Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Kunjungi Cilegon, Bahlil Pastikan Listrik, LPG, dan BBM Selama Nataru Aman

    Kunjungi Cilegon, Bahlil Pastikan Listrik, LPG, dan BBM Selama Nataru Aman

    Jakarta –

    Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat dapat menjalani periode Nataru dengan damai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi Kota Cilegon, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keandalan pasokan energi, seperti listrik, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Dalam kunjungan kali ini, Bahlil didampingi oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra. Kunjungan pertama ia lakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon.

    “Perintah Bapak Presiden Prabowo bahwa kami dari Kementerian ESDM dengan tim, baik PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero) untuk selalu mengecek dan memastikan. Agar semua masyarakat bisa mendapatkan suplai listrik menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Dari PLTU Suralaya, Bahlil melanjutkan kunjungannya guna memeriksa kesiapan BBM untuk kapal di Pelabuhan Merak. Bahlil menuturkan bahwa tak ada kendala suplai BBM untuk kapal-kapal yang berangkat dari Pelabuhan Merak.

    “Karena di sini kan ada tempat untuk berangkat kapal-kapal dari sini. Alhamdulillah minyak tadi saya cek sudah tidak ada masalah juga. Dari stok maupun dari persiapan teman-teman untuk menyuplai ke kapal, tidak ada isu,” tandasnya.

    Usai mengunjungi Pelabuhan Merak, Bahlil juga mendatangi Terminal BBM Tanjung Gerem di Cilegon. Bahlil menyampaikan bahwa ketersediaan LPG dan BBM nasional dalam kondisi aman. Prognosis ketahanan stok LPG Nasional dalam kondisi aman, dengan coverage days LPG rata-rata 17,12 hari dan sama halnya dengan BBM, baik Gasoline, Gasoil, Kerosene maupun Avtur, dengan ketahanan stok 18-20 hari.

    “Dari pemaparan Pertamina, Alhamdulillah, LPG kita aman. Jadi silakan yang mau Natalan, mau Tahun Baru, clear. Yang kedua, menyangkut dengan minyak kita BBM, itu clear,” terang Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Erika menyampaikan, BPH Migas terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan energi pada saat Nataru dalam kondisi aman. Ada berbagai pihak yang terlibat di posko ini, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepolisian, Badan Usaha sektor energi, dan Jasa Marga. Dengan posko ini, pemerintah memastikan pasokan energi tersedia dengan baik di seluruh pelosok negeri.

    “Posko Nasional Sektor ESDM Periode Nataru Tahun 2024/2025 telah dibuka dan berjalan sejak 19 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 mendatang. Tim BPH Migas juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan pasokan energi aman dan tersedia,” ucapnya.

    “Terlebih, bagi daerah yang mayoritas masyarakat merayakan Hari Raya Natal,” lanjutnya.

    Bahlil dan rombongan juga melakukan kunjungan lapangan ke LPG Terminal Pertamina Tanjung Sekong untuk melihat langsung aktivitas kegiatan operasional. Bahlil menilai kondisi operasional berjalan baik dan aman, mengingat LPG Terminal Tanjung Sekong melayani sekitar 40% kebutuhan LPG Nasional.

    Basuki Trikora Putra memaparkan BPH Migas mendampingi Menteri ESDM untuk melakukan kunjungan dalam rangka Satgas Nataru 2024/2025 dan melihat secara langsung kondisi pasokan energi di lapangan.

    “Kita melihat langsung di lapangan kesiapan Badan Usaha Penugasan Pertamina Group, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, bagaimana ketersediaan stok BBM, ketersediaan stok LPG, bagaimana rencana mendistribusikannya kepada penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi saudara kita yang akan merayakan Natal dan tahun baru,” terang pria yang kerap disapa Tiko ini.

    Tiko berharap pasokan BBM dan LPG dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat yang merayakan Natal dan liburan bersama keluarga dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman.

    “Kita ingin memastikan bahwa kondisi ini aman dan kemudian mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

    Selain Erika dan Tiko, Bahlil juga didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dan Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

    (ega/ega)

  • Dugaan Korupsi Rp150 M, DPRD Jakarta Bakal Panggil Jajaran Dinas Kebudayaan hingga Inspektorat – Page 3

    Dugaan Korupsi Rp150 M, DPRD Jakarta Bakal Panggil Jajaran Dinas Kebudayaan hingga Inspektorat – Page 3

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan investigasi serta pendalaman terhadap kasus dugaan korupsi yang ada di lingkup Dinas Kebudayaan (Dishub) Jakarta. Teguh bilang, dugaan tindak korupsi terjadi untuk anggaran 2023. 

