provinsi: DKI Jakarta

Viral Dexamethasone ‘Obat Dewa’, Bisa Begini Efeknya Jika Asal Dikonsumsi

Jakarta –

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan sebutan ‘obat dewa’ untuk Dexamethasone karena efeknya yang cepat menyembuhkan berbagai keluhan. Namun, pakar farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Zullies Ikawati, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsinya.

Prof Zullies mengatakan dexamethasone termasuk obat keras golongan kortikosteroid dengan fungsi yang sangat spesifik, yakni menekan peradangan dan respons imun tubuh.

“Obat ini bekerja seperti hormon alami tubuh yang mengatur banyak sistem sekaligus, jadi memang efeknya luas,” ujarnya kepada detikcom ditulis Minggu (21/12/2025).

Karena termasuk obat keras, dexamethasone tidak boleh dibeli bebas dan harus di bawah pengawasan dokter. Efek instan yang diberikan dexamethasone seperti meredakan pegal dan nyeri dalam waktu cepat membuat obat ini kerap dikonsumsi secara sembarangan.

Padahal, konsumsi dexamethasone tanpa resep dan pengawasan dokter bisa memunculkan risiko serius pada tubuh. Mulai dari penurunan tekanan darah dan gula darah, gangguan lambung sampai pengeroposan tulang.

“Obat ini tidak untuk pemakaian jangka panjang dan tanpa kontrol ya, dan tidak boleh digunakan hanya karena capek atau biar badan enak,” tegas Prof Zullies.

@detikhealth_official Dexamethasone si “Obat Dewa”, tapi katanya juga jadi “Penyihir” buat tubuh. Di tangan yang tepat, ia mampu meredakan peradangan berat dan menyelamatkan kondisi kritis. Tapi jika digunakan sembarangan, efek sampingnya bisa perlahan “menyihir” tubuh. Share video ini ke orang terdekat biar mereka lebih berhati-hati ya!🥹 #dexamethasone #obatdewa #efekdexamethasone #moonface #detikhealth ♬ original sound – detikHealth

(kna/kna)

21/12/2025 07:40
Gunung Semeru Enam Kali Erupsi, Lontaran Abu Tertinggi Capai 1,2 Km

Liputan6.com, Jakarta – Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi, Minggu (21/12/2025) pagi. Tinggi letusan mencapai 1,2 kilometer di atas puncak.

“Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada tanggal 21 Desember 2025 pukul 05.46 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.200 meter di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurutnya, kolom abu vulkanik yang menyembur teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah timur laut.

“Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 12 detik,” tuturnya.

Ia mengatakan erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat masih berlangsung saat laporan sedang dibuat oleh petugas.

Berdasarkan data, erupsi Gunung Semeru tercatat sudah enam kali pada Minggu, sejak pukul 00.26 WIB hingga pukul 06.00 WIB dengan tinggi letusan bervariasi 500 meter hingga 1.200 meter di atas puncak.

Saat ini Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan sejumlah rekomendasi yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” pungkasnya. Dikutip dari Antara.

Dia juga meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

21/12/2025 07:35
Apple Bakal Perbanyak Iklan di Hasil Pencarian App Store Mulai 2026

JAKARTA – Apple secara resmi mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah iklan dalam hasil pencarian App Store mulai tahun 2026. Berbeda dengan format saat ini yang menempatkan iklan hanya di posisi paling atas, iklan-iklan baru tersebut nantinya akan muncul secara tersebar di sela-sela atau di dalam daftar hasil pencarian pengguna.

Langkah ini mempertegas ambisi perusahaan dalam memperluas ekosistem “Apple Ads” yang baru saja mereka branding ulang untuk mendongkrak pendapatan dari sektor periklanan digital.

Meskipun slot iklan bertambah, Apple memberikan penekanan khusus bahwa uang bukan satu-satunya penentu posisi. Perusahaan telah memberi tahu para pengiklan bahwa mereka tidak bisa membayar lebih hanya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika aplikasi mereka tidak dianggap relevan.

