JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap bahwa Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintah belum matang secara perencanaan. Bahkan, berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian nasional.
Peneliti Ekonomi Celios Dyah Ayu mengungkap berdasarkan hasil analisis lembaganya, program ini dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun.
“Dampak negatif ini bahkan mencakup penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 824.000 orang, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko menciptakan distorsi ekonomi yang lebih besar,” kata Dyah dalam keterangan resmi, Minggu, 20 Juli.
Menurut Dyah, potensi kerugian tersebut menunjukkan lemahnya fondasi program tersebut.
Selain itu, dia juga menyoroti banyak koperasi yang belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.
“Banyak koperasi yang dikelola oleh pengurus dengan kapasitas manajerial yang terbatas, sehingga kesulitan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan bisnis secara efisien,” kata Dyah.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios, Rani Septyarini menjelaskan kinerja koperasi selama delapan tahun terakhir dari sisi aset dan volume usaha memang meningkat, namun masih banyak koperasi yang tergolong industri ultra mikro dan mikro.
“Sebesar 59,42 persen koperasi kita memiliki omzet di bawah Rp300 juta per tahun. Ekspansi koperasi harus bertumpu pada kualitas portofolio serta likuiditas yang sehat. Jika skema Koperasi Merah Putih dipaksakan tanpa adanya penilaian risiko yang matang, maka lonjakan kredit bisa berubah menjadi tekanan cadangan kerugian, yang kemudian akan menggerus ekuitas,” katanya.
Rani mengatakan, terjadi penurunan laba dan aset pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) koperasi konvensional di tahun 2024 harus dilihat sebagai lampu kuning pembentukan Koperasi Merah Putih.
Menurut Rani, pemerintah perlu mengkaji kinerja koperasi selama ini apakah program Koperasi Merah Putih dengan menggunakan dana yang masif merupakan solusi atau justru beban.
“Jangan sampai dorongan ekspansi koperasi yang berbasis sentimen nasionalisme justru melemahkan ketahanan lembaga keuangan,” ujarnya.