Xcloud.id

provinsi: DKI Jakarta

  • Mau Nyicil Honda Scoopy? Bayar Segini per Bulan

    Mau Nyicil Honda Scoopy? Bayar Segini per Bulan

    Jakarta –

    Honda Scoopy menjadi salah satu skutik retro yang bisa dipilih konsumen motor pemula. Motor ini tak hanya praktis, tapi juga tetap stylish digunakan sebagai motor harian. Andai mau membeli motor ini secara kredit, berapa cicilan yang harus disiapkan tiap bulan?

    Menilik laman Wahana Honda, Honda Scoopy memiliki beberapa pilihan model. Ada varian fashion seharga Rp 23.572.500, tipe Prestige Rp 24.377.500, serta tipe stylish Rp 24.377.500. Selain itu ada juga edisi spesial Scoopy Kuromi yang harganya Rp 24.681.000.

    Kalau Anda ingin meminang Scoopy fashion varian termurah dengan uang muka Rp 5.400.000 dan angsuran 47 kali, maka cicilan per bulannya Rp 984.000. Jika ingin tenor angsurannya lebih singkat, bisa pilih opsi angsuran 23 kali dengan cicilan per bulan Rp 1.283.000.

    Selanjutnya untuk tipe prestige dengan uang muka Rp 5.500.000 dan angsuran 47 kali, cicilan per bulannya sekitar Rp 1.030.000. Dan untuk opsi angsuran lebih singkat, 23 kali, cicilan per bulannya Rp 1.314.000.

    Untuk model Scoopy Kuromi Edition yang punya harga Rp 24.681.000, dengan uang muka Rp 5.600.000 dan angsuran 47 kali, cicilan per bulannya Rp 1.040.000. Terus jika ingin opsi tenornya lebih singkat, bisa pilih angsuran 23 kali dengan cicilan per bulan Rp 1.321.000.

    Sebagai informasi, Honda Scoopy baru menggendong mesin eSP 110cc SOHC dengan teknologi PGM-FI. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW (8,8 dk) dan torsi puncak 9,2 Nm. Mesin itu sudah memenuhi standar Euro 3.

    Sementara konsumsi bahan bakarnya diklaim hingga 59 km/liter. Honda Scoopy baru punya tangki bensin berkapasitas 4,2 liter. Sehingga dalam kondisi tangki penuh, skutik tersebut bisa menempuh jarak mencapai 247 km!

    (lua/dry)

  • Menteri PU soal Banjir Bandang Sumatera: Paling Parah Aceh

    Menteri PU soal Banjir Bandang Sumatera: Paling Parah Aceh

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih terus melakukan upaya penanganan dan aksi tanggap bencana di daerah-daerah terdampak banjir Sumatera. Provinsi Aceh dinilai menjadi daerah dengan kerusakan infrastruktur paling parah.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, sejumlah daerah di Provinsi Aceh masih dalam kondisi terisolasi. Salah satunya ialah kawasan Aceh Tengah yang masih dalam proses pembukaan akses.

    “Dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Karena Aceh sekarang, kan Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi,” kata Dody, dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Meski sebagian aksesnya sudah terbuka, Dody mengatakan, kendaraan masih sangat-sangat terbatas, di mana kendaraan besar belum bisa masuk ke lokasi. Kondisi ini menyebabkan penyaluran bantuan di sejumlah titik baru bisa dilakukan melalui jalur udara.

    Sedangkan di Sumatera Barat, Dody mengatakan daerah kabupaten menjadi yang paling terdampak. Banyak jalan dan jembatan di daerah yang rusak dan harus segera diperbaiki.

    Berdasarkan data Per 17 Desember 2025, Kementerian PU telah mengidentifikasi sebanyak 1.413 titik kerusakan infrastruktur terdampak bencana. Angka tersebut terdiri atas 477 titik di Aceh, terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik terdampak longsor.

    Lalu di Sumatera Utara (Sumut) ada sebanyak 306 titik, terdiri atas 180 titik terdampak banjir dan 126 titik terdampak longsor. Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar) ada sebanyak 630 titik, terdiri atas 427 akibat banjir dan 203 akibat longsor.

    Total ada sebanyak 831 alat berat yang telah disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana, terdiri dari 315 alat berat berasal dari Kementerian PU dan 519 alat berat dari mitra BUMN.