    “Saya menginstruksikan kepada Inspektorat untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman,” kata Teguh kepada wartawan di Gudang Beras Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Teguh, hasil sementara Inspektorat memang ditemukan adanya kerugian daerah yang nilainya masih dalam penghitungan. Dia menegaskan, Pemprov Jakarta siap membantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) dalam proses pengusutan kasus tersebut.

    “Selain itu, menurut informasi dari sekretaris dinas juga terjadi penggeledahan di tempat lainnya, yaitu di rumah dan di kantor swasta atau yang terkait dengan EO (event organizer),” ucap Teguh.

    Lebih lanjut, Pemprov Jakarta tengah dalam proses penonaktifan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Jakarta  Iwan Henry Wardhana. Dia menyebut, berbagai pertimbangan juga tengah dimatangkan terkait hal tersebut. 

    “Tadi kami juga sudah bicara dengan sekda, dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerag) insyaallah itu kita akan menjadi pertimbangan yang matang. Paling tidak adalah untuk memperlancar proses penanganan oleh Kejati dan juga memberi kesempatan kepada Kepala Dinas untuk lebih fokus menghadapi masalah tersebut,” katanya.

  • Menhub Sebut DPR Bakal Bahas Perlindungan buat Ojek Online

    Menhub Sebut DPR Bakal Bahas Perlindungan buat Ojek Online

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menginisiasi pembentukan regulasi perlindungan terhadap ojek online (ojol), khususnya untuk pengemudi di Indonesia.

    Dia menyebutkan Kementerian Perhubungan akan terbuka dengan rencana tersebut.

    “Nanti saya coba lihat, karena yang saya dengar itu sepertinya DPR akan menginisiasi perlindungan terhadap ojek online, khususnya untuk pengemudi. Kita sih terbuka,” kata Dudy kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Dalam penyusunan regulasi tersebut, Dudy menilai perlu koordinasi lanjutan dengan stakeholder terkait, termasuk para aplikator ojol. Ia mengaku akan mendukung tiap kebijakan yang berkaitan dengan pengemudi, baik online maupun konvensional.

    “Pada intinya, bahwa Kemenhub akan selalu men-support apapun itu untuk kepentingan pengemudi online maupun yang biasa,” jelasnya.

    Ia mengaku tengah menanti naskah akademik ihwal regulasi perlindungan ojol. Melalui naskah akademik tersebut, kata Dudy, Kemenhub akan mengkaji lebih lanjut tentang regulasi perlindungan ojol yang disusun DPR.

    “Kalau inisiasi datang dari DPR tentu kita akan dapatkan telaah, kajian akademis ya, nanti kita akan pelajari itu,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bob Hasan, berkomitmen untuk menyusun payung hukum para pengemudi konvensional. Hal itu ia ungkap dalam sambutannya di kongres Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Bob Hasan menuturkan, jumlah peredaran kendaraan di Indonesia menyentuh 18 juta unit pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 4 juta unit dibanding 2018 sebanyak 14 juta unit.

    Ia menyebut, jumlah kendaraan didominasi oleh kendaraan penumpang sebanyak 15 juta unit, mobil niaga 3,8 juta unit, mobil barang 2,3 juta unit, dan mobil dinas 1,2 juta unit.

    “Ada 12 sampai 13 juta unit yang disupiri atau dikendarai oleh Bapak Ibu sekalian (RBPI) yang tentunya perlu jaminan hukum, perlu pengamanan hukum, karena pendapatan yang diperoleh tidak merong-rong negara sampai hari ini,” kata Bob Hasan dalam sambutannya.

    Bob Hasan menilai, perlindungan hukum bagi pengemudi harus ditetapkan dalam regulasi. Menurutnya, kepastian hukum juga berkaitan dengan kesejahteraan para pengemudi.

    “Kepastian hukum bagi pengemudi demi kepastian hidup yang lebih baik, layak, dan sejahtera,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga meresmikan Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia (KOPDI). Adapun koperasi itu dibentuk dengan harapan dapat memastikan kesejahteraan dan mewadahi 13 juta pengemudi di Indonesia.

    Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, KOPDI ke depan juga akan merangkul para pengemudi ojek online (ojol). Meski begitu, ia mengaku butuh waktu untuk memetakan tiap-tiap pengemudi di berbagai sektor moda transportasi.

    “Nanti kita (rangkul) semuanya. Yang pasti ini kooperasi pengemudi. Kemudian ada di sektor ojek, ada di sektor mobil, ada truck, dan sebagainya. Bus, jenisnya macam-macam. Tapi paling tidak ini bisa menginspirasi terbentuknya wadah organisasi perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya pengemudi,” kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    (kil/kil)

  • Digitalisasi dan AI: Kunci UMKM Hadapi Tantangan Ekonomi Digital – Page 3

    Digitalisasi dan AI: Kunci UMKM Hadapi Tantangan Ekonomi Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pelaku UMKM cepat beradaptasi dan mampu memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sebagai senjata utama untuk bersaing di pasar global.

    Dengan AI, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih cerdas, dan menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar internasional. 

    Kemampuan tersebut adalah kunci menghadapi tantangan arus digitalisasi di era ekonomi digital. Maka penguatan keterampilan digital UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, saat acara bertajuk UMKM Click and Grow “Berdaya Bertransformasi dengan AI Bersama Kemkomdigi” yang diadakan di Urban Forest, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024) kemarin.

    UMKM dikatakannya jadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh digitalisasi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang jika mampu beradaptasi dengan teknologi.

    “Pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jika UMKM di luar negeri telah menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka kita juga harus siap. Jika tidak, kita akan kalah dalam persaingan global,” ujar Meutya Hafid.

    Berdasarkan data Kemkomdigi, hingga 2023, baru sekitar 38,7 persen UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital. Begitu pula data Badan Ekonomi Kreatif pada periode yang sama sebesar 42 persen. Angka ini memang naik dari 34 persen pada 2022, tetapi dinilai belum signifikan mengingat derasnya arus digitalisasi.

    “Pertumbuhannya belum cukup cepat untuk mengimbangi transformasi digital yang tengah berlangsung. Kita harus mempercepat langkah agar UMKM dapat lebih kompetitif,” jelas Meutya.

    Untuk itu, Kemkomdigi terus mendorong literasi digital melalui berbagai program, termasuk pelatihan, diskusi, dan kampanye online bekerja sama dengan media. Acara pelatihan kali ini diikuti oleh sekitar 500 pelaku UMKM yang antusias belajar meningkatkan keterampilan digital mereka.

     

  • Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Wilayah Bogor Aman

    Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Pasokan BBM Wilayah Bogor Aman

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Bogor, Jawa Barat, aman dan tercukupi menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). BPH Migas bersama Pertamina terus melakukan pengawasan distribusi BBM ke SPBU di Bogor.

    Hal ini disampaikan anggota Komite BPH Migas Abdul Halim melakukan kunjungan ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/12/2024).

    “Kami dari BPH Migas bersama tim Pertamina melakukan kunjungan ke beberapa SPBU untuk memastikan stok dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik,” kata Halim dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

    Halim mengungkapkan pengawasan tidak hanya terkait dengan stok, tetapi juga dengan fasilitas dan sarana yang ada di SPBU. Halim turut meninjau sarana dan fasilitas teknologi informasi CCTV dan tangki timbun yang ada untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang akan disalurkan ke masyarakat.

    Tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan tidak ada hambatan dalam proses distribusi BBM dan tidak adanya kandungan air dalam BBM. Hal ini demi memastikan semua sarana dan fasilitas bekerja dengan baik dan lancar.

    “Kami juga melihat sarana dan fasilitas pengisian BBM di SPBU, dan semuanya berjalan lancar. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pertamina Pusat untuk memastikan hal-hal yang diperlukan guna menjaga kelancaran distribusi BBM,” ujarnya.

    Ada beberapa hal yang diperhatikan Halim dalam pengecekan CCTV di SPBU tersebut, yaitu posisi CCTV agar dapat memantau kegiatan penyaluran ke konsumen. Hal ini bertujuan untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran.

