provinsi: DKI Jakarta

  • Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Politisi PDIP Minta Galeri Nasional Buka Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menyoroti peristiwa pembatalan pameran lukisan karya seniman senior Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan, yang dilakukan secara mendadak, di Galeri Nasional Indonesia.

    Bonnie menilai bahwa peristiwa ‘Pembredelan’ pameran lukisan tersebut tidak sepatutnya terjadi. Sebab, dia menilai seni adalah seni tafsir, dan ditafsirkan oleh publik secara bebas.

    Hal itu disampaikan Bonnie dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2024).

    “Seharusnya tidak harus menjadi kontroversi seperti ini ketika [pameran] dibuka, diskusinya kan jadi punya publik, publik yang menilai. Ada ruang untuk orang berdiskusi secara bebas. Ini ujuk-ujuk ditutup, ketika diresmikan tidak bisa lihat,” katanya.

    Bonnie juga berpandangan bahwa lukisan karya Yos Suprapto merupakan bentuk medium kritik dan juga ekspresi dari seniman untuk memberikan pandangannya dalam melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

    Termasuk karya Yos berjudul ‘Konoha 1’ yang menjadi sorotan dan akhirnya membuat pameran ini batal dibuka di Galeri Nasional.

    Dia juga menilai, lukisan karya Yos yang disebut sebagai sedang berhubungan badan dan gambaran seorang raja, tak bisa ditafsirkan tunggal. Sebab, Bonnie menegaskan bahwa seni adalah ilmu tafsir yang bebas. 

    “Lukisan itu tidak disebut siapa yang digambarkan, kalau ada orang menafsirkan mirip si anu lah, mirip si ini, mirip Jokowi lah, ya bebas. Ini kan seni penafsiran,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang suka dengan seni. Hal ini bisa dilihat dari berbagai hiasan lukisan yang terpajang di tempat tinggal maupun lingkungan kerjanya.

    Sehingga, Bonnie meyakini jika Presiden Prabowo tak akan melakukan ‘Pembredelan’ terhadap karya seni seorang seniman, seperti Yos Suprapto.

    “Pak Prabowo Presiden yang mengkoleksi lukisan, dan seni. Beliau juga baca buku juga. Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat suka dengan seni. Jadi ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan?” ujarnya

    Bonnie pun mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan berkesenian. Dia menyebut jika kejadian yang dialami Yos tidak cocok terjadi di zaman sekarang.

    Anggota DPR bidang kebudayaan ini pun berharap Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos Suprapto. Sebab, saat ini justru karya-karya milik Yos telah beredar luas di media sosial dan dilihat banyak orang.

    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” pungkas Bonnie.

  • Modal Asing Keluar Indonesia Capai Rp 8,81 Triliun di Pekan Ke-3 Desember 2024 – Page 3

    Modal Asing Keluar Indonesia Capai Rp 8,81 Triliun di Pekan Ke-3 Desember 2024 – Page 3

    Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih bergerak melemah pada perdagangan Jumat ini. Pelemahan rupiah ini terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga menembus level psikologis 16.000 per dolar AS. 

    Pada Jumat (20/12/2024), nilai tukar rupiah ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah 1 poin atau 0,01 persen menjadi 16.314 per dolar AS dari sebelumnya sebesar 16.313 per dolar AS.

    Dengan melihat kondisi ini, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menurunkan BI-Rate pada tahun depan dengan laju lebih lambat untuk menstabilkan kurs rupiah dalam menghadapi volatilitas pasar yang meningkat di bawah pemerintahan Amerika Serikat saat ini.

    “Di tengah strategi penurunan suku bunga The Fed (Federal Reserve) secara bertahap, kami memperkirakan Bank Indonesia akan mengadopsi pendekatan pelonggaran moneter yang terukur sepanjang tahun 2025,” ucapnya dikutip dari Antara.

    Ia memperkirakan BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) yang membuat BI-Rate berada di level 5,75 persen pada akhir 2025.

    “Sehubungan dengan proyeksi suku bunga kebijakan yang diperbarui, kami telah menyesuaikan perkiraan imbal hasil SBN (surat berharga negara) tenor 10 tahun, menaikkan estimasi dari sekitar 6,66 persen pada tahun 2024 dan 6,45 persen pada tahun 2025 menjadi kisaran 6,95-7,15 persen untuk tahun 2024 dan 6,75-7,05 persen untuk tahun 2025,” ungkap dia.