    Sebelumnya, Kementerian PU juga telah melaporkan progres pemulihan jalan dan jembatan terdampak bencana di Aceh. Salah satu capaian terbaru, ruas Jalan Genting Gerbang-Celala-Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua.

    Akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada jalan penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

    Selain ruas tersebut, pemulihan jalan dan jembatan pascabencana di Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Ruas Jalan Kota Banda Aceh-Meureudu kini telah kembali terhubung sebagai akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

    Ruas Jalan Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen juga telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun. Jembatan tersebut dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.
    Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara-Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025. Proses penanganan juga masih berlangsung pada ruas Jalan Kota Langsa-Kota Kuala Simpang, dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

    Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. Namun beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.

    Selanjutnya, ada ruas Jalan Kota Kutacane-Batas Provinsi Sumatera Utara yang juga telah kembali dapat dilalui. Pengoperasian ruas ini membuka akses penting menuju wilayah selatan Aceh.
    Kementerian PU juga terus mempercepat pekerjaan on going pada sejumlah ruas jalan yang terdampak berat dan masih terputus akibat banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satunya ruas Jalan Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara yang terputus akibat runtuhnya Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

    Akses sementara saat ini dilayani melalui jalur alternatif dengan jembatan bailey di Awe Geutah, dengan target open traffic pada 17 Desember 2025. Sementara pemasangan jembatan bailey pada jembatan eksisting ditargetkan selesai 20 Desember 2025.

    Tonton juga video “Korban Meninggal Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.068 Orang”

    (acd/acd)

  • Jelang Tutup Tahun, APBN Tekor Rp 560,3 Triliun

    Jelang Tutup Tahun, APBN Tekor Rp 560,3 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 30 November 2025 mengalami defisit Rp 560,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit APBN artinya pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara.

    “Defisit APBN tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Tercatat pendapatan negara sampai 30 November 2025 mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1% dari outlook, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook.

    Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 2.351,5 triliun berasal dari penerimaan pajak (Rp 1.634,4 triliun), kepabeanan dan cukai (Rp 269,4 triliun), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 444,9 triliun.

    Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 2.911,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 2.116,2 triliun, serta transfer ke daerah Rp 795,6 triliun.

    “Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” ucap Purbaya.

    Realisasi APBN ini diklaim menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent. Keseimbangan primer tercatat defisit Rp 82,2 triliun.

    “Keseimbangan primer mencatat defisit Rp 82,2 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global,” imbuh Purbaya.

    (aid/fdl)

  • Menkum soal Perpol 10/2025: Pemerintah dan DPR Akan Sesuaikan Dinamika

    Menkum soal Perpol 10/2025: Pemerintah dan DPR Akan Sesuaikan Dinamika

    Menkum soal Perpol 10/2025: Pemerintah dan DPR Akan Sesuaikan Dinamika
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah dan DPR akan menyesuaikan dinamika yang berkembang mengenai Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang menuai kritik itu. 
    “Percayalah, semakin hari publik semakin kritis, pemerintah dan DPR tentu akan menyesuaikan dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Supratman dalam konferensi pers penutupan rapat koordinasi Kemenkum, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
    Kata dia, maraknya perbedaan pendapat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan polisi aktif adalah hal lumrah selama hakim belum muncul ke publik untuk memberikan pernyataan.
    Hal ini, Supratman sampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2025 yang dikritik sebagai pembangkangan terhadap putusan MK.
    “Yang masalah itu kalau hakimnya, hakim Mahkamah Konstitusi, sudah menyatakan resmi terkait dengan sebuah putusan, menjelaskan kepada publik sehingga tidak perlu ada tafsir, itu soal lain,” ujar Supratman. 
    Supratman mengatakan, perbedaan pandangan dan interpretasi ini adalah hal yang lumrah.
    Ia mencontohkan, dirinya dan eks Ketua MK Mahfud MD juga sering berbeda pandangan, misalnya terkait putusan MK ini.
    “Seperti saya dengan Prof Mahfud berbeda pandangan, kalau terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap sebuah putusan MK. Itu kan biasa saja,” lanjutnya.
    Menurut Supratman, putusan MK selalu tidak berlaku surut atau tidak mempengaruhi kondisi sebelum putusan dibacakan.
    “Saya selalu beranggapan bahwa yang namanya putusan MK, sekali lagi saya tegaskan, itu prospektif. Ya, prospektif. Berlaku yang akan datang. Tidak berlaku mundur, ya. Dan itu juga sesuai Undang-Undang MK,” imbuhnya.
    Mahfud MD menyatakan bahwa
    Perpol 10/2025
    merupakan pembangkangan terhadap putusan MK.
    Supratman mengatakan, perbedaan pendapat ini adalah hal yang biasa.
    “Soal ada yang berpendapat lain, itu enggak ada masalah. Kita uji di publik, kita uji di pemerintahan, ya. Karena itu, sebagai pembuat undang-undang bersama DPR, kita punya hak untuk mengusulkan dan membahas bersama,” lanjutnya.
    Menurutnya, perbedaan pendapat antara lembaga tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
    “DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, dan MK sebagai lembaga korektif ataupun yang kita sebut dengan
    negative legislation
    , itu tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing,” kata Supratman.
    Supratman menegaskan, pemerintah juga terus bertransformasi untuk menyeimbangkan masyarakat yang semakin kritis.
    Diketahui, langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 menuai kontroversi.
    Pasalnya, aturan ini memberi peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang praktik tersebut.
    Keputusan ini memicu kritik publik karena dianggap bertentangan dengan putusan MK yang seharusnya menjadi pedoman hukum tertinggi.
    Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025 menegaskan, anggota Polri harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun sebelum menempati posisi sipil di luar kepolisian.
    Namun, kurang dari sebulan setelah putusan itu, tepatnya 9 Desember 2025, Kapolri justru meneken Perpol 10 Tahun 2025 yang memungkinkan penugasan polisi aktif di instansi sipil strategis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.

    PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.

    “Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi,” ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.

    SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.

    “Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.

    “CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply – demand energi nasional,” ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.

    Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.

    PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.

    PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

  • Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Kongres AS Cabut Permanen Sanksi terhadap Suriah

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat secara permanen mengakhiri sanksi-sanksi yang dikenakan pada Suriah di bawah pemimpin yang digulingkan, Bashar al-Assad. Langkah ini membuka jalan bagi kembalinya investasi ke negara yang dilanda perang tersebut.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah dua kali menangguhkan pelaksanaan sanksi tersebut. Namun, Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharya menginginkan pengakhiran sanksi secara permanen. Sebabnya, dia khawatir bahwa selama sanksi tersebut masih berlaku, hal itu akan menghambat bisnis di negara tersebut.

    Pada Rabu (17/12) waktu setempat, Senat meloloskan pencabutan Undang-Undang Caesar 2019 sebagai bagian dari paket pertahanan tahunan yang komprehensif. Senat memberikan suara 77 setuju banding 20 suara menolak untuk mendukung undang-undang tersebut, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan akan ditandatangani oleh Trump.

    Pencabutan undang-undang tersebut, yang didukung secara luas oleh para anggota parlemen dari kedua partai, “merupakan langkah penting untuk memberikan kesempatan nyata kepada rakyat Suriah untuk membangun kembali setelah puluhan tahun penderitaan yang tak terbayangkan,” kata Senator Jeanne Shaheen, pemimpin Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Damaskus menyambut keputusan tersebut sebagai titik balik.

    “Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Senat AS atas dukungannya kepada rakyat Suriah dan pemungutan suaranya untuk mencabut Undang-Undang Caesar,” kata Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai “perkembangan positif yang membuka cakrawala baru untuk kerja sama dan kemitraan antara negara kami dan dunia.”

    Undang-Undang Caesar, yang dinamai menurut nama seorang fotografer anonim yang mendokumentasikan kekejaman di penjara-penjara Assad, sangat membatasi investasi dan memutus akses Suriah dari sistem perbankan internasional.

    Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mencegah masuknya bisnis asing untuk membangun kembali Suriah pada saat Assad tampaknya telah menang, setelah lebih dari satu dekade perang saudara.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Transaksi Digital Diperkirakan Meningkat Saat Nataru, Didominasi QRIS

    Transaksi Digital Diperkirakan Meningkat Saat Nataru, Didominasi QRIS

    Jakarta –

    Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diperkirakan menjadi katalis kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, volume transaksi sistem pembayaran diproyeksikan melonjak lebih dari 50% secara tahunan (year-on-year).

    Total transaksi selama periode puncak liburan bahkan diperkirakan mencapai 90 juta. Optimisme ini selaras dengan data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, yang memperkirakan sekitar 119,5 juta penduduk atau 42,01% dari total populasi akan melakukan perjalanan di Nataru.