    “Perlu dilakukan relokasi baik posisi dan arah CCTV agar dapat terlihat nomor polisi kendaraan dan frekuensi pembelian pembelian konsumen,” jelasnya.

    Halim menegaskan bahwa BPH Migas dan Pertamina akan terus bersinergi untuk menjaga kelancaran pasokan BBM, baik untuk BBM bersubsidi maupun non-subsidi, selama periode liburan akhir tahun ini.

    “Kami pastikan hingga akhir tahun nanti, stok di setiap SPBU akan terjaga dengan baik. Dengan begitu, masyarakat dapat merayakan momen liburan bersama keluarga dengan tenang dan lancar,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sales Branch Manager Rayon V Jakarta, Bogor, dan Depok (Jabode) PT Pertamina Patra Niaga Zulfirman turut mendampingi BPH Migas dalam melakukan pengecekan di sejumlah SPBU. Adapun SPBU yang dilakukan pengecekan yakni SPBU 34.16708 Rest Area KM 45A Kabupaten Bogor, SPBU 34.16102 Padjajaran, dan SPBU COCO 31.16113 Kota Bogor.

    Zulfirman mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas atas kunjungan tersebut.

    “Kami berterima kasih kepada BPH Migas yang telah melakukan pengawasan di SPBU-SPBU kami. Ada beberapa evaluasi yang diberikan, salah satunya terkait dengan sarana teknologi informasi seperti CCTV, yang perlu diperbaiki posisinya agar dapat digunakan untuk pengecekan nomor polisi kendaraan yang membeli BBM subsidi,” tutup Zulfirman.

    (ega/ega)

  • Selepas Pijat Plus-plus di Kramatjati, Seorang Pria Meninggal Dunia Megapolitan 22 Desember 2024

    Selepas Pijat Plus-plus di Kramatjati, Seorang Pria Meninggal Dunia Megapolitan 22 Desember 2024

    Selepas Pijat Plus-plus di Kramatjati, Seorang Pria Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang pria berinisial MH ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar
    panti pijat
    di kawasan
    Kramatjati
    , Jakarta Timur.
    MH meninggal dunia pada Sabtu (21/12/2024). Saat itu, MH datang ke lokasi untuk pijat refleksi.
    “Menurut keterangan dari saksi berinisial S, pada jam 09.15 WIB, korban datang, kemudian masuk kamar untuk pijat refleksi. Lalu, saksi masuk kamar untuk memijat/urut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12).
    MH sempat meminta untuk melakukan
    hubungan badan
    dengan terapis yang memijatnya.
    Namun, setelah melakukan hubungan badan, MH mengalami kejang dan terjatuh ke lantai.
    “Minta berhubungan badan, dan ketika selesai berhubungan intim dengan saksi S, korban kejang-kejang dan jatuh ke lantai. Lalu, saksi S minta bantuan saksi L untuk memberikan bantuan,” katanya.
    Namun, korban tidak bisa tertolong dan meninggal dunia diduga karena sakit.
    “Diduga korban karena sakit, dan hasil pengecekan di TKP, korban tidak ada tanda-tanda penganiayaan,” ujarnya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transaksi Uang Elektronik-QRIS Kena PPN 12 Persen, Begini Penjelasan DJP

    Transaksi Uang Elektronik-QRIS Kena PPN 12 Persen, Begini Penjelasan DJP

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons soal transaksi pembayaran melalui uang elektronik hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ikut kena penaikan PPN jadi 12 persen.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan, jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

    “Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2024.
    Contoh Perhitungan Pengenaan PPN Uang Elektronik
    Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan top-up saldo uang elektronik dan dikenakan biaya administrasi, maka biaya administrasi tersebut yang dikenakan PPN. Jika biaya administrasi top-up adalah Rp1.000 dan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 11 persen, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp110, sehingga total biaya menjadi Rp1.110.
     
    Bila PPN naik menjadi 12 persen nantinya, maka PPN yang perlu dibayar sebesar Rp120, sehingga total biaya menjadi Rp1.120. Sedangkan ketika pengguna hanya mentransfer uang atau menggunakan saldo tanpa biaya tambahan, maka tidak ada PPN yang dikenakan.
     

     

    Perhitungan Pengenaan PPN Saat Bertransaksi Pakai QRIS
    Dwi memberikan contoh pengenaan PPN 12 persen transaksi pakai QRIS. Ia menggunakan ilustrasi masyarakat yang membeli TV pada Desember 2024 seharga Rp5 juta, maka atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550 ribu, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat adalah sebesar Rp5.550.000.
     
