Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Daftar 10 Tujuan Favorit Selama Nataru 2025/2026

    Daftar 10 Tujuan Favorit Selama Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sekitar 3,94 juta orang diprediksi menggunakan kereta api jarak jauh pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan, Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta menjadi tujuan favorit pada libur Nataru 2025/2026, tercermin dari penjualan tiket. 

    Total penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat sebanyak 1.765.860 tiket, atau 64% dari kapasitas 2.761.048 tempat duduk per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Sebanyak 183.591 di antaranya akan turun di Stasiun Pasar Senen—jumlahnya berpotensi terus bertambah. 

    “Dominasi stasiun-stasiun tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat menuju kota-kota wisata, pusat budaya, serta destinasi favorit libur akhir tahun seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang,” tulis KAI dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025). 

    Bukan hanya sebagai setasiun tujuan, Stasiun Pasar Senen juga diprediksi menempati peringkat pertama sebagai stasiun asal terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sekitar 1,21 juta penumpang. 

    Adapun Stasiun Yogyakarta menempati peringkat pertama sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi total jumlah penumpang sekitar 805.000 penumpang.

    Melihat data tersebut, nyatanya bukan hanya warga Jakarta yang akan meninggalkan ibu kota selama Nataru. Namun, juga para perantau memanfaatkan libur Nataru untuk kembali ke Jakarta. 

    Secara umum, KAI mencatat penjualan tiket pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencapai 1.923.622 tiket hingga Jumat, 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB.

    Penjualan tiket kereta api lokal mencapai 157.762 tiket, setara 21,2% dari total 745.056 tempat duduk. Penjualan ini terpantau meningkat dari hari kemarin, yang mencapai 15,6%. 

    Sementara untuk tiket diskon, KAI mencatat telah terjual mencapai 726.623 tiket, atau 48% dari total kapasitas yang tersedia untuk kereta api ekonomi komersial.

    Berdasarkan pemantauan sementara, tingkat okupansi tertinggi tercatat sebesar 67,9% pada Minggu, 28 Desember 2025. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring berjalannya proses penjualan tiket.

    Selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, KAI menyediakan 3.506.104 tempat duduk pada layanan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata, silaturahmi keluarga, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

    Adapun, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta PT KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar memberikan perhatian serius terhadap pengamanan dan penataan jalur perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun yang masih digunakan masyarakat secara faktual.

    Dudy menyatakan bahwa masa angkutan Nataru merupakan salah satu periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, salah satunya pada sektor perkeretaapian. Ia menyebut beban layanan perkeretaapian pada masa Nataru tidak hanya tinggi, tetapi juga berlangsung lebih panjang. 

    “Dengan kondisi seperti ini, saya ingin menegaskan agar manajemen keselamatan perekeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ungkap Menhub Dudy dalam Apel Gelar Pasukan Posko Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta (18/12).

    Berikut 10 Stasiun Tujuan Favorit Kereta Api Jarak Jauh:

    Data per 19 Desember 2025 pukul 08.00 WIB untuk keberangkatan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026

     1.⁠ ⁠Pasarsenen –183.591 pelanggan

     2.⁠ ⁠Yogyakarta –117.521 pelanggan

     3.⁠ ⁠Gambir –108.137 pelanggan

     4.⁠ ⁠Lempuyangan –74.325 pelanggan

     5.⁠ ⁠Bekasi –66.315 pelanggan

     6.⁠ ⁠Bandung –64.545 pelanggan

     7.⁠ ⁠Surabaya Pasar Turi –59.996 pelanggan

     8.⁠ ⁠Semarang Tawang – 54.063 pelanggan

     9.⁠ ⁠Surabaya Gubeng – 53.897 pelanggan

    10.⁠ ⁠Jatinegara – 48.702  pelanggan

  • Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

    Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

    Jakarta –

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK di Bekasi itu mengamankan total 10 orang.

    Dikutip dari detikNews, penyidik juga menyegel ruangan Bupati Bekasi. Hingga saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.

    Lantas, berapa total kekayaan Ade Kuswara Kunang? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 11 Agustus tahun 2025, Ade Kuswara diketahui memiliki total harta Rp 79,16 miliar, yang terbagi atas tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya.