     

  • Equnix Tantang Hacker untuk Jebol Sistemnya, Berhadiah Rp 100 Juta

    Equnix Tantang Hacker untuk Jebol Sistemnya, Berhadiah Rp 100 Juta

    Jakarta

    Equnix Business Solutions punya sistem keamanan baru, yaitu sistem enkripsi end to end dengan metode Seamless. Nah, untuk membuktikan keamanan sistem baru ini, mereka menantang siapapun untuk menjebol sistem ini.

    Sistem keamanan yang dimaksud adalah Equnix Seamless Encryption (ESE), dan dipasangkan dengan Caraka sebagai authenticatornya. Sistem ini disebut Equnix cocok untuk kebutuhan bisnis yang kritikal.

    Hal ini dikarenakan tidak perlu ada perubahan atau penyesuaian pada sisi aplikasi dengan keamanan end to end dan komprehensif yang disediakan oleh Equnix melalui 11DB/Postgres.

    Julyanto Sutandang, CEO Equnix, bahkan membuka challenge berhadiah Rp 100 juta bagi yang bisa melakukan Hack pada sistem 2FA pada Caraka milik Equnix untuk membuktikan kepada market solusi enkripsi ini adalah yang terbaik saat ini, berdasarkan keterangan yang diterima detikINET, Minggu (22/12/2024).

    Selain memamerkan kehebatan sistem keamanan ini, Julyanto juga menyebut 11db Postgres bisa menjadi solusi alternatif untuk database Oracle, sementara Equnix Appliance bisa menjadi solusi alternatif untuk public cloud.

    Menurutnya penggunaan solusi alternatif ini menjaga kedaulatan data dan teknologi Indonesia. Selain itu, solusi ini pun menurutnya bisa menyelamatkan devisa negara hingga Rp 1 triliun.

    Maksudnya adalah solusi ini membuat perusahaan di Indonesia tidak perlu menggunakan software asing yang harganya mahal, dan belum tentu punya layanan lebih baik.

    “Indonesia punya software database sendiri ciptaan anak bangsa bernama 11DB/Postgres yang didukung penuh dengan layanan komprehensif oleh Equnix,” kata Julyanto.

    “Karena pada dasarnya, kedaulatan IT hanya akan dapat dicapai dengan penguasaan teknologi utamanya Teknologi Informasi, karena kalo kita pakai software beli sekalipun tapi kita tahu apa isinya kita tidak benar-benar berdaulat. Solusi ini sudah mampu menjaga kedaulatan IT Indonesia dan menyelamatkan devisa negara lebih dari Rp 1 triliun,” tambahnya.

    Namun di sisi lain Equnix juga mengakui bahwa saat ini banyak pengguna yang lebih percaya pada software asing. Padahal, menurut CMO Equnix Lilian Fauziah dalam acara Equnix Appreciation Night: Strive to Achieve IT Sovereignty di Jakarta (19/4), banyak teknologi lokal yang baik dan bertanggung jawab.

    “Tema acara ini menggarisbawahi pentingnya open source dan riset mandiri sebagai solusi dalam mengurangi ketergantungan pada vendor asing dan penghargaan diberikan kepada individu dan institusi yang berperan penting dalam membangun ekosistem teknologi mandiri sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi mereka,” ujar Lilian.

    (asj/hps)

  • Menkop Budi Arie Sarankan 13 Juta Driver Gabung ke Koperasi Agar Hidup Lebih Sejahtera – Halaman all

    Menkop Budi Arie Sarankan 13 Juta Driver Gabung ke Koperasi Agar Hidup Lebih Sejahtera – Halaman all

     

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak para pengemudi yang jumlahnya lebih dari 13 juta membentuk koperasi sebagai wadah mereka meningkatkan kesejahteraan.

    Menurut Budi, koperasi dapat menjadi solusi untuk menciptakan kepastian hidup yang lebih baik bagi para pengemudi.

    Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri hari ulang tahun ketiga Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) sekaligus meresmikan berdirinya Koperasi Pengemudi Berdaya Indonesia (KOPDI) di Gedung Pandan Sari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    “13 juta lebih warga bangsa kita bekerja sebagai pengemudi perlu wadah bersama untuk menyatukan langkah agar cita-cita kepastian hidup yang layak dan sejahtera bisa kita wujudkan, salah satu alat yang bisa kita wujudkan adalah membentuk koperasi,” kata Budi.