    “Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru,” ujar dia.
     

    Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons soal transaksi pembayaran melalui uang elektronik hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ikut kena penaikan PPN jadi 12 persen.
     
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan, jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
     
    “Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2024.
    Contoh Perhitungan Pengenaan PPN Uang Elektronik
    Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan top-up saldo uang elektronik dan dikenakan biaya administrasi, maka biaya administrasi tersebut yang dikenakan PPN. Jika biaya administrasi top-up adalah Rp1.000 dan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 11 persen, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp110, sehingga total biaya menjadi Rp1.110.
     
    Bila PPN naik menjadi 12 persen nantinya, maka PPN yang perlu dibayar sebesar Rp120, sehingga total biaya menjadi Rp1.120. Sedangkan ketika pengguna hanya mentransfer uang atau menggunakan saldo tanpa biaya tambahan, maka tidak ada PPN yang dikenakan.
     

     

    Perhitungan Pengenaan PPN Saat Bertransaksi Pakai QRIS
    Dwi memberikan contoh pengenaan PPN 12 persen transaksi pakai QRIS. Ia menggunakan ilustrasi masyarakat yang membeli TV pada Desember 2024 seharga Rp5 juta, maka atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550 ribu, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat adalah sebesar Rp5.550.000.
     
    “Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Hari Ibu, BRI Peduli Dukung Kelompok Usaha Wanita di Yogyakarta

    Hari Ibu, BRI Peduli Dukung Kelompok Usaha Wanita di Yogyakarta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setiap 22 Desember, Hari Ibu menjadi momen penuh makna untuk mengenang perjuangan dan peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

    Dalam perayaan Hari Ibu tahun ini, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), berkolaborasi dengan Srikandi BRI untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

    Mereka menyalurkan bantuan kepada Klaster Usaha Batik Kebon Indah di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk menjunjung tinggi semangat dan nilai-nilai perjuangan perempuan.

    Klaster usaha Batik Kebon Indah merupakan salah satu penerima bantuan program Aspire to Uplift, Revive, and Achieve (AURA) sejak 2022.

    AURA merupakan program pengembangan pemberdayaan perempuan yang memiliki klaster atau usaha dengan anggota seluruhnya adalah kaum wanita.

    Sebagai bentuk dukungan bagi kelangsungan dan pengembangan usaha di Klaster Usaha Batik Kebon Indah, BRI Peduli menyalurkan pelatihan usaha dan peralatan usaha.

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa bantuan ini diharapkan bisa mendorong pemberdayaan dan produktivitas usaha sehingga Klaster Usaha Batik kebon Indah bisa terus bertumbuh dan berkembang, sehingga bermanfaat bagi perekonomian anggota kelompoknya.

    “BRI merayakan hari Ibu bersama seluruh anggota Klaster Usaha Wanita Batik Kebon Indah dan menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk berterima kasih kepada Ibu-Ibu yang telah berjasa bagi anak-anak, yang telah berjuang dan bekerja keras menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” kata Hendy dikutip Minggu (22/12).

    Klaster usaha Batik Kebon Indah berdiri pada 2010 dan saat ini tercatat memiliki 180 anggota wanita dengan kapasitas produksi usaha sebesar 300 lembar batik tulis per bulan dan 600 lembar kain batik cap per bulan.

    Ketua Ketua Klaster Usaha Batik Kebon Indah Dalmini menambahkan, Batik Kebon Indah merupakan simbol warisan semangat kegigihan dan kerja keras para pengrajin yang merupakan kelompok wanita.

    “Ibu-ibu pengrajin di Kebon Indah ini bekerja mulai dari jam 8 hingga sore dan selalu bersemangat dalam memenuhi permintaan pelanggannya. Bantuan pelatihan dan sarana prasarana yang telah diberikan BRI peduli memberikan motivasi bagi dalam berusaha dan memberikan karya-karya terbaik,” ujarnya.

    Di lokasi yang sama, BRI Peduli juga menyalurkan bantuan sembako bagi anggota kelompok dan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari anggota kelompok Klaster Usaha Batik Kebon Indah.

    Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para Ibu yang telah membantu dalam perekonomian keluarga.

    (inh/inh)

  • Berkat Inisiatif Keberlanjutan, Pupuk Kaltim Sukses Kelola Energi secara Efisien

    Berkat Inisiatif Keberlanjutan, Pupuk Kaltim Sukses Kelola Energi secara Efisien

    Jakarta: PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menegakkan konsistensinya terhadap implementasi prinsip Environment, Social dan Governance (ESG) dalam aktivitas operasional perusahaan.
     
    Hal ini membuat Pupuk Kaltim mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, serta tata kelola dengan finansial yang baik. Selain juga menghadirkan keseimbangan pencapaian finansial yang berkelanjutan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
     
    SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartono mengungkapkan penerapan ESG sangat penting dalam memenuhi tuntutan industri masa kini, di samping juga kebutuhan untuk mengelola energi secara efisien, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan kinerja khususnya terkait profitabilitas.
     
    Dari pencapaian ini, Pupuk Kaltim tidak hanya memperkuat posisi sebagai perusahaan terdepan di sektor pupuk dan petrokimia, tetapi juga menjadi contoh bagi industri sejenis dalam mengintegrasikan keberlanjutan sebagai salah satu strategi bisnis.
     
    “Sesuai dengan prinsip ESG, Pupuk Kaltim terus berinovasi dan menghadirkan solusi yang sejalan dengan kebutuhan industri global, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hingga masyarakat sekitar,” ujar Teguh dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 22 Desember 2024.
     
    Dijelaskan Teguh, implementasi ESG Pupuk Kaltim dijabarkan pada berbagai program dan kebijakan dalam mendorong optimalisasi kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Salah satunya efisiensi energi melalui dalam aktivitas produksi seperti revamping Pabrik 2 untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi konsumsi gas yang berdampak pada penurunan emisi CO2.
     
    Pabrik ini ditarget mampu menurunkan konsumsi energi sebesar 4 MMBtu/ton amonia, sehingga turut menekan emisi CO2 setara dengan penurunan emisi sebesar 110 ribu ton CO2 per tahun, yang turut didukung implementasi teknologi ramah lingkungan.
     

     

    Tekan penggunaan energi fosil
     
    Langkah signifikan lainnya, dilakukan melalui penggunaan PLTS atap di kawasan perkantoran perusahaan, serta konversi kendaraan listrik untuk operasional yang juga telah didukung Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL), guna menekan penggunaan energi fosil. Hal ini bagian dari roadmap dekarbonisasi Pupuk Kaltim, guna mendukung upaya pemerintah mencapai target Net Zero Emission 2060.
     
    Selain itu program konservasi lingkungan seperti reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis juga digiatkan Pupuk Kaltim melalui Community Forest dengan target realisasi 10 juta pohon di 2030. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan edukasi lingkungan.
     
    “Terbaru, Pupuk Kaltim juga menggiatkan kembali penggunaan kompos sekaligus mendorong terciptanya ekonomi sirkular di sektor pertanian. Hal ini dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan global terkait keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan,” lanjut Teguh.
     
    Dirinya pun menyebut Pupuk Kaltim akan terus meningkatkan realisasi ESG dalam keberlanjutan bisnis perusahaan, dengan menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak secara berkesinambungan.
     
    Upaya ini menjadi wujud dedikasi perusahaan untuk terus berinovasi, serta menghadirkan solusi yang sejalan dengan kebutuhan industri global, yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan maupun dukungan bagi masyarakat dan pembangunan.
     
    “Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Pupuk Kaltim optimis untuk menjadi pelopor industri berbasis ESG di Indonesia, dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis,” tambah Teguh.
     
    Berkat konsistensi ini, Pupuk Kaltim pun sukses meraih penghargaan kategori Gold Star Award untuk Perusahaan non Emiten, pada ajang Investortrust ESG Awards 2024. Penghargaan ini diberikan atas berbagai inisiatif dalam mendorong implementasi prinsip ESG dalam aktivitas operasional perusahaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Program 3 Juta Rumah Diklaim Sumbang Kontribusi Rp300 Triliun Terhadap PDB Nasional

    Program 3 Juta Rumah Diklaim Sumbang Kontribusi Rp300 Triliun Terhadap PDB Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

    “Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

    Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

    “Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny. 

    Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

    Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.  

    “Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).