    Rincian Harta Bupati Bekasi

    A. Tanah dan Bangunan Rp 76.527.000.000

    1. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 600.000.000
    2. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 609.000.000
    3. Tanah Seluas 480 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 408.000.000
    4. Tanah Seluas 51.450 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 4.116.000.000
    5. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/364 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.500.000.000
    6. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 300.000.000
    7. Tanah Seluas 225 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 135.000.000
    8. Tanah Seluas 1.100 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.300.000.000
    9. Tanah Seluas 3.240 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 9.720.000.000
    10. Tanah Seluas 1.121 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.242.000.000
    11. Tanah Seluas 573 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.146.000.000
    12. Tanah Seluas 268 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 536.000.000
    13. Tanah Seluas 4.726 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 14.178.000.000
    14. Tanah Seluas 1.435 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 4.305.000.000
    15. Tanah Seluas 457 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 914.000.000
    16. Tanah Seluas 2.783 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 5.566.000.000
    17. Tanah Seluas 556 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.112.000.000
    18. Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.000.000.000
    19. Tanah Seluas 310 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 620.000.000
    20. Tanah Seluas 34.500 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 10.350.000.000
    21. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 567.000.000
    22. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.500.000.000
    23. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 659.400.000
    24. Tanah Seluas 1.358 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 407.400.000
    25. Tanah Seluas 5.164 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.549.200.000
    26. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.096.800.000
    27. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.297.800.000
    28. Tanah Seluas 842 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 168.400.000
    29. Tanah Seluas 119 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 357.000.000
    30. Tanah Seluas 1.120 m2 di Kab/Kota Karawang, Rp 840.000.000
    31. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.427.000.000

    B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 2.450.000.000

    1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-L 4×2 8 AT Tahun 2021, Hadiah Rp 400.000.000
    2. Mobil, Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2011, Warisan Rp 650.000.000
    3. Mobil, Ford Mustang 2.3 AT Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 1.400.000.000

    C. Harta Bergerak Lainnya Rp 43.092.000
    D. Surat Berharga Rp 0
    E. Kas dan Setara Kas Rp 147.959.653
    F. Harta Lainnya Rp 0
    Sub Total Rp 79.168.051.653

    Utang Rp 0

    Total Harta Kekayaan Rp 79.168.051.653

    (ily/ara)

  • Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Kena OTT KPK, Intip Rincian Kekayaannya

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Kena OTT KPK, Intip Rincian Kekayaannya

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan OTT di Bekasi, Jawa Barat. OTT KPK ini menjadi yang ke-10 pada tahun 2025.

    KPK mulai melakukan OTT pada tahun 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

    Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

     

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

    Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

    JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi pegawai Kementerian PU.

    Hal tersebut merespons usulan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta adanya kebijakan WFA selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) kepada Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

    Menurut Dody, pada saat-saat Nataru seperti ini justru pegawainya akan bekerja ekstra lantaran sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem.

    “Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim ber, ber, ber, musim bencana,” ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.

    Dody bilang, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem pada akhir tahun hingga awal 2026 mendatang. Untuk itu, kata dia, Kementerian PU harus siap siaga demi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.

    “Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan skema WFA selama libur Nataru 2025/2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Airlangga, kebijakan WFA dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.

    Usulan tersebut disambut positif dengan tepuk tangan dari para menteri serta Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember.

    “Kami usulkan karena tanggal 29, 30, 31 di antara hari libur pak. Kami usul untuk WFA and everywhere pak,” ujarnya.

    Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru 2025/2026.

    Meski begitu, Airlangga mengakui kemungkinan Presiden tetap mengagendakan rapat di Hambalang.

  • Terisolasi 3 Hari, Tim SAR Evakuasi 6 Anak yang Terjebak Banjir di Cidadap Sukabumi

    Terisolasi 3 Hari, Tim SAR Evakuasi 6 Anak yang Terjebak Banjir di Cidadap Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi penyelamatan dramatis dilakukan oleh tim Pos SAR Sukabumi terhadap warga yang terjebak banjir di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Sebanyak enam anak dan tiga orang dewasa berhasil dievakuasi setelah terisolasi selama kurang lebih tiga hari akibat luapan Sungai Cidadap sejak Senin (15/12/2025).

    ​Banjir yang dipicu oleh cuaca ekstrem sejak 14 Desember 2025 tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga memutus jembatan penghubung utama.

    Akibatnya, sedikitnya 23 kepala keluarga sempat terjebak dan kehilangan akses keluar wilayah.

    ​Merespons situasi darurat tersebut, Tim SAR gabungan segera menerjunkan personel untuk melakukan asesmen dan proses pemindahan warga menggunakan peralatan penyelamatan air. 