    Ia mengatakan koperasi merupakan jalan tengah dan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi di Indonesia.

    Budi menjelaskan, apabila para pengemudi bisa menjadi koperasi seperti KOPDI, nantinya Kementerian Koperasi bisa membantu mereka dari sisi pembiayaan.

    Misalnya untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Ia menyebut para pengemudi bisa mendapatkannya dengan angka yang lebih murah.

    “Akses pembiayaan kita bisa bantu. Misalnya kepemilikan mobil, kepemilikan motor, kreditnya bisa jauh lebih murah. Diskonnya dinikmati oleh para anggota koperasi pengemudi,” ujar Budi.

    Selain itu, koperasi juga dapat bekerja sama dengan lembaga seperti Kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada anggota dalam hal keselamatan dan tata tertib lalu lintas.

    KOPDI, misalnya, dapat berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk memberikan pelatihan terkait aturan berkendara dan keselamatan di jalan.

    “Nanti kerja sama dengan Korlantas untuk pembinaannya, SIMnya, STNKnya, tertib lalu lintasnya. Nanti dibina sama beliau (Kepala Korlantas Polri). Supir-supir jangan melanggar marka jalan. Pokoknya, keselamatannya, tata pengerjaannya, dan sebagainya nanti di dalam koordinasi dan pembinaan dari Pak Kakorlantas,” ucap Budi.

    Ia yakin keberadaan pengemudi memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

    Oleh sebab itu, dia menilai sudah seharusnya kehidupan para pengemudi meningkat dan kesejahteraannya terjamin melalui wadah koperasi.

    “Saya tidak bisa membayangkan ekonomi Indonesia bisa bergerak kalau tidak ada bapak ibu semua. Pengemudi ini ibarat menjadi aliran darah bagi perekonomian,” tutur Budi.

     

  • Kemegahan Stadion Maguwoharjo di Sleman Usai Direnovasi, Sesuai Standar FIFA – Page 3

    Kemegahan Stadion Maguwoharjo di Sleman Usai Direnovasi, Sesuai Standar FIFA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan rehabilitasi dan renovasi Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, DIY. Proyek ini merupakan salah satu dari 22 stadion yang telah direnovasi Kementerian PU pada 2023-2024.

    Rehabilitasi dan renovasi stadion ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan memenuhi standar FIFA. Saat ini pekerjaan konstruksi telah selesai, dengan tanggal berakhirnya kontrak pekerjaan pada 15 Desember 2024.

    Perwakilan FIFA Safety and Security Consultant, Benjamin Veenbrink dan Mazhar Ahmed, bersama perwakilan PSSI melakukan kunjungan Monitoring dan Evaluasi (monev) ke Stadion Maguwoharjo, Rabu (11/12/2024) lalu. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara PSSI dan FIFA mengenai keselamatan dan keamanan stadion.

    Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja pada hari Sabtu, 21 Desember 2024 juga telah melaksanakan peninjauan dan pengecekan terhadap kualitas sarana dan prasarana stadion yang telah dibangun.

    “Kegiatan rehabilitasi dan renovasi stadion ini merupakan upaya mendukung transformasi sepak bola nasional melalui penyediaan infrastruktur yang berstandar internasional dari FIFA. Kunjungan monitoring dari FIFA dan PSSI minggu lalu bertujuan untuk melakukan uji standar kelayakan stadion berstandar FIFA, seperti uji gelinding, uji pantul, uji kerapatan/kerekatan akar dan pengukuran panjang akar rumput,” kata Plt Dirjen Endra.

    Dalam pekerjaan renovasi Stadion Maguwoharjo ini, dilakukan pekerjaan struktur melalui perkuatan kolom dengan metode jacketing. Kemudian, pekerjaan arsitektur melalui penambahan kursi single seat, penggantian rumput lapangan serta pembuatan tribun difabel.

