Produk: KTP

  • Gubernur tetapkan 19 April jadi hari libur PSU Kabupaten Serang

    Gubernur tetapkan 19 April jadi hari libur PSU Kabupaten Serang

    Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten dengan menetapkan hari libur pada 19 April untuk menyukseskan hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.

    “Dengan adanya Kepgub ini saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Serang dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang,” kata Andra, di Serang, Rabu.

    Diketahui, Kepgub tersebut bernomor 187 Tahun 2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagai Hari Libur. Yang telah ditandatangani pada 15 April 2025.

    Andra juga mengimbau warga Kabupaten Serang untuk datang ke lokasi TPS dan menggunakan hak pilihnya. Serta PSU ini diharapkan dapat berjalan lancar dan damai.

    “Saya minta kepada warga Kabupaten Serang untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pada tanggal 19 April,” ujarnya.

    Serta proses demokrasi di Kabupaten Serang berjalan dengan baik. Untuk menentukan pemimpin bagi masyarakat daerah tersebut ke depannya.

    Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan untuk perusahaan agar mengizinkan karyawannya memberikan hak pilih saat PSU Pilkada 2024.

    “Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan memberikan waktu kepada masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Serang untuk menyalurkan hak pilihnya,” kata.

    Adapun untuk target partisipasi pemilih pada PSU, Pihaknya berharap tidak berkurang dari partisipasi saat Pilkada 2024 yang mencapai 73,6 persen.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dibuka 22 April, Ini Syarat dan Tata Cara Daftar UM-PTKIN 2025

    Dibuka 22 April, Ini Syarat dan Tata Cara Daftar UM-PTKIN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (UM-PTKIN) 2025 dijadwalkan akan dibuka pada Selasa (22/4/2025) pukul 08.00 WIB. Lalu, bagaimana syarat dan cara daftar UM-PTKIN 2025?

    Jalur seleksi tersebut berbasis ujian tulis dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia.

    Pelaksanaan UM-PTKIN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

    Dalam regulasi tersebut disebutkan pola penerimaan mahasiswa baru (PMB) di perguruan tinggi negeri (PTN) dapat dilakukan secara nasional maupun dalam bentuk seleksi lain, termasuk melalui UM-PTKIN yang diperuntukkan bagi kampus dengan program studi di bawah Kementerian Agama.

    Pendaftaran UM-PTKIN 2025 dapat dilakukan melalui situs resmi um.ptkin.ac.id. Berikut ini syarat dan tata cara pendaftarannya.

    Syarat Pendaftaran UM-PTKIN 2025Peserta adalah lulusan MA, SMA, SMK, atau sederajat dari 2023, 2024, dan 2025.Lulusan 2023 dan 2024 wajib memiliki ijazah atau surat keterangan lulus (SKL).Lulusan 2025 dapat mendaftar dengan menyertakan salah satu dokumen, seperti SKL, pengumuman kelulusan, KTP, atau kartu pelajar. Peserta juga harus memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), alamat email aktif, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi.Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui situs um.ptkin.ac.id.Biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000, dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh panitia nasional dan tidak dapat dikembalikan.Setiap peserta boleh memilih maksimal tiga jurusan di PTKIN atau PTN.Peserta juga harus memilih lokasi ujian sesuai dengan PTKIN/PTN yang diinginkan.Pendaftaran dianggap selesai setelah seluruh proses diakhiri dengan pembayaran.
    Cara Pendaftaran UM-PTKIN 2025

    1. Membuat akun UM-PTKIN

    Peserta yang sudah memiliki NISN dan belum mendaftar di SPAN-PTKIN dapat memilih menu “Daftar”. Setelah proses selesai, sistem akan mengirimkan username dan password ke email yang didaftarkan.

    2. Login ke sistem

    Masuk ke sistem menggunakan username/NISN dan kata sandi yang telah diberikan.

    3. Melakukan pembayaran

    Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank Mandiri atau bank lain, dengan cara transfer ke virtual account melalui ATM atau layanan perbankan lainnya. Harap diperhatikan bahwa mungkin ada biaya tambahan tergantung pada kebijakan bank yang digunakan.

    Setelah pembayaran berhasil, peserta akan mendapatkan bukti transaksi, dan dana tidak bisa dikembalikan dalam kondisi apa pun.

    4. Melanjutkan pendaftaran secara online

    Setelah proses verifikasi pembayaran selesai, peserta dapat melanjutkan pendaftaran melalui situs um.ptkin.ac.id atau aplikasi UM-PTKIN 2025 yang tersedia di Android. Di sini, peserta dapat memilih jurusan, lokasi ujian, dan mencetak kartu ujian.

    5. Mengikuti ujian seleksi

    Peserta diwajibkan mengikuti ujian SSE UM-PTKIN di lokasi ujian yang telah mereka tentukan sebelumnya.

    Dengan mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi persyaratan di atas, calon peserta UM-PTKIN 2025 memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus-kampus keagamaan Islam negeri terbaik di Indonesia.

  • Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 April 2025

    Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital Megapolitan 16 April