    ​Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menegaskan bahwa operasi ini dilakukan dengan perhitungan matang mengingat kondisi lapangan yang menantang.

    Hingga Kamis (18/12) siang, fokus utama tim adalah menyelamatkan kelompok rentan yang berada di titik terdampak.

    ​“Prioritas utama kami adalah keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan agar proses evakuasi berjalan aman dan efektif,” ujar Desiana dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

     

  • Pengusaha Setuju kalau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember?

    Pengusaha Setuju kalau Pegawai Swasta WFA 29-31 Desember?

    Jakarta –

    Pemerintah mengusulkan seluruh pekerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada 29-31 Desember 2025. Hal ini dalam rangka merayakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Menanggapi itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan tidak semua jenis pekerjaan bisa menerapkan WFA. Ia meminta pemerintah tidak mengganggu jalannya aktivitas usaha dengan memaksakan WFA.

    “WFA itu kan tidak bisa untuk semua jenis pekerjaan. Tentunya kami mendukung pemerintah untuk ASN dan lain-lain, tetapi jangan mengganggu dari segi jalannya ekonomi usaha. Walaupun ini sudah akhir tahun, justru banyak puncak-puncaknya yang kita masih terus beraktivitas,” kata Shinta saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

    Salah satu jenis pekerjaan yang tidak bisa menerapkan WFA yakni di sektor pabrik. Pasalnya pekerjaan di pabrik membutuhkan kehadiran fisik untuk operasional dan pelayanan langsung.

    “Kalau namanya pabrik ya nggak mungkin, ada pelayanan-pelayanan tertentu yang nggak mungkin dilakukan dari luar,” ucap Shinta.

    Meski demikian, Shinta mendukung keputusan pemerintah untuk menerapkan WFA terhadap jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan. Kebijakan itu disebut dapat mendongrak perekonomian dari segi pariwisata.

    “Kalau itu memang keputusan pemerintah untuk juga bisa memanfaatkan, kan kalau WFA kesempatan untuk ekonomi dari segi pariwisata, unsur-unsur elemen sektor lain juga bisa terbantu. Jadi saya rasa pemerintah memikirkan berbagai aspek lah,” imbuhnya.

    Imbauan WFA 29-31 Desember

    Usulan WFA 29-31 Desember 2025 pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Kabinet di Istana Negara pada Senin (15/12). Dengan begini diharapkan dapat menggerakkan mobilitas dan konsumsi masyarakat.

    “Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere, karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuannya, ayahnya nggak jalan. Jadi ini kami usulkan,” kata Airlangga dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku akan menyiapkan surat edaran (SE) yang berisi imbauan untuk perusahaan swasta memperbolehkan karyawannya WFA pada 29-31 Desember 2025. Kebijakan ini tentu dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri.

    “Ini sedang kita siapkan surat edaran yang segera nanti kita akan sampaikan. Pertama, pelaksanaan flexible working arrangement atau juga WFA dilakukan pada 29-31 Desember 2025, tentu dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” terang Yassierli saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

    Lebih lanjut, Yassierli menekankan bahwa kebijakan WFA untuk pegawai swasta tidak boleh dihitung sebagai cuti tahunan. Dengan demikian, perusahaan dilarang mengurangi jatah cuti tahunan pekerja jika menerapkan sistem WFA selama periode libur Nataru.

    “Pelaksanaan working from anywhere atau flexible working arrangement ini tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Pekerja dan buruh yang melaksanakannya tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya,” tegas Yassierli.

    Selain itu, ia juga menegaskan kebijakan WFA ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi upah yang diberikan kepada karyawan atau buruh. Sebab menurutnya, selama WFA karyawan tetap bekerja penuh waktu meski tidak berada di kantor.

    “Tentu terkait dengan upah selama pelaksanaan WFA ini juga kita imbau diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat menjalankan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan,” ucap Yassierli.

    (aid/fdl)

  • Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

    Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pengembalian bantuan beras 30 ton oleh Pemerintah Kota Medan ke Uni Emirat Arab (UEA) karena tidak sesuai mekanisme.

    Mantan Kapolri itu menceritakan bahwa setelah bantuan diberikan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab dan diketahui bahwa bantuan bukan beras dari UEA.

    “Bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari Pemerintah United Arab Emirates, tapi dari Red Cresent. Jadi Bulan Sabit Merah. Semacam PMI gitu,” katanya saat konferensi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

    Tito menyampaikan Bulan Sabit Merah merupakan non government organization (NGO). Tito kemudian berkomunikasi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas. Dalam komunikasi itu, Rico mengatakan pengembalian beras karena tidak sesuai mekanisme.

