provinsi: DKI Jakarta

Insentif Biaya Energi Diperlukan untuk Percepat Investasi Swasta di Bidang AI

Bisnis.com, Jakarta — Dorongan penguatan insentif, seperti biaya listrik yang terjangkau, menjadi sorotan dalam upaya Indonesia mempercepat pengembangan Kecerdasan Artifisial (KA).

Senior Vice President Regulatory and Government Affairs PT Indosat Tbk, Ajar A. Edi menilai insentif memegang peranan penting dalam mendorong sektor swasta berinvestasi membangun infrastruktur KA di Tanah Air.

“Salah satu cara untuk boost agar swasta mau masuk adalah melalui insentif. Insentif itu sendiri bentuknya beragam,” ujar Ajar, dalam acara Editor Meeting dengan tema “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional, Pijakan Untuk Berdikari?” Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, agar sektor swasta tertarik membangun infrastruktur AI, diperlukan kombinasi kebijakan regulasi yang jelas dan insentif yang tepat sasaran.

Beberapa insentif yang dinilai krusial antara lain harga energi yang kompetitif, mengingat pengembangan AI membutuhkan daya listrik besar, terutama untuk operasional pusat data.

“AI itu butuh daya besar, sehingga tarif listrik untuk data center seharusnya bisa dibuat lebih murah dibandingkan negara lain,” jelasnya.

Selain itu, Ajar juga menyoroti pentingnya keringanan pajak impor untuk perangkat yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, seperti GPU, server, dan perangkat pendukung data center.

Perlunya kemudahan visa serta kebijakan pemulangan diaspora talenta AI agar para ahli Indonesia yang bekerja di luar negeri bersedia kembali dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi nasional.

Ajar meyakini bahwa pemberian insentif yang tepat tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

“Semakin kuat infrastrukturnya, insentif diberikan, konektivitas dibenahi, lalu kampus dan ekosistemnya digroom, saya yakin ini bisa menutupi gap menuju pertumbuhan ekonomi 8%,”

Tantangan Indonesia untuk mewujudkan Kecerdasan Artificial Nasional

Ajar mengakui pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Infrastruktur data center dan GPU dinilai masih terbatas, sementara minat investasi swasta relatif rendah karena belum adanya insentif yang menarik, seperti keringanan pajak atau harga energi yang kompetitif.

Di sisi lain, ketersediaan talenta lokal juga belum memadai, dan banyak diaspora AI yang belum difasilitasi secara optimal untuk kembali ke Indonesia.

Ajar juga menyoroti lemahnya kedaulatan data dan infrastruktur nasional, serta belum adanya regulasi dan standar etika AI yang jelas.

Riset di perguruan tinggi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri, sementara konektivitas digital masih menjadi hambatan di sejumlah wilayah.

Di tengah persaingan global, Ajar menegaskan bahwa pengembangan AI menjadi agenda strategis bagi banyak negara karena dampaknya yang besar terhadap ekonomi.

“AI bisa menutup gap untuk forecast economic growth 8%. Ekonomi AI itu nyata.”

Pentingnya komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan pembangunan ekosistem AI berjalan berkelanjutan.

“Kalau pemerintah punya komitmen terhadap data sovereignty, infrastructure sovereignty, dan model sovereignty, itu tiga hal kritikal yang harus dibangun.”

Tanpa komitmen pemerintah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor antara negara, industri, dan akademisi, Indonesia dinilai akan menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem AI yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global. (Nur Amalina)

19/12/2025 08:10
Viral Sampah Tercecer Berhari-hari di Tangsel, Kementerian PU Respons Begini

JAKARTA – Masalah tumpukan sampah yang viral di Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat sorotan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang sudah tidak lagi mampu menampung beban sampah harian yang melonjak.

Dia menjelaskan, volume sampah di Tangsel saat ini telah melampaui 1.000 ton per hari. Padahal, kapasitas TPA Cipeucang tersedia sudah dalam kondisi penuh sesak.

“Tangsel itu, kan, juga tempat buang sampahnya sudah penuh,” ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Kamis, 18 Desember.

Menurut Dody, skema pengelolaan sampah eksisting seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang dibangun Kementerian PU tidak lagi memadai.

Dody bilang, fasilitas tersebut hanya dirancang untuk pengolahan skala kecil di bawah 500 ton, sehingga petugas pun kewalahan menghadapi “ledakan” sampah Tangsel.