     

     

  • Armada Bus di Terminal Kalideres Dipastikan Siap untuk Mudik Nataru – Page 3

    Armada Bus di Terminal Kalideres Dipastikan Siap untuk Mudik Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan seluruh armada bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kami pastikan kelancaran warga yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Tadi ada yang ke wilayah Sumatra, tapi banyak juga yang ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujar Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

    Teguh menjelaskan bahwa perusahaan otobus (PO) telah menyiapkan armada bus yang mencukupi untuk melayani masyarakat selama periode libur akhir tahun ini.

    Terminal tipe A, termasuk Terminal Kalideres, Terminal Terpadu Pulogebang, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Tanjung Priok, menyediakan total 2.846 unit bus. Rinciannya adalah 567 bus di Terminal Kalideres, 1.010 bus di Terminal Pulogebang, 1.175 bus di Terminal Kampung Rambutan, dan 94 bus di Terminal Tanjung Priok.

    Keselamatan penumpang dan awak bus menjadi prioritas utama dalam layanan ini. Pemeriksaan teknis atau ramp check telah dilakukan terhadap 477 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan bus pariwisata di empat terminal sejak 1 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi penumpang dan tes urine bagi pengemudi serta awak bus juga dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

    “Sejauh ini, Alhamdulillah hasilnya baik. Adapun sakit kepala dan lainnya itu bisa diatasi. Untuk penumpang juga sudah kita sediakan tes kesehatan gratis dan biayanya sudah kita siapkan,” tambah Teguh. dilansir dari Antara.

     

  • Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Peneliti BRIN: Partai Politik Tak Serius Sukseskan Pilkada dan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai masih rendahnya keseriusan dan komitmen para elit dan stakeholders partai politik alias parpol dalam menyukseskan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkualitas.

    Hal ini disampaikannya dalam Webinar ‘Pilkada Langsung atau via DPRD? Tantangan, Dampak, dan Prospeknya terhadap Demokrasi, dan Debirokratisasi’ melalui platform Zoom, Minggu (22/12/2024).

    “Pokoke [pokoknya] menang dengan perilaku menghalalkan semua cara, dan politik transaksional [vote buying] membuat pilkada tidak lagi dilandasi kualitas dan penegakan hukum yang baik, menafikan etika politik sehingga membuat pilkada penuh distorsi, menyimpang dan melanggar peraturan,” katanya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa sejauh ini atau secara umum skema atau format kontestasi politik. Mulai dari pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada seharusnya bukan hanya tidak menjanjikan melembaganya demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga tidak melembagakan pemerintahan yang efektif dan sinergis.

    Menurutnya, selama ini format pemilu yang berlaku cenderung melembagakan pemerintahan hasil pemilu/pilkada yang tidak terkoreksi. Tidak mengherankan lika-liku politik transaksional dalam pengertian negatif masih kental mewarnai relasi kekuasaan di antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil pemilu/pilkada.

    “Format Pilkada tidak menjanjikan tampilnya kepala daerah yang capable sekaligus akuntabel. Hampir tidak ada perdebatan serius tentang agenda para calon pemimpin bagi masa depan daerah dan tentang arah dan strategi kebijakan seperti apa yang ditawarkan para kandidat kepala daerah dalam memajukan daerahnya,” ujar Siti.

  • Jazilul PKB Soal PPN Jadi 12%: Wajar Ada Polemik Kenaikan PPN di Masyarakat

    Jazilul PKB Soal PPN Jadi 12%: Wajar Ada Polemik Kenaikan PPN di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menilai bahwa wajar bilamana kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12% menuai polemik di masyarakat.

    Kendati demikian, dia turut berpandangan bahwa semestinya sudah tidak perlu lagi adanya polemik lantaran hampir semua fraksi di parlemen pada 2021 lalu menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12%, meskipun mestinya sudah tidak diperlukan lagi sebab hampir semua partai di DPR pada 2021 telah menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12% bagian dari pelaksanaan UU HPP,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (22/12/2024).

    Oleh sebab itu, lanjut Gus Jazil, Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP dengan baik dan bijaksana.

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus tetap bisa mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan dari akibat adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan tersebut. 

    ”Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12% dengan harapan pemerintah tetap melakukan skema kebijakan ekonomi lainnya yang dapat mengurangi tekanan kenaikan harga dan daya beli masyarakat,” urainya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini turut menyerukan kekhawatirannya bilamana kenaikan tarif PPN ini tidak disertai dengan kebijakan ekonomi lainnya, maka akan berdampak pada lesunya daya beli masyarakat hingga berpotensi menimbulkan perekonomian tidak bergerak.

