelas, serta kemudahan dalam berbagai aspek usaha, termasuk akses permodalan. 

    Suryo menilai Singapura sukses menjadi magnet investasi global seperti saat ini karena memberikan kepastian yang jelas pada bidang-bidang tersebut. 

    “Kalau kita ingin seperti Singapura, maka Indonesia harus mampu menerapkan kemudahan berusaha yang setara. Kepastian aturan dan kemudahan investasi harus terus didorong,” lanjutnya.

    Dia menambahkan, dengan pembenahan iklim investasi dan kejelasan arah kebijakan, Suryo optimistis Indonesia dapat memaksimalkan potensi masuknya FDI dari Singapura dan memperkuat peran investasi tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Di sisi lain, Suryo juga menilai Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Menurutnya, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia di mata investor Singapura mencakup melimpahnya sumber daya alam, pasar domestik yang masif, hingga stabilitas politik. 

    “Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan,” kata Suryo.

  • Kata Mereka yang Lelah Jadi WNI, Psikolog Juga Ikutan Capek

    Kata Mereka yang Lelah Jadi WNI, Psikolog Juga Ikutan Capek

    Jakarta –

    Keluhan ‘capek jadi warga negara indonesia’ tampak makin nyata, setelah tidak hanya menjadi diskusi publik, tetapi sampai ke ruang konsultasi psikolog. Lya Fahmi yang sudah berpraktik lebih dari 7 tahun sebagai psikolog klinis di Yogyakarta tidak menyangka beberapa hari belakangan kerap menemukan klien yang justru merasa stres pesimis bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan negara.

    “Baru kali ini terjadi selama 7,5 tahun karierku sebagai psikolog, dua klien berturut-turut datang bukan karena masalah pribadi, tapi distress karena negara,” tulis Lya, dalam unggahan yang direspons lebih dari 100 ribu pengguna Instagram, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan Rabu (17/12/2025)

    Lya kemudian mengaku tak menyangka pengalaman profesional yang ia bagikan justru mendapat respons luas dari publik, menandakan perasaan serupa dirasakan banyak orang.

    “Aku nggak menduga postingan yang ini viral. Sebenarnya aku nulis gini karena butuh menyalurkan emosi yang terkuras,” kata Lya. Ia mengaku emosinya ikut terkuras setelah mendampingi klien yang datang dengan luapan kemarahan dan tangisan, bukan karena masalah pribadi, melainkan karena kekecewaan terhadap kondisi negara dan apa yang dipertontonkan oleh para pejabat publik.

    Beberapa warganet ikut menyoroti postingan tersebut. Beberapa merasa ‘relate’ karena menghadapi perasaan yang sama.

    Misalnya Chasty (27), karyawan swasta di Jakarta ini mulai merasa lelah menjadi WNI dalam satu tahun terakhir. Meski tidak sampai merasa ‘ter-trigger’ untuk akhirnya berkonsultasi dengan psikolog, apa yang dihadapinya kerap mengganggu keseharian.
    Kecewa dan gelisah. Dua kata yang dinilai Chasty sering muncul di pikiran, meski kondisi pekerjaan Chasty saat ini stabil.

    “Meskipun aku sudah punya pekerjaan, tetap saja ada bayang-bayang rasa nggak aman karena temenku juga belakangan banyak kena PHK, akhirnya nganggur, dan sudah banget cari kerja,” curhat Chasty kepada detikcom Rabu (17/12/2025).

    “Dengan kondisi kayak gitu menurut aku rasanya kaya nyaris mustahil buat dapet masa depan yang layak, bangun keluarga, hidupin anak suatu hari nanti, karena biaya hidup sama biaya pendidikan naik terus, nggak sebanding sama apa yang kita rasain, laluin,” cerita dia.

    Dengan gaji ‘mepet’ UMR, Chasty juga merasa tidak bisa leluasa mengalokasikan dananya untuk sekadar keinginan hiburan.

    Kekecewaan yang dirasa Chasty sebagai puncak diakuinya saat pemerintah tidak bisa menyetop deforestasi.