Sebagai solusi jangka panjang, Dody menilai, Tangsel memerlukan pengolahan sampah lebih terintegrasi, yakni melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WtE).

“Jadi, begitu besar (volume sampahnya) dibakar. Dan enggak bisa dibakar saja, kan. Supaya efektif, dibakar dan dijadikan (energi) listrik, sehingga efektif dan efisien,” katanya.

Hanya saja, dia mengakui pengembangan WtE masih terkendala ‘tarik ulur’ soal besaran subsidi listrik yang diberikan pemerintah.

Ia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sendiri sejatinya telah memperkuat landasan hukum melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan.

Hanya saja, lanjut dia, aspek pelaksanaan di lapangan saja yang belum terealisasi sepenuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana membeberkan, angka antara produksi dan kapasitas tampung TPA Cipeucang.

“Kapasitas tampung TPA Cipeucang hanya maksimal 400 ton per hari, padahal produksinya minimal 800 ton sampai di atas 1.000 ton,” ungkap dia.

Dewi menuturkan, penutupan sementara TPA Cipeucang saat ini dilakukan karena Pemkot Tangsel tengah menyiapkan pembangunan landfill baru serta penataan terasering untuk mencegah longsor sampah.

Guna mengatasi masalah ini secara sistemik, kata Dewi, Pemkot Tangsel kini telah diusulkan masuk ke dalam program waste to energy (WtE) tahap III.

“Saat ini sudah masuk ke dalam WtE tahap III. Masih dalam tahap evaluasi, termasuk untuk menentukan titik lokasi proyeknya,” pungkas dia.

19/12/2025 08:03
Kemenkes Beberkan Kondisi 2 WNI di Rumania yang Tertular Kusta dari Ibunya di Bali

Jakarta –

Dua warga negara indonesia (WNI) yang menjadi kasus pertama di Rumania setelah 44 tahun, rupanya tertular dari ibu mereka di Bali. Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan penelusuran awal dan mengonfirmasi penularan tersebut dari hasil epidemiologis.

“Kasus awal positif berasal dari ibu mereka yang berdomisili di Bali,” beber Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom Kamis (18/12/2025).

Meski begitu, pihaknya memastikan kondisi yang bersangkutan relatif baik dan sudah mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Kementerian Kesehatan RI melalui International Health Regulation National Focal Point (IHR NFP) di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerima notifikasi kasus kusta dari IHR NFP Rumania pada awal Desember 2025. Saat ini yang bersangkutan sudah dalam perawatan dan kondisinya baik,” lanjut Aji.

Bakal Dipulangkan ke RI

Kemenkes menegaskan, langkah penanganan dilakukan secara lintas negara untuk memastikan pengobatan berjalan optimal serta mencegah potensi penularan lanjutan. Direktorat Penyakit Menular Kemenkes telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melakukan penelusuran kasus lebih lanjut, baik di Indonesia maupun Rumania.

“Kedua WNI tersebut direncanakan akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan sesuai standar nasional,” jelas Aji.

Selain itu, koordinasi antara IHR NFP Indonesia dan Rumania terus dilakukan guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai protokol kesehatan internasional.

Aji juga menyebut bahwa secara nasional, Indonesia masih menghadapi beban kasus kusta yang cukup tinggi. Hingga 12 November 2025, tercatat 10.450 kasus baru kusta di Indonesia, dengan jumlah terbanyak ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Meski demikian, Kemenkes menegaskan kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dan risiko penularan akan menurun drastis setelah pengobatan dimulai.

“Kami memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan yang tepat, serta upaya surveilans dan pengendalian penyakit terus diperkuat,” pungkas Aji.

(naf/naf)

19/12/2025 08:02
Terkuak Biang Kerok Kripto Rontok

Jakarta –

Transaksi kripto mengalami tekanan berat jelang akhir tahun. Tekanan ini terjadi imbas kombinasi sejumlah sentimen, baik arus keluar dana ETF Bitcoin (BTC), tekanan jual investor, hingga makro ekonomi global.

Pelemahan ini pun terjadi pada transaksi kripto di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto melemah 24,53% secara bulanan dari Rp 49,29 triliun di bulan Oktober 2025 menjadi Rp 37,20 triliun pada November 2025.