    ”Hemat saya dalam melaksanakan kebijakan kenaikan PPN 12% diperlukan keberanian pemerintah dan dukungan sektor usaha agar tidak muncul gejolak ekonomi ditengah masyarakat, misal PPN 12% untuk tahap awal dikenakan pada barang barang mewah,” paparnya.

    Dia juga mengemukakan bahwa pihaknya dalam hal ini adalah DPR akan terus mengawal pemerintah agar skema bantalan atau stimulus ekonomi yang disiapkan bisa berjalan dengan baik.

  • Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045

    Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau pelaksanaan ibadah Natal remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/12/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Wapres: Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 22 Desember 2024 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Hal itu dikemukakan Wapres Gibran saat meninjau pelaksanaan ibadah Natal remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu.

    “Jadi, nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju. Karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu,” kata Wapres dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

    Dalam dialog dengan salah satu jemaat remaja itu, Wapres menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus melibatkan generasi muda dalam pembangunan nasional.

    Salah satunya tercermin dari banyaknya anak muda yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai bentuk pengakuan atas potensi, kreativitas, dan inovasi mereka, kata Wapres menambahkan.

    Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang produktif. Menurutnya, peran mereka menjadi peluang besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

    Kemudian, Wapres menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam memajukan bangsa dan negara memerlukan dukungan nyata dari pemerintah melalui kebijakan yang konkret.

    Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kata Wapres, langkah ini mencakup program makan bergizi gratis, penanganan stunting, hingga pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.

    “Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis. Penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo,” katanya.

    Ia mengatakan prevalensi stunting di Indonesia harus dikurangi, kalau bisa dinolkan, termasuk kemiskinan ekstrem.

    Di samping itu, Wapres menyampaikan bahwa anggaran pendidikan pada 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia yang akan digunakan untuk membenahi fasilitas utama dan penunjang di sekolah.

    “Lalu di tahun depan ini, untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya, segala macamnya,” katanya.

    Terakhir, Wapres kembali menegaskan bahwa generasi muda adalah penggerak utama pembangunan nasional untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia Emas. Dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini,” katanya.

    Selain berdialog, pada kesempatan ini Wapres juga membagikan bingkisan Natal kepada para jemaat. Kehadiran Wapres dalam kegiatan ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk terus memupuk semangat toleransi dan persatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, serta berkontribusi positif pada pembangunan nasional.

    Sumber : Antara

  • Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    Sebut Prabowo Pencinta Seni, Bonnie Triyana PDIP Bertanya-tanya Sosok Pemberedel Pameran Lukisan Yos Suprapto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus pemberedelan pameran karya seni Yos Suprapto menyita perhatian luas berbagai elemen masyarakat. Terlebih, peristiwa itu dikaitkan dengan pemerintah.

    Tidak terkecuali komentar datang dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana. Dia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sosok yang menyukai seni sehingga tidak mungkin bakal memberedel atau melarang seniman membuat pameran lukisan.

    Bonnie berbicara demikian demi menyikapi gagalnya seniman Yos Suprapto membuat pameran lukisan di Galeri Nasional (Galnas), Jakarta.

    “Enggak bakal segitunya kalau Pak Prabowo, kalau kita lihat, (beliau, red) suka dengan seni,” ujar politikus PDI Perjuangan itu dalam diskusi berjudul Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan di KeKini Coworking Space, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

    Bonnie mengaku menjadi bertanya-tanya soal sosok yang merasa tersinggung dengan lukisan Yos Suprapto sehingga pemeran seniman kelahiran Jawa Timur itu tidak jadi dilaksanakan.

    Sebab, kata dia, Prabowo sebagai pecinta seni tidak mungkin melarang seniman seperti Yos memamerkan hasil karya ke publik. “Jadi, ini siapa pertanyaannya (yang bredel), kemudian lukisan ini diturunkan,” tanya sejarawan itu.

    Bonnie mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu negara berbudaya dan berkesenian. Sekaligus meminta Galeri Nasional Indonesia segera membuka pameran karya Yos.
    “Saya minta Galeri Nasional buka saja, biarkan masyarakat mendiskusikan dan memiliki tafsir masing-masing. Kita bisa naik kelas sebagai suatu bangsa,” kata Bonnie. (fajar)