Apple menggunakan sistem lelang yang menggabungkan nilai tawaran harga dengan tingkat relevansi kata kunci. Artinya, jika sebuah aplikasi tidak sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh pengguna, iklan tersebut tidak akan ditampilkan meskipun pengembang bersedia membayar mahal.

Bagi para pengembang dan pengiklan, transisi ini diklaim tidak akan menyulitkan secara teknis. Apple menyatakan bahwa tidak ada tindakan tambahan yang perlu dilakukan untuk bisa muncul di slot iklan baru ini.

Pengiklan tetap memiliki kendali untuk menyiapkan variasi materi kreatif agar lebih selaras dengan audiens tertentu, namun jika mereka tidak menyediakannya, Apple akan secara otomatis menggunakan tampilan standar dari halaman produk aplikasi tersebut.

Sistem penagihan pun dipastikan tidak mengalami perubahan, di mana pengembang tetap akan dikenakan biaya berdasarkan jumlah ketukan atau jumlah instalasi sesuai dengan opsi yang telah dipilih sebelumnya.

Ekspansi iklan ini merupakan kelanjutan dari langkah Apple pada tahun 2022 yang mulai menyisipkan iklan di tab “Today”, sekaligus menjawab rumor yang beredar bahwa Apple juga sedang mempertimbangkan untuk membawa iklan ke layanan pemetaan mereka, Apple Maps, di masa mendatang.

21/12/2025 07:13
Banyak Dicari, Segini Harga Pasaran Kijang Innova Bekas

Jakarta –

Kijang Innova masih jadi primadona di pasar mobil bekas. Harga jual kembali dipercaya jadi salah satu faktor di baliknya. Memang berapa sih harga jual Innova bekas?

Kijang Innova bukan hanya menguasai pasar mobil baru. Di pasar mobil bekas, Kijang Innova juga rupanya banyak dicari. Dalam data yang dihimpun situs jual mobil bekas online OLX, Innova berada di puncak pencarian. Posisi Innova di puncak itu belum tergantikan sejak tahun 2024. Diketahui pada tahun lalu, Innova juga banyak dicari orang Indonesia.

Direktur OLXMobbi pernah mengungkap nilai jual kembali Innova memang masih cukup bagus. Inilah yang menjadi faktor utama yang membuat Innova masih banyak dicari.

“Faktor resale value yang tinggi menjadi pertimbangan krusial bagi konsumen. Keunggulan ini diperkuat oleh adanya ekosistem purnajual, dengan jaringan servis dan ketersediaan suku cadang yang merata hingga ke pelosok negeri,” terang Agung kepada detikOto beberapa waktu lalu.

Harga Pasaran Kijang Innova Bekas

Memang berapa sih harga Innova bekas? Merujuk pada laman OLX, harga Kijang Innova bekas ini cukup bervariasi tergantung dari tahun dan juga kondisi mobilnya. Sebagai contoh, Kijang Innova tahun 2019, harga jualnya masih di atas Rp 200 juta. Ada yang menawarkan dengan harga Rp 230-240 jutaan. Innova tahun 2020 harga bekasnya juga masih di rentang segitu. Banyak yang menawarkan dengan banderol Rp 240-250 juta. Namun tidak sedikit juga menawarkan dengan harga Rp 300 juta ke atas.

Makin muda tahunnya, harga juga makin tinggi. Innova bekas tahun 2021 ditawarkan dengan harga Rp 250 juta ke atas. Tidak jarang juga ditemukan Innova tahun 2021 dengan harga di atas Rp 320 jutaan. Selanjutnya Innova tahun 2022 sudah diwarnai dengan kehadiran Zenix. Harganya juga lumayan tinggi, yang jelas hampir semuanya di atas Rp 300 juta. Ada juga yang menawarkan dengan banderol Rp 440 jutaan.

Kijang Innova bekas 2023 harganya lebih tinggi lagi. Banyak yang menawarkan dengan harga Rp 400 juta ke atas. Kebanyakan didominasi model Zenix. Selanjutnya untuk Innova bekas 2024, harganya juga masih di atas Rp 400 jutaan. Bahkan untuk kilometer rendah ada yang menawarkan di atas Rp 500 juta.