    Proses hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat penebangan pohon atau pengalihfungsian lahan hutan menjadi penggunaan lain, yang menjadi salah satu dampak buruk bagi lingkungan, seperti perubahan iklim, erosi tanah, serta banjir.

    Kondisi tersebut belakangan ramai diperbincangkan pascabencana Sumatera.

    Hal yang kurang lebih sama dirasakan oleh Risa. Di tengah kondisi yang sedang hamil empat bulan, stres kerap melanda imbas paparan berita negatif terkait pemerintah.

    “Semenjak belakangan ini, banyak kejadian yang ada-ada saja dilakukan pemerintah, gongnya pas bencana Sumatera. Kenapa sih nggak mau ditetapkan bencana?” ucap Risa.

    Sama seperti Chasty, meski kondisi tersebut tidak sampai membuatnya berakhir konsultasi ke psikolog, ia tetap merasa kekecewaan mendalam dan bahkan bermimpi bisa lahir sebagai warga negara lain. Idamannya, seperti kebanyakan orang, negeri sakura Jepang.

    “Bisa nggak ya seperti Jepang, nggak banyak polusi, masyarakatnya teratur, kota bersih, fasilitas publik terawat, layanan kesehatan dan sistem darurat tertata,” harapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • KPK: Sidang Perceraian RK dan Atalia Tak Ganggu Penyidikan Kasus Pengadaan Iklan

    KPK: Sidang Perceraian RK dan Atalia Tak Ganggu Penyidikan Kasus Pengadaan Iklan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia tidak akan mengganggu penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Budi mengatakan penelusuran perkara akan terus berlanjut tanpa adanya hambatan.

    “Tentunya ini dua hal yang berbeda, sehingga tidak mengganggu proses terkait dengan penyidikan perkara, dugaan tindak bidang korupsi pada pengadaan iklan di BJB, yang salah satu saksinya adalah Saudara RK,” kata Budi.

    Selain itu, tim penyidik lembaga antirasuah membuka peluang memanggil Atalia untuk dimintai keterangan.

    “Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan, akan meminta keterangan terhadap temuan-temuan sebelumnya, ataupun terhadap keterangan dari saksi lainnya, yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini,” jelas Budi.

    Budi menuturkan keterangan para tersangka, saksi, ataupun dokumen-dokumen yang sudah disita dan dianalisis oleh penyidik akan dikonfirmasi kepada para saksi.

    Dalam kasus BJB ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

    Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-bujeter.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • Percepatan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Menhut Raja Antoni Tegaskan Perubahan Cara Berpikir Kelola Hutan

    Percepatan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Menhut Raja Antoni Tegaskan Perubahan Cara Berpikir Kelola Hutan

    Jakarta: Sebagai tindak lanjut nyata dari komitmen iklim global pada COP30 di Belem, Brazil, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertajuk “Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Acara strategis ini digelar pada 17-18 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

    Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perubahan fundamental dalam cara berpikir dan tata kelola hutan Indonesia. Ia menekankan pentingnya perubahan konsepsi tentang pilihan model pembangunan yang menjaga fungsi ekologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini kawasan hutan yang dikelola tidak sebanding dengan kapasitas pengamanannya maupun ketersediaan anggaran pendampingannya. Menjaga hutan dengan metode lama tapi berharap hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar. Sektor kehutanan yang dikelola dengan bijak perlu jadi prioritas Indonesia,” tutur Raja Juli.

    Perubahan paradigma tersebut, lanjut Menhut, harus dibarengi dengan “Negara Hadir” yang mampu melindungi bagi Masyarakat Hutan Adat (MHA) dengan adat istiadat dan budayanya untuk menghadapi tuntutan tanpa meninggalkan pilar-pilar penopang kehidupan komunitas adatnya.

    “Dalam forum COP30, telah saya sampaikan bahwa Presiden memberikan arahan untuk mempercepat pengakuan terhadap 1,4 juta hektar wilayah masyarakat hukum adat serta evaluasi tata kelola kehutanan untuk mencapai target tersebut.” kata Raja Juli.