    Tito menyebut ada kesalahpahaman karena dianggap bantuan antara pemerintah untuk pemerintah.

    “Namun Pak Rico menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme. Mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, Government to Government,” ujarnya.

    Tito menuturkan saat ini bantuan beras diserahkan ke Muhammadiyah untuk medical center yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan terkait pengajuan bantuan oleh Pemerintah Aceh kepada UNDP dan UNICEF. Menurutnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tidak mengetahui pengajuan surat tersebut. 

    “Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” ujar Tito.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berkomunikasi kepada UNDP dan UNICEF bantuan yang dapat diberikan bagi Indonesia. Nantinya, kata Tito, bantuan yang akan diberikan adalah konseling terutama bagi anak-anak dan wanita.

    “Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” tandasnya.

  • Demo Buruh Kawal Penetapan UMP 2026 di Berbagai Daerah, Termasuk Jakarta

    Demo Buruh Kawal Penetapan UMP 2026 di Berbagai Daerah, Termasuk Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Kelompok buruh melakukan aksi demo menuntut Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Namun, unjuk rasa tersebut tidak dilakukan terpusat secara nasional di Jakarta, tetapi digelar oleh serikat pekerja di berbagai daerah.

    Hal ini menindaklanjuti rumus penghitungan UMP 2026 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk diteruskan kepada seluruh gubernur yang bakal memutuskan besaran upah minimum di masing-masing provinsi.

    “Saat ini (aksi demo buruh) fokus pada pengawalan perundingan di daerah-daerah,” ujar Kepala Departemen Media dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S. Cahyono kepada Liputan6.com, Jumat (19/12/2025).

    Seperti yang dilakukan kelompok buruh di depan Balai Kota Jakarta pada Jumat siang ini, aksi tersebut membuat lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan arah Patung Kuda tersendat. Adapun KSPI telah menginstruksikan kelompok buruh di daerah untuk melancarkan aksi demo berjilid di seluruh daerah hingga Januari 2026.

    “Maka KSPI meminta kawan-kawan buruh, yang harus didemonstrasi ke kantor gubernur dulu. Maka, saya ulangi, bilamana pada tanggal 24 Desember bahwa kami sudah menerima indeks tertentu 0,5–0,9, ternyata ada catatan tadi diubah oleh Gubernur, maka bisa dipastikan aksi nasional akan dilakukan,” tegas Presiden KSPI, Said Iqbal.

    “Tanggal berapa? Setelah tanggal 24 Desember. Sampai dengan Januari pun kita bisa aksi, berjilid-jilid, bergelombang. Kalau Gubernur mengkhianati, Gubernur mengubah keputusan Presiden,” seru dia.

     

  • KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

    KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan keterlibatan aktif TNI AD dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya dalam dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur jembatan.

    Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Jadi kami dari Angkatan Darat (AD) hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung. Dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya,” ujar Maruli.

    Lebih lanjut, dia menyebut, TNI AD terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pendirian pos kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi.

    “Kami membuat pos kesehatan, ada pos kesehatan sampai 40 lebih dapur, 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan. Tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan,” katanya.

    Selain dukungan kemanusiaan, Maruli menegaskan TNI AD juga mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana.

    “Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, TNI AD telah menyiapkan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

    “Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Bailey ada 18 yang sudah kita siapkan. Di [Kementerian] PU ada 14,” kata Maruli.

    Hingga saat ini, sejumlah jembatan telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan.

    “Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan,” ujarnya.

    Selain jembatan Bailey, Maruli juga menyampaikan progres rencana pembangunan jembatan Armco, meski diakui menghadapi tantangan teknis dan logistik.

    “Yang terlanjutnya untuk jembatan Armco juga itu banyak yang mendaftar, sudah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras prajurit di lapangan.

    “Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

    Ke depan, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak bencana.

    “Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khususnya Bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an Bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” kata Maruli.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pengadaan tambahan jembatan Bailey untuk mempercepat pemulihan.

    “Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah merintahkan segera mengadakan 50 jembatan Bailey,” ujarnya.

    Terkait jembatan Armco, Maruli menargetkan pembangunan hingga ratusan unit, meski tetap memperhitungkan proses survei dan distribusi.

    “Jadi itu kira-kira ARMCO mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat saya kira seratus kita bisa seratus jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua,” katanya.