Itu tadi harga Kijang Innova bekas di pasaran. Untuk diketahui, Kijang Innova saat ini paling murah bisa dimiliki mulai Rp 416 juta lewat model Reborn. Sementara Kijang Innova Zenix, harga paling murahnya Rp 430,6 juta.

(dry/rgr)

21/12/2025 07:04
Wanti-wanti Dokter Bagi yang Hobi Minum Es Teh Sehabis Makan

Jakarta –

Minum es teh setelah makan sudah menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Ini karena rasanya segar dan dianggap bisa membantu ‘membersihkan’ mulut setelah menyantap makanan berat.

“Es teh adalah kenikmatan yg hakiki dok,” tulis salah satu akun di TikTok.

“ya Allah es teh itu enak bgt loh,” tulis lainnya.

Namun, spesialis gizi klinik, Dr dr Yohannessa Wulandari, MGizi, SpGK dari RS St Carolus Salemba mewanti-wanti terkait kebiasaan ini. Pasalnya, minum es teh sebelum makan bisa berdampak buruk bagi sebagian orang.

“Kalau teh itu dia banyak menghambat zat mineral. Contohnya dia bisa menghambat zat besi,” kata dr Yohannessa kepada detikcom, Kamis (18/12/2025).

“Kalau misalnya orang itu butuh zat besi dalam tubuhnya, tentunya dia nggak disarankan minum teh dengan misalnya tadi ayam, bakso gitu,” sambungnya.

Teh menghambat penyerapan zat besi karena mengandung senyawa tanin dan polifenol yang dapat mengikat zat besi non-heme (dari tumbuhan), membuatnya sulit diserap tubuh dan berpotensi meningkatkan risiko anemia defisiensi besi, terutama jika diminum bersamaan dengan waktu makan.

Selain itu, kandungan gula pada es teh manis juga bisa menjadi masalah lain menurut dr Yohannessa.

“Terus berikutnya adalah kalau misalnya tehnya manis. Tentunya kita nambah lagi kan gula yang masuk dalam tubuh. Kita sudah sepakat bahwa sebelumnya tadi kalau bisa mengurangi gula tambahan,” katanya.

dr Yohannessa juga mengingatkan terkait perbedaan suhu antara makanan dan minuman yang juga bisa berdampak pada mulut.

“Karena kalau misalnya ada perbedaan suhu yang jauh misalnya tadinya panas sekali di dalam mulut kita. Kemudian langsung berbeda dengan suhu yang dingin sekali. Tentunya sel-sel di mulut kita atau di tenggorokan juga butuh adaptasi,” katanya.

“Jadi memang kalau misalnya mau yang disarankan justru suhu yang biasa aja dalam konsumsi air setelah makan yang panas,” tutupnya.

Halaman 2 dari 2

Simak Video “Kenali Pentingnya Zat Besi untuk Kesehatan Ibu dan Anak”
[Gambas:Video 20detik]
(dpy/up)

21/12/2025 07:01
Gunung Semeru Erupsi Lagi Pagi Ini, Tinggi Letusan Capai 1,2 Km

Jakarta –

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi pagi ini. Tinggi letusan mencapai 1,2 kilometer di atas puncak.

“Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada tanggal 21 Desember 2025 pukul 05.46 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.200 meter di atas puncak atau 4.876 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dilansir Antara, Minggu (21/12/2025)

Dia mengatakan, kolom abu vulkanik yang menyembur teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan condong ke arah timur laut. Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat masih berlangsung saat laporan sedang dibuat oleh petugas.

“Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 12 detik,” ujarnya.

Berdasarkan data, erupsi Gunung Semeru tercatat sudah enam kali pada Minggu sejak pukul 00.26 WIB hingga pukul 06.00 WIB dengan tinggi letusan bervariasi 500 meter hingga 1.200 meter di atas puncak. Saat ini Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan sejumlah rekomendasi.

“Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

Dia juga meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(wnv/wnv)

21/12/2025 06:59
Datangi Aceh, Gus Yahya Sebut Satu per Satu Masalah Terkait Banjir Teratasi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai strategi dan langkah pemerintah menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menunjukkan progres nyata dan memberikan harapan bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

“Masalah yang kita hadapi memang sangat besar, tetapi satu per satu sudah mulai bisa diatasi. Strategi pemerintah dalam menangani dampak bencana menurut saya sudah sangat baik,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dikutip dari Antara.