    Untuk mempercepat upaya tersebut, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat Nomor 144 Tahun 2025 yang mengedepankan prinsip inklusi dan kolaborasi lintas sektor.

    “Hasil studi empiris menunjukkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat mampu menurunkan laju deforestasi sebesar 30-50%. Jadi peran mereka sangat penting dalam mitigasi bencana dan ketahanan wilayah sebagai garda terdepan,” sambungnya. 

    Karenanya, Satgas ini menargetkan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar selama periode 2025–2029. Hingga saat ini, pengakuan hutan adat telah diberikan kepada 169 Masyarakat Hukum Adat dengan luasan ± 366.955 hektar, yang memberikan manfaat bagi lebih dari 88.461 kepala keluarga.

    Dalam acara ini Menteri Kehutanan bersama dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani S,Si., M.T., menyerahkan bersama SK Penetapan Status Hutan Adat untuk kelompok Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho, seluas 30.700 Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 

    Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan Buku Pedoman Calon Verifikator Hutan Adat secara resmi kepada Menhut. Pedoman ini menjadi salah satu tindak lanjut konkrit dari peta jalan untuk percepatan penetapan hutan adat untuk target 1.4 juta hektar tersebut. 

    “Ke depan, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara tepat, baik, dan secepat mungkin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan organisasi masyarakat sipil. Kehadiran saya di kementerian ini merupakan bagian dari upaya untuk belajar dan beradaptasi secara cepat. Kementerian ini terbuka seluas-luasnya untuk kolaborasi,” pungkasnya.

     

    Jakarta: Sebagai tindak lanjut nyata dari komitmen iklim global pada COP30 di Belem, Brazil, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertajuk “Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat yang Tangguh dan Berkelanjutan”. Acara strategis ini digelar pada 17-18 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perubahan fundamental dalam cara berpikir dan tata kelola hutan Indonesia. Ia menekankan pentingnya perubahan konsepsi tentang pilihan model pembangunan yang menjaga fungsi ekologi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
     
    “Saat ini kawasan hutan yang dikelola tidak sebanding dengan kapasitas pengamanannya maupun ketersediaan anggaran pendampingannya. Menjaga hutan dengan metode lama tapi berharap hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar. Sektor kehutanan yang dikelola dengan bijak perlu jadi prioritas Indonesia,” tutur Raja Juli.

    Perubahan paradigma tersebut, lanjut Menhut, harus dibarengi dengan “Negara Hadir” yang mampu melindungi bagi Masyarakat Hutan Adat (MHA) dengan adat istiadat dan budayanya untuk menghadapi tuntutan tanpa meninggalkan pilar-pilar penopang kehidupan komunitas adatnya.
     
    “Dalam forum COP30, telah saya sampaikan bahwa Presiden memberikan arahan untuk mempercepat pengakuan terhadap 1,4 juta hektar wilayah masyarakat hukum adat serta evaluasi tata kelola kehutanan untuk mencapai target tersebut.” kata Raja Juli.
     
    Untuk mempercepat upaya tersebut, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat Nomor 144 Tahun 2025 yang mengedepankan prinsip inklusi dan kolaborasi lintas sektor.
     
    “Hasil studi empiris menunjukkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat mampu menurunkan laju deforestasi sebesar 30-50%. Jadi peran mereka sangat penting dalam mitigasi bencana dan ketahanan wilayah sebagai garda terdepan,” sambungnya. 
     
    Karenanya, Satgas ini menargetkan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar selama periode 2025–2029. Hingga saat ini, pengakuan hutan adat telah diberikan kepada 169 Masyarakat Hukum Adat dengan luasan ± 366.955 hektar, yang memberikan manfaat bagi lebih dari 88.461 kepala keluarga.
     