Kemudian secara tahunan, transaksi aset kripto juga turun 19,72% atau terkoreksi sebesar Rp 109,76 triliun. Adapun rinciannya, total nilai transaksi aset kripto hingga November 2025 sebesar Rp 446,77 triliun dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 556,53 triliun.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana menjelaskan penurunan transaksi ini terjadi seiring runtuhnya Bitcoin (BTC) yang mencatat bulan terburuk kedua sepanjang 2025.

Pada November, harga Bitcoin terkoreksi lebih dari 17% akibat kombinasi arus keluar dana ETF Bitcoin, melemahnya permintaan institusional, dan tekanan jual dari investor jangka pendek.

“Tekanan pasar global semakin besar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas kebijakan tarif terhadap China pada 10 Oktober 2025, yang memicu penilaian ulang risiko di pasar global. Volatilitas berlanjut hingga November dan diperparah oleh penutupan pemerintahan AS yang memecahkan rekor, sehingga memperketat likuiditas di pasar keuangan tradisional,” jelas Calvin dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, arus dana institusional BTC juga melemah yang tercermin dalam data SoSo Value, di mana ETF Bitcoin di Amerika Serikat (AS) mengalami arus keluar dana sebesar US$ 3,48 miliar sepanjang November.

Kondisi ini mempengaruhi sentimen investor domestik, yang cenderung mengambil posisi wait and see menjelang akhir tahun.

Sementara berdasarkan transaksi di Tokocrypto hingga November 2025, total nilai transaksi tercatat mendekati Rp150 triliun. Capaian ini mencerminkan tingginya minat dan partisipasi pengguna meskipun pasar global tengah berada dalam fase koreksi.

“Kami melihat pasar kripto global memang sedang berada dalam fase koreksi yang berdampak pada psikologi investor, termasuk di Indonesia yang cenderung bersikap wait and see menjelang akhir tahun. Namun, minat terhadap aset kripto tetap kuat,” pungkasnya.

(ahi/hns)

19/12/2025 08:00
Terkuak Biang Kerok Kripto Rontok

Jakarta –

Transaksi kripto mengalami tekanan berat jelang akhir tahun. Tekanan ini terjadi imbas kombinasi sejumlah sentimen, baik arus keluar dana ETF Bitcoin (BTC), tekanan jual investor, hingga makro ekonomi global.

Pelemahan ini pun terjadi pada transaksi kripto di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto melemah 24,53% secara bulanan dari Rp 49,29 triliun di bulan Oktober 2025 menjadi Rp 37,20 triliun pada November 2025.

Kemudian secara tahunan, transaksi aset kripto juga turun 19,72% atau terkoreksi sebesar Rp 109,76 triliun. Adapun rinciannya, total nilai transaksi aset kripto hingga November 2025 sebesar Rp 446,77 triliun dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 556,53 triliun.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana menjelaskan penurunan transaksi ini terjadi seiring runtuhnya Bitcoin (BTC) yang mencatat bulan terburuk kedua sepanjang 2025.

Pada November, harga Bitcoin terkoreksi lebih dari 17% akibat kombinasi arus keluar dana ETF Bitcoin, melemahnya permintaan institusional, dan tekanan jual dari investor jangka pendek.

“Tekanan pasar global semakin besar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas kebijakan tarif terhadap China pada 10 Oktober 2025, yang memicu penilaian ulang risiko di pasar global. Volatilitas berlanjut hingga November dan diperparah oleh penutupan pemerintahan AS yang memecahkan rekor, sehingga memperketat likuiditas di pasar keuangan tradisional,” jelas Calvin dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, arus dana institusional BTC juga melemah yang tercermin dalam data SoSo Value, di mana ETF Bitcoin di Amerika Serikat (AS) mengalami arus keluar dana sebesar US$ 3,48 miliar sepanjang November.

Kondisi ini mempengaruhi sentimen investor domestik, yang cenderung mengambil posisi wait and see menjelang akhir tahun.

Sementara berdasarkan transaksi di Tokocrypto hingga November 2025, total nilai transaksi tercatat mendekati Rp150 triliun. Capaian ini mencerminkan tingginya minat dan partisipasi pengguna meskipun pasar global tengah berada dalam fase koreksi.

“Kami melihat pasar kripto global memang sedang berada dalam fase koreksi yang berdampak pada psikologi investor, termasuk di Indonesia yang cenderung bersikap wait and see menjelang akhir tahun. Namun, minat terhadap aset kripto tetap kuat,” pungkasnya.