Gus Yahya menegaskan skala bencana yang terjadi memang sangat besar dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan saat melakukan kunjungan ke Aceh beberapa hari sebelumnya.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya di Aceh, dan memang dampaknya sangat parah. Banyak wilayah terdampak serius, infrastruktur rusak dan aktivitas masyarakat lumpuh,” ujar dia.

Meski demikian, ia menilai pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, sehingga berbagai persoalan yang muncul mulai dapat diatasi secara bertahap.

Gus Yahya mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama dalam proses distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi.

“Selama ini memang ada hambatan, misalnya dalam pendistribusian bantuan karena sejumlah wilayah terisolasi. Namun, semoga dalam waktu dekat semuanya bisa ditembus,” tuturnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang sebelumnya mengalami keterputusan akses akibat jembatan putus total. Saat berkunjung ke wilayah tersebut, Gus Yahya menyaksikan langsung adanya perbaikan yang signifikan.

“Ketika saya ke Pidie Jaya hari Kamis lalu, saya melihat jembatan yang sebelumnya putus total sudah berhasil ditangani. Alhamdulillah, ini menunjukkan progres yang nyata,” terang Gus Yahya.

Dalam rangka memperkuat kontribusi NU, Gus Yahya menyampaikan bahwa PBNU telah menghubungkan Satgas NU Peduli dengan pemerintah daerah setempat guna mengoordinasikan berbagai bentuk dukungan dan bantuan kemanusiaan.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi di Aceh, dan dalam waktu dekat insya Allah akan kami lakukan hal yang sama di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” katanya.

Di tingkat nasional, PBNU juga telah berkomunikasi dengan otoritas pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya, untuk memperoleh data yang komprehensif serta gambaran menyeluruh mengenai strategi pemerintah dalam penanganan dampak bencana.

21/12/2025 06:51
3 Prabowo Susun PP untuk Akhiri Polemik Perpol 10/2025 soal Jabatan Sipil Polri Nasional

Prabowo Susun PP untuk Akhiri Polemik Perpol 10/2025 soal Jabatan Sipil Polri
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyusun Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terkait peluang penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil lintas kementerian dan lembaga negara.
Perpol 10/2025 menuai kritik karena dinilai membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga, meski terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar struktur kepolisian.
Polemik tersebut mendorong pemerintah memilih instrumen regulasi yang dinilai memiliki cakupan lebih luas.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi landasan pemerintah menyusun PP sebagai solusi atas persoalan lintas kementerian dan lembaga.
“Untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk satu Peraturan Pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh Peraturan Pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Penjelasan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).
Menindaklanjuti arahan Presiden, Yusril bersama para pemangku kepentingan menggelar rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
Rapat tersebut menyepakati pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Hasil pertemuan itu menegaskan dasar hukum yang akan digunakan dalam penyusunan regulasi baru.
“Dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, Pasal 19 UU ASN pada prinsipnya mengatur bahwa jabatan ASN diisi oleh ASN, namun dalam kondisi tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.
Menurutnya, rincian jabatan yang dapat diduduki polisi aktif akan diatur lebih lanjut melalui PP.
“Jabatan-jabatan tertentu apa saja, itu akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” tuturnya.
Yusril menegaskan, Perpol memiliki keterbatasan karena hanya mengatur lingkup internal Polri.
Sementara penempatan polisi aktif di jabatan sipil melibatkan institusi di luar Polri dan harus selaras dengan UU ASN serta UU Polri.
“Kalau Peraturan Kapolri, tentu
scope
-nya terbatas internal Kapolri,” ucap Yusril.
“Tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam UU ASN dan UU Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk Peraturan Pemerintah,” lanjutnya.
Ia menilai penerbitan PP mendesak agar pelaksanaan ketentuan dalam UU Polri dan UU ASN memiliki payung hukum yang komprehensif.
Pemerintah menyebut draf awal RPP telah disiapkan oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara.
Draf tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan lintas kementerian oleh Kemenko Hukum dan Kementerian Hukum.
“Insya Allah akan digodok dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draf awal dari RPP ini yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum. Kebetulan Wamenkum, Pak Eddy, hadir hari ini,” tutur Yusril.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai penerbitan PP akan menjadi solusi atas kisruh Perpol 10/2025. Ia berharap regulasi tersebut dapat terbit pada Januari 2026.
“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti, Peraturan Pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie.
Jimly menambahkan, penyusunan RPP akan diprakarsai oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum, dengan melibatkan Tim Reformasi Polri serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami bantu gitu sebagai Komisi Percepatan Reformasi dan bahkan juga dari BKN akan berkolaborasi semua instansi terkait. Mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 06:36
Proyek Ijon dan Retaknya Etika Kekuasaan di Bekasi