    Angka tersebut menunjukkan kenaikan 2,71% dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menjadi sinyal meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik dan wisata. Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji, menilai bahwa korelasi antara mobilisasi fisik dan lonjakan transaksi digital semakin erat.

    “Kami melihat pemulihan daya beli yang signifikan di akhir tahun 2025. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi digital diperkirakan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang mendukung aktivitas selama perjalanan, seperti food & beverage (F&B), akomodasi dan transportasi perjalanan, ritel, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Menariknya, adopsi digital semakin matang, dengan proyeksi sekitar 80% dari lonjakan volume transaksi ini didominasi oleh penggunaan QRIS. Hal ini mencerminkan pergeseran fundamental cara masyarakat bertransaksi saat berlibur maupun bepergian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

    Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting, khususnya di wilayah transit serta daerah tujuan wisata dan perlintasan antarkota.

    Direktur Operasional Jalin, Argabudhy Sasrawiguna menjelaskan bahwa kesiapan layanan digital yang ditopang oleh jaringan fisik menjadi kunci dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama periode Nataru. Periode siaga operasional atau Posko Nataru ditetapkan pada 20 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, dengan puncak transaksi diperkirakan terjadi pada malam pergantian tahun, 31 Desember 2025.

    “Infrastruktur fisik tetap relevan di tengah akselerasi digital. Kami memastikan kesiapan titik layanan penarikan tunai melalui pengelolaan jaringan ATM Himbara, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang terhubung melalui ATM Link, agar tetap optimal melayani kebutuhan masyarakat.” sebut Argabudhy.

    Argabudhy menyebut pihaknya fokus menjaga stabilitas layanan, baik di kanal digital maupun jaringan ATM, di tengah lonjakan trafik yang masif, serta siap mengaktifkan Business Continuity Management (BCM) apabila dibutuhkan.

    Selain kesiapan kapasitas operasional dan teknologi, Forum Link Nataru 2025/2026 juga menyoroti meningkatnya risiko kejahatan siber seiring lonjakan transaksi digital pada periode puncak liburan. Potensi fraud, khususnya melalui modus social engineering berbasis kecerdasan buatan (AI), dinilai semakin adaptif dan membutuhkan penanganan kolektif.

    Menyikapi hal tersebut, Jalin memperkuat sistem pengamanan melalui implementasi Fraud Management System (FMS) untuk memantau anomali transaksi secara real-time, sekaligus mendorong kolaborasi ekosistem melalui pertukaran insight industri terkait tren dan modus fraud terkini.

    Tonton juga video “Momen Pramono Naik LRT Usai Resmikan Pembayaran QRIS Tap-Ruang Baca”

    (ily/ara)

  • Punya Dua Kamera dan Harga Lebih Murah dari Generasi Pertama

    Punya Dua Kamera dan Harga Lebih Murah dari Generasi Pertama

    Liputan6.com, Jakarta – Apple rumornya sedang mempersiapkan iPhone Air 2, generasi kedua dari lini iPhone berbodi tipis yang pertama kali diperkenalkan perusahaan pada September 2025.

    Bocoran terbaru menyebutkan, perusahaan berbasis di Cupertino tersebut sedang menyiapkan kejutan tidak biasa, yakni harga iPhone Air 2 bakal lebih murah dari pendahulunya.

    Mengutip GSM Arena, Kamis (18/12/2025), iPhone Air 2 disebut bakal meluncur pada musim semi 2027. Salah satu peningkatan paling mencolok ada pada sektor kamera.

    Jika iPhone Air hanya memiliki satu kamera, maka generasi HP baru berbodi tipis milik Apple ini dirumorkan bakal hadir dengan kamera kedua yang memiliki kemampuan ultra-wide.

    Tambahan kamera iin membuat iPhone Air 2 terasa lebih komplet. Kini, pengguna tak lagi hanya mengandalkan kamera utama untuk memotret.

    Akan tetapi, pengguna juga memiliki opsi pengambilan foto sudut lebar yang selama ini menjadi fitur standar di lini iPhone kelas atas.

    Hal lain yang menjadi perbincangan panas adalah isu harga. Beredar kabar, iPhone Air 2 akan lebih mudah dibandingkan harga iPhone Air di pasar Amerika Serikat. Jika rumor ini akurat, langkah Apple ini bisa dibilang cukup berani.