(ahi/hns)

19/12/2025 08:00
Terkuak Biang Kerok Kripto Rontok

Jakarta –

Transaksi kripto mengalami tekanan berat jelang akhir tahun. Tekanan ini terjadi imbas kombinasi sejumlah sentimen, baik arus keluar dana ETF Bitcoin (BTC), tekanan jual investor, hingga makro ekonomi global.

Pelemahan ini pun terjadi pada transaksi kripto di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto melemah 24,53% secara bulanan dari Rp 49,29 triliun di bulan Oktober 2025 menjadi Rp 37,20 triliun pada November 2025.

Kemudian secara tahunan, transaksi aset kripto juga turun 19,72% atau terkoreksi sebesar Rp 109,76 triliun. Adapun rinciannya, total nilai transaksi aset kripto hingga November 2025 sebesar Rp 446,77 triliun dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp 556,53 triliun.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana menjelaskan penurunan transaksi ini terjadi seiring runtuhnya Bitcoin (BTC) yang mencatat bulan terburuk kedua sepanjang 2025.

Pada November, harga Bitcoin terkoreksi lebih dari 17% akibat kombinasi arus keluar dana ETF Bitcoin, melemahnya permintaan institusional, dan tekanan jual dari investor jangka pendek.

“Tekanan pasar global semakin besar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas kebijakan tarif terhadap China pada 10 Oktober 2025, yang memicu penilaian ulang risiko di pasar global. Volatilitas berlanjut hingga November dan diperparah oleh penutupan pemerintahan AS yang memecahkan rekor, sehingga memperketat likuiditas di pasar keuangan tradisional,” jelas Calvin dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, arus dana institusional BTC juga melemah yang tercermin dalam data SoSo Value, di mana ETF Bitcoin di Amerika Serikat (AS) mengalami arus keluar dana sebesar US$ 3,48 miliar sepanjang November.

Kondisi ini mempengaruhi sentimen investor domestik, yang cenderung mengambil posisi wait and see menjelang akhir tahun.

Sementara berdasarkan transaksi di Tokocrypto hingga November 2025, total nilai transaksi tercatat mendekati Rp150 triliun. Capaian ini mencerminkan tingginya minat dan partisipasi pengguna meskipun pasar global tengah berada dalam fase koreksi.

“Kami melihat pasar kripto global memang sedang berada dalam fase koreksi yang berdampak pada psikologi investor, termasuk di Indonesia yang cenderung bersikap wait and see menjelang akhir tahun. Namun, minat terhadap aset kripto tetap kuat,” pungkasnya.

(ahi/hns)

19/12/2025 08:00
Telkom Dorong Efisiensi Jaringan, Aset Fiber Dialihkan ke Infranexia

Liputan6.com, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk resmi menandatangani akta pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber optic tahap I ke anak perusahaannya, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau dikenal sebagai Infranexia.

“Kita baru saja menandatangani yang kita sebut sebagai akta pemisahan sebagian dari aset fiber kita ke anak usaha kami. Atau kita sebutnya sebagai operating company, yaitu Telkom Infrastruktur Indonesia,” ungkap Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemandji dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Pemisahan aset fiber ini bubkan keputusan mendadak. Strategi tersebut telah dirancang Telkom sejak lima tahun lalu melalui road map transformasi 5 Gold Moves. Dalam skema ini, Telkom bertransformasi menjadi holding, sementara aktivitas operasional dibagi ke dalam empat pilar bisnis utama.

“Adapun pemisahan aset ini juga sebagai bagian bagaimana kami memenuhi tujuan pemerintah untuk digitalisasi,” jelas Seno. “Dengan efisiensi dari aset, efisiensi dari CapEx, dan maksimalisasi dari termasuk monetisasi dari aset yang kami miliki. Sehingga dengan efisiensi tersebut kami bisa menjangkau fibrilisasi Indonesia Insya Allah secara lebih luas lagi.”

Transformasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Telkom disebut Telkom 30 (Thirty). Telkom 30 dirancang untuk memperkuat daya saing perusahaan melalui fokus pada kekuatan fundamental.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menegaskan kekuatan fundamental menjadi kunci dalam fase transformasi ini. “Kekuatan fundamental ini berupa operasi excellence, service excellence. Kemudian yang kedua optimalisasi aset strategis, yang salah satunya Infranexia ini. Dimana kita mengoptimalkan aset digital kita yaitu fiber optic,” ujar Dian.