Proyek Ijon dan Retaknya Etika Kekuasaan di Bekasi
Dosen Komunikasi Politik Fikom Universitas Pancasila, Direktur Riset Komunikasi Network Society Indonesia (NSI) dan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat.
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
RASANYA
belum lama publik Kabupaten Bekasi menyimak imbauan tegas Bupati Ade Kuswara Kunang kepada seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah agar menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam berbagai kanal media sosial resminya, Bupati bahkan menegaskan larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan serta menolak setiap pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Pesan moral sang Bupati ini menjadi komitmen awal pemerintahan baru yang ingin menegakkan integritas birokrasi pemerintahan kabupaten Bekasi.
Namun demikian, ironi saat komitmen etik yang dikampanyekan ke ruang publik runtuh oleh fakta hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Ade Kuswara
sebagai tersangka korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025.
Penetapan tersangka ini disiarkan secara langsung dalam konferensi pers KPK di Jakarta Selatan, Sabtu 20 Desember 2025, dan langsung mengguncang kepercayaan publik, khususnya masyarakat Bekasi.
KPK menetapkan beberapa orang tersangka dalam perkara ini. Selain Ade Kuswara selaku Bupati Kabupaten Bekasi, KPK juga menetapkan HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, yang sekaligus ayah dari Bupati Ade Kuswara, serta SRJ sebagai pihak swasta atau kontraktor.
Dari keterangan KPK, terungkap bahwa praktik yang terjadi tidak hanya sekadar suap konvensional, melainkan pola klasik yang berungkali terjadi.
Skema Ijon ini bermula setelah Ade Kuswara dilantik pada akhir 2024. Meski proyek-proyek yang dimaksud belum tersedia secara anggaran dan baru direncanakan untuk tahun 2026 dan seterusnya, komunikasi sudah dilakukan sejak awal masa jabatan oleh pihak terkait.
Dalam komunikasi tersebut, SRJ disebut sebagai kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Ironisnya, sebelum proyek benar-benar ada, permintaan uang sudah lebih dulu mengalir.
Uang Ijon itu diberikan sebanyak empat kali melalui perantara, dengan total mencapai 9,5 miliar (Detik.com).
Praktik ini menggambarkan adanya penyimpangan kekuasaan karena digunakan sebagai alat tawar ekonomi jauh sebelum kebijakan diresmikan secara administratif.
Fakta ini membuktikan adanya praktik korupsi yang merupakan pola lama terstruktur dan sistematis menjerat pejabat penting dan selalu melibatkan pihak swasta.
Peristiwa ini menegaskan adanya krisis etika dan kepercayaan publik yang dilakukan sendiri oleh pejabat Bupati.
Ketika seorang pejabat bupati yang dilantik, bahkan aktif dalam mengkampanyekan antikorupsi dan selalu tegas menghimbau menjalankan tata Kelola yang transparan, bersih dan akuntabel, tetapi justru tidak lama ia menjabat sudah melakukan pelanggaran berat.
Pelanggaran berat ini tentu meruntuhkan citra dan kepercayaan publik serta legitimasi pemerintahan Bekasi.
Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan. Tanpa kepercayaan publik, maka seluruh kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan secara optimal.
Kasus proyek ijon ini merupakan praktik korupsi yang menggerus kepercayaan publik dan mengorbankan pembangunan, sistem pemerintahan, pada akhirnya publik menjadi korban.
Apalagi keterlibatan keluarga semakin menambah konflik kepentingan. Nepotisme dan patronase rasanya masih sulit dijauhkan dari birokrasi pemerintahan lokal.
Praktik seperti ini cenderung menciptakan relasi kuasa yang tertutup sehingga mempersempit
check and balance
serta melemahkan ruang kontrol di tingkat lokal.
Korupsi masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang belum bisa diselesaikan hingga sekarang.