    Sebagai pengingat, iPhone Air generasi pertama dirilis dengan harga USD 999 atau sekitar Rp 16,6 jutaan. Sementara itu, iPhone Air 2 diperkirakan akan dibanderol mulai USD 899 atau sekitar Rp 14,9 jutaan.

    Penurunan harga ini terasa sangat janggal, mengingat tren industri smartphone global justru bergerak sebaliknya. Setiap tahun, harga ponsel cenderung naik seiring peningkatan spesifikasi, fitur, dan biaya produksi.

    Ditambah, kondisi pasar global juga tidak mendukung HP harga murah. Kelangkaan RAM, memori, dan strorage diprediksi terus berlanjut dan berpotensi mendorong harga HP semakin tinggi.

    Di sisi lain, Apple juga dikenal jarang hingga nyaris tidak pernah merilis lini iPhone baru dengan harga lebih rendah dari generasi sebelumnya.

    Jika bocoran ini benar, iPhone Air 2 berpotensi menjadi pengecualian langka dalam sejarah Apple. Dengan harga lebih terjangkau, dua kamera belakang, serta rumor baterai lebih besar menjadi opsi menarik bagi konsumen yang ingin punya iPhone ringan, tipis, dan tetap fungsional.

    Pertanyaannya, jika iPhone Air 2 benar-benar hadir dengan harga Rp 14 jutaan, dua kamera, dan desain super tipis, apakah kamu tertarik untuk membelinya?

  • Bakti BCA Gandeng Nicholas Saputra Lestarikan Wastra Alam di Sumba Timur

    Bakti BCA Gandeng Nicholas Saputra Lestarikan Wastra Alam di Sumba Timur

    Jakarta –

    PT Bank Central Asia Tbk (BCA), melalui program Bakti BCA mendukung pelestarian budaya tenun dan penggunaan pewarna alami. Perusahaan melakukan pembinaan wastra warna alam, salah satunya kepada kelompok penenun Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra turut diajak dalam puncak rangkaian program Pembinaan Wastra Warna Alam sepanjang tahun 2024-2025. Acara tersebut ditandai dengan pengenalan ragam wastra karya para penenun Sumba Timur, yang berlangsung Jumat (12/12).

    Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 penenun Sumba Timur dari 4 kelompok penenun, yakni Kambatatana, Wukukalara, Kawangu, dan Prai Kilimbatu.

    EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyampaikan bahwa para penenun Sumba Timur dipandang sebagai penjaga warisan budaya Nusantara.

    “Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah penguasaan teknik pewarnaan alami di tengah berkembangnya industri eco-fashion,” kata Hera dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

    “Melalui program pembinaan yang dilaksanakan bersama WARLAMI (Perkumpulan Warna Alam Indonesia), BCA ingin memastikan keahlian penenun tidak hanya terjaga dan berkesinambungan, tetapi juga mampu bersaing di pasar modern. Inisiatif ini diharapkan memperkuat posisi tenun Sumba sebagai simbol budaya yang lestari sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas bagi para pengrajin lokal,” imbuhnya.

    Koleksi wastra yang dibuat menghadirkan motif-motif khas Sumba Timur yang sarat makna filosofis dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Ragam motif tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk syair oleh penulis asal Sumba, Diana Timoria, yang merekam keindahan bumi Sumba Timur lewat karya berjudul ‘Menenun Rasa, Mengikat Masa” dan “Menenun Ingatan Tentang Tanah Marapu.’

    Syair ini dibacakan secara langsung dalam kegiatan oleh seorang penenun. Karya tersebut lahir dari visual dan simbol yang telah lama hidup dalam tradisi tenun Sumba Timur, sekaligus merekam relasi masyarakat dengan alam dan kepercayaan Marapu.

    Selain meningkatkan estetika dan nilai budaya, pemanfaatan warna alam juga memperkuat posisi wastra Sumba Timur di pasar eco-fashion berkelanjutan. Produk tenun warna alam memiliki nilai jual yang tinggi dan berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi para penenun dan keluarga mereka.

    Foto: BCA

    Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra pun terlibat dalam diskusi bersama para penenun sebagai wadah dialog dan pertukaran pengetahuan. Kegiatan dilanjutkan dengan praktik bersama mengolah pewarnaan dari bahan alami, serta kunjungan ke kebun aneka tanaman bahan warna alam yang dikembangkan oleh kelompok penenun sebagai bagian dari hasil pembinaan.