    Dalam acara ini Menteri Kehutanan bersama dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani S,Si., M.T., menyerahkan bersama SK Penetapan Status Hutan Adat untuk kelompok Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Uheng Kereho, seluas 30.700 Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 
     
    Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan Buku Pedoman Calon Verifikator Hutan Adat secara resmi kepada Menhut. Pedoman ini menjadi salah satu tindak lanjut konkrit dari peta jalan untuk percepatan penetapan hutan adat untuk target 1.4 juta hektar tersebut. 
     
    “Ke depan, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara tepat, baik, dan secepat mungkin. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan organisasi masyarakat sipil. Kehadiran saya di kementerian ini merupakan bagian dari upaya untuk belajar dan beradaptasi secara cepat. Kementerian ini terbuka seluas-luasnya untuk kolaborasi,” pungkasnya.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ASM)

  • OpenAI Luncurkan ChatGPT Images Terbaru dengan Peningkatan Akurasi

    OpenAI Luncurkan ChatGPT Images Terbaru dengan Peningkatan Akurasi

    JAKARTA – OpenAI meluncurkan ChatGPT Images versi terbaru dengan model pembuatan gambar yang diklaim lebih mutakhir. Versi terbaru ini menjanjikan hasil penyedotan gambar yang lebih akurat.

    Selain lebih akurat, proses pembuatan gambar ChatGPT Images kini berjalan hingga empat kali lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Versi terbaru ini mulai diluncurkan untuk semua pengguna ChatGPT dan tersedia di API sebagai GPT Image 1.5.

    Saat pengguna meminta pengeditan pada foto yang diunggah, model ini akan mengikuti instruksi hingga detail terkecil dengan lebih andal. Alat ini hanya mengubah elemen yang diminta sambil tetap menjaga konsistensi pada pencahayaan dan komposisi gambar.

    Dengan peningkatan ini, ChatGPT dapat mempertahankan penampilan orang agar tetap konsisten dari input awal hingga hasil pengeditan akhir. Dengan begitu, wajah pengguna tidak akan mengalami perubahan untuk keperluan pengeditan yang sederhana.

    Pengguna dapat mencoba gaya rambut atau pakaian baru secara realistis. Kemampuan model ini juga mencakup transformasi konseptual dan penerapan filter gaya tanpa merusak objek di gambar aslinya.

    Model ini diklaim unggul dalam berbagai jenis pengeditan, mulai dari penambahan, pengurangan, penggabungan, hingga pencampuran objek. Pengguna bisa mendapatkan perubahan gambar yang diinginkan tanpa harus kehilangan karakter penting.

    Sebelum menggunakan peningkatan ini, pastikan untuk memperbaiki aplikasi ChatGPT terlebih dahulu. Meski sudah tersedia untuk sebagian besar pengguna, akses untuk kategori Bisnis dan Perusahaan belum tersedia.

  • Buruh Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik 6,9 Persen Jadi Rp 5,76 Juta

    Buruh Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik 6,9 Persen Jadi Rp 5,76 Juta

    Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut upah minimum provinsi (UMP) Jakarta naik 6,9 persen pada 2026 mendatang. Hal itu disuarakan Presiden KSPI Said Iqbal dengan catatan indeks tertentu atau alfa yang digunakan adalah 0,9.

  • Buruh Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik 6,9 Persen Jadi Rp 5,76 Juta

    Buruh Tuntut UMP Jakarta 2026 Naik 6,9 Persen Jadi Rp 5,76 Juta

    Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut upah minimum provinsi (UMP) Jakarta naik 6,9 persen pada 2026 mendatang. Hal itu disuarakan Presiden KSPI Said Iqbal dengan catatan indeks tertentu atau alfa yang digunakan adalah 0,9.

  • Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera

    Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera

    Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan Universitas Pertahanan (Unhan) bertolak ke sejumlah titik lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Sebanyak 75 kadet Fakultas Kedokteran Militer Unhan Cohort 1 dikerahkan untuk membantu penanganan kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
    Para kadet yang berangkat terdiri dari 44 putra dan 31 putri untuk mengabdi kepada masyarakat.
    Di Sumatera Utara, sebanyak 25 dokter muda ditempatkan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka disebar ke lima posko kesehatan, yaitu Rumkitban Sibolga, GOR Pandan, Kodim 0211/Tapanuli Tengah, SMP 5 Sibolga, dan satu posko tambahan.
    “Penugasan ini difokuskan pada pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat-obatan, serta skrining berbagai penyakit pascabencana seperti gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan diare,” ucapnya.
    Sementara itu, 25 dokter muda lainnya diberangkatkan ke Aceh dan ditempatkan di Posko Bantuan Bencana Mobile di Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Bener Meriah.
    Mereka memberikan
    pelayanan kesehatan gratis
    , pelayanan farmasi, dan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
    Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan
    trauma healing
    bagi anak-anak, lansia, dan warga terdampak, sekaligus edukasi kesehatan terkait pencegahan penyakit pascabencana.
    Sedangkan di Sumatera Barat, 25 kadet bertugas ke Plambayan, Kabupaten Agam, berfokus memperkuat layanan kesehatan di daerah yang masih memerlukan dukungan medis.
    Kegiatan para kadet meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.
    Para dokter muda juga memberikan edukasi mengenai sanitasi, kebersihan lingkungan, dan upaya pencegahan penyakit guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat setempat.
    Sjafrie menegaskan, langkah ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban terdampak bencana.
    “Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat,” ujar Sjafrie.
    Dekan FKM Unhan, Mayor Jenderal TNI Didy Surachman mengatakan, para kadet tersebut di lokasi bencana sekaligus memperkuat layanan kesehatan darurat, evakuasi korban, dan mendampingi fasilitas kesehatan setempat.
    “Selain itu, memberikan dukungan terhadap penanganan pengungsi melalui koordinasi terpadu dengan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan daerah, dan unsur terkait lain,” ungkap Didy.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat
    bencana Sumatera
    menjadi 1.059 jiwa pada Rabu (17/12/2025).
    Jumlah korban tewas bertambah setelah tim menemukan enam jasad. Rinciannya di Aceh Utara berjumlah dua jiwa, dan Tapanuli Tengah empat jiwa.
    “Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa, ini bertambah enam dari hari kemarin 16 Desember yang berjumlah 1.053 jiwa,” ujarnya dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB.
    Adapun dari total korban tewas 1.059 jiwa, terdiri dari 451 jiwa di Aceh, 364 jiwa di Sumatera Utara (Sumut), dan 244 jiwa di Sumatera Barat (Sumbar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapal Tanker LCO Seharga Rp1,17 Triliun Gagal Dilelang, Kejagung Buka Suara

    Kapal Tanker LCO Seharga Rp1,17 Triliun Gagal Dilelang, Kejagung Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pelelangan satu unit kapal Tanker MT Arman 114 bermuatan minyak mentah ringan atau Light Crude Oil (LCO) dengan nilai Rp1,17 triliun masih belum terealisasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan lelang tanker babak pertama itu gagal lantaran peminat yang mengajukan masih belum memenuhi persyaratan.

    “Lelang pertama tidak ada peminat yang memenuhi syarat,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan saat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI tengah melakukan evaluasi terkait pelelangan kapal tanker perdana itu.

    Oleh sebab itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya masih belum memastikan apakah kapal itu akan dilelang atau dieksekusi melalui mekanisme lain.

    “Dan saat ini masih dalam proses evaluasi apakah akan dilelang ulang atau dengan mekanisme lain sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lelang kapal tanker itu bakal dilakukan pada Selasa (2/12/2025). Lelang itu dilakukan secara daring melalui situs https://lelang.go.id.

    Kapal tanker terkait terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

    Berdasarkan spesifikasinya, kapal tanker ini berbendera Iran IMO 9116412 dengan tahun pembuatan 1997 di Korea Selatan. Adapun, kapal ini memuat minyak mentah ringan dengan volume 166.975,36 metrik ton atau 1.245.166,9 barrel. Kapal tanker ini memiliki nilai Rp1,17 triliun.