Indek Persepsi Korupsi tahun 2024 dari data International Transparansi menjelaskan bahwa posisi skor Indonesia di angka 37 dari angka 0 hingga 100.
Semakin indek persepsi korupsi mendekati angka 100, maka semakin bersih dan transparan negara tersebut. Sebaiknya, semakin mendekati angka 0, maka semakin korup dan kotor dengan praktik korupsi.
Itu artinya dengan skor 37 kondisi Indonesia hingga hari ini masih prihatin. Jadi jangan heran ada saja operasi tangkap tangan dari KPK yang terjadi kepada pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, ada tiga solusi pencegahan korupsi yang bisa diupayakan agar korupsi tidak terjadi berulang kali.
Pertama, reformasi tata kelola pengadaan dan perencanaan anggaran. Ruang informal komunikasi antara pejabat dan kontraktor harus dipersempit dengan cara menjalankan prosedur secara ketat sesuai dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Kemudian seluruh perencanaan dan proses dilakukan secara digital mulai dari perencanaan jangka menengah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Kedua, penguatan pengawasan dan perlindungan pelapor. Mekanisme
whistleblower system
harus dilindungi dan dijamin keamanannya supaya ASN dan warga bisa turut melakukan kontrol dengan berani melaporkan indikasi penyimpangan praktik-praktik korupsi di lingkungan birokrasi tanpa takut diintimidasi.
Ketiga, internalisasi etika dan sanksi politik secara tegas. Partai politik dan pemerintahan pusat harus ikut andil dalam menerapkan sanksi tegas kepada kepala daerah dan jajarannya ketika melakukan praktik korupsi, termasuk pencabutan dukungan dan tidak mencalonkan kembali saat pemilihan umum.
Pendidikan politik yang selama ini dijalankan melalui proses kaderisasi politik jangan hanya sekadar jargon belaka.
Oleh karena itu, kasus Bekasi semestinya menjadi peringatan untuk daerah-daerah lainnya agar menjalankan kekuasaan secara transparan, bersih dan akuntabel.
Tanpa kepercayaan publik dan integritas, maka mustahil pemerintahan bisa menjalankan seluruh programnya secara maksimal.
Kepercayaan publik harus dijaga dengan sepenuh jiwa, dan keteladanan menjadi kompas moral yang akan dirujuk oleh seluruh warganya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 06:30
Jabodetabek Pagi Berawan Tebal, Siang hingga Malam Hujan

Selain itu, BPBD DKI Jakarta menyediakan Buku Panduan Kesiapsiagaan Banjir yang dapat diunduh oleh masyarakat secara luas melalui laman tiny.cc/bukusakusiagabanjir. Lebih lanjut, Isnawa memastikan bahwa BPBD DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan instansi terkait

“Dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan segera, masyarakat diminta untuk menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” kata dia.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Banten pada periode 18–25 Desember 2025. Penyebabnya, bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Timur.

Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto menyatakan, kecepatan angin maksimum 35 knot atau sekitar 65 km/jam dengan tekanan minimum 1.000 hPa.

“Bibit siklon tropis ini berpotensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis dengan kategori sedang hingga tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan curah hujan dan angin kencang di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya di Kota Serang, Jumat 19 Desember 2025. Dilansir Antara.

BMKG mencatat pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar wilayah Banten, yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

Selain itu, gelombang dengan frekuensi rendah (low frequency) di Pulau Jawa, kelembapan udara tinggi, dan atmosfer yang relatif labil berpotensi memperkuat hujan konvektif di skala lokal.

21/12/2025 06:15