    Nicholas menyampaikan, Program Pembinaan Wastra Warna Alam yang dijalankan BCA dan WARLAMI menunjukkan bahwa pelestarian tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

    “Dengan pendampingan yang tepat, tenun tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi kehidupan para penenun,” ungkapnya.

    Kain tenun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat Sumba Timur. Namun kini, praktik pewarnaan dengan bahan alami sempat ditinggalkan karena prosesnya yang panjang dan kompleks.

    Melalui pembinaan tersebut, tradisi ini dihidupkan kembali dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus penguatan kapasitas ekonomi para perajin.

    Sebagai upaya penguatan kapasitas ekonomi, Bakti BCA juga mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi serba usaha, yang beranggotakan para perajin tenun. Keberadaan koperasi selain untuk membangun ekosistem ekonomi kerajinan tenun Sumba Timur, juga untuk memperkuat kelembagaan kelompok-kelompok penenun tersebut.

    Program Pembinaan Wastra Warna Alam merupakan salah satu inisiatif Bakti BCA di pilar Bakti Budaya yang telah berjalan sejak 2022, yang bertujuan melestarikan tradisi tenun Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para perajin lokal. Selain menjangkau Sumba Timur, program ini telah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Timor Tengah Selatan dan Baduy, Banten.

    BCA juga memberikan pembinaan kepada 32 penenun songket Melayu dari Kabupaten Deli Serdang dan Batu Bara, Sumatra Utara, yang akan dilaksanakan mulai 2025. Selain pembinaan, BCA juga mendukung pengembangan pasar produk wastra warna alam melalui berbagai kegiatan strategis dan pemasaran perseroan.

    Acara yang digelar bersama Perkumpulan Warna Alam Indonesia (WARLAMI) tersebut juga dihadiri VP Corporate Social Responsibility BCA Titi Yusnarti, VP Corporate Communication BCA Mas Wendiyanto Saputro, dan Ketua WARLAMI Myra Widiono.

    (anl/ega)

  • RI Gaet Komitmen Investasi Rp 450 T di World Expo Osaka

    RI Gaet Komitmen Investasi Rp 450 T di World Expo Osaka

    Jakarta –

    Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan buku Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang menandai berakhirnya partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Jepang. Buku ini mendokumentasikan kehadiran Indonesia di Osaka.

    Selama enam bulan penyelenggaraan, Paviliun Indonesia mencatat capaian signifikan. Tercatat, lebih dari 3,5 juta pengunjung hadir, melampaui target awal 2,8 juta pengunjung dan berhasil meraih Silver Award untuk Self-built Pavilion.

    Selain itu, telah terselenggara lebih dari 104 business forum dan one-on-one meeting, yang menghasilkan komitmen investasi mencapai US$ 28,9 miliar atau Rp 450 triliun dalam berbagai bentuk kerja sama, termasuk Nota Kesepahaman (MoU), Letter of Intent (LoI), hingga kesepakatan sektor pariwisata.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa keberhasilan Paviliun Indonesia di Osaka merupakan sebuah legasi dan pijakan strategis untuk keberhasilan berikutnya.

    “Expo Osaka bukan hanya menghasilkan keberhasilan yang tercatat, Expo Osaka menunjukkan kalau kita mau dan Tuhan merestui, kita bisa. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kita kerja ikhlas, Allah SWT pasti akan merestui. Mari kita buktikan bahwa keberhasilan ini tidak hanya berakhir di Osaka Expo,” kata Rachmat dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

    Keikutsertaan Indonesia diawali dengan penunjukan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Responsible National Authority (RNA), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terkait konsep, pendanaan, dan pemilihan tema.

    Paviliun Indonesia mengusung tema “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future,” menampilkan kekayaan alam, kearifan budaya, serta visi keberlanjutan masa depan Indonesia.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengajak seluruh mitra agar terus berjalan bersama dalam mengharumkan nama baik Indonesia di panggung internasional.

    “Semoga semangat yang kita bangun di Osaka menjadi fondasi strategis bagi peran Indonesia di kancah global, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Febrian.

    Tonton juga video “Hati-hati Jebakan Fluktuasi Ekonomi 2026!”

    (ara/ara)