Selain itu, transformasi ini memperkuat portfolio bisnis guna mencapai nilai berkelanjutan yang nantinya akan melakukan berbagai macam corporate affairs agar entity yang ada sesuai dengan core strength Telkom.

“Oleh karena itu, Infranexia ini dihadirkan sebagai entitas Telkom Group yang secara khusus mengonsolidasikan, mengelola dan menghubungkan bisnis wholesale fiber connectivity,” ungkapnya.

Kehadiran Infranexia dinilai akan mempercepat realisasi strategi transformasi Telkom 2030. Melalui hal ini, Telkom dapat meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan jaringan siber dan juga menghadirkan model bisnis wholesale. Telkom Group juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem sebagai penyedia utama konektivitas yang inklusif dan berdaya saing global.

19/12/2025 08:00
Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

Jakarta –

Kelompok Houthi di Yaman kembali menangkap 10 staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (18/12) waktu setempat. Ini merupakan penangkapan terbaru kelompok militan yang didukung Iran tersebut terhadap para pegawai badan dunia itu.

Kelompok Houthi telah mengganggu dan menahan puluhan staf PBB dan pekerja kemanusiaan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Houthi menuduh mereka menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel — tuduhan yang dapat dihukum mati di Yaman, dan yang telah ditolak keras oleh PBB.

Milisi tersebut telah meningkatkan penangkapan semacam itu sejak dimulainya perang Gaza lebih dari dua tahun lalu, dan baru-baru ini, setelah serangan Israel melenyapkan hampir setengah dari pemerintahan Houthi termasuk perdana menterinya pada bulan Agustus lalu.

“Kami dapat mengkonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa, sehingga jumlah total tahanan PBB menjadi 69 orang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).

PBB mengkonfirmasi bahwa semua staf tersebut adalah warga Yaman.

Penangkapan terbaru ini terjadi beberapa hari setelah Guterres membahas penahanan staf PBB dan pekerja kemanusiaan tersebut dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang telah berperan sebagai mediator dalam konflik Yaman.

Pekan lalu, Guterres mengatakan beberapa karyawan yang ditangkap telah dibawa ke pengadilan khusus Houthi, mendesak kelompok tersebut untuk membatalkan keputusannya dan membebaskan mereka.

Houthi telah menggunakan sistem peradilan mereka untuk menargetkan LSM, jurnalis, dan lawan politik.

Bulan lalu, pengadilan Houthi menjatuhkan hukuman mati kepada 17 orang atas tuduhan menjadi mata-mata untuk kekuatan asing, menurut media Houthi.

Pada pertengahan September, koordinator kemanusiaan PBB di Yaman dipindahkan dari Sanaa, ibu kota Yaman ke kota Aden, pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

PBB menyatakan bahwa sepuluh tahun perang saudara telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

19/12/2025 07:46
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

Fajar.co.id, Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti rasuah itu bahkan menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang pada OTT kali ini.

“Benar, salah satunya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Peasety, kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Budi mennyampaikan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK. “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” bebernya.

KPK mengonfirmasi sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap 10 orang hingga pukul 21.00 WIB.

Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari 10 orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Antara/Fajar)

19/12/2025 07:41
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Kekhawatiran Gangguan Pasokan

Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia bergerak naik tipis pada perdagangan Kamis, seiring pelaku pasar menilai meningkatnya risiko gangguan pasokan global. Sentimen tersebut dipicu oleh potensi sanksi tambahan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia, serta ancaman pasokan akibat pemblokiran kapal tanker minyak Venezuela.

Mengutip CNBC, Jumat (19/12/2025), harga minyak mentah Brent naik 14 sen atau 0,23 persen dan ditutup di level USD 59,82 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 21 sen atau 0,38 persen ke posisi USD 56,15 per barel.

Senior Vice President of Trading BOK Financial, Dennis Kissler, mengatakan kontrak berjangka minyak mentah mulai mencari pijakan dari situasi di Venezuela.

“Kontrak minyak mentah mencoba mendapatkan dukungan dari pemblokiran ekspor minyak Venezuela. Jika kondisi ini berlanjut, produksi di wilayah tersebut kemungkinan akan terhenti karena tidak ada tujuan pengiriman,” ujarnya.

Sebelumnya, dilaporkan AS tengah menyiapkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia jika Moskow tidak menyepakati perjanjian damai dengan Ukraina.

Namun, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan terkait sanksi tambahan terhadap Rusia.

19/12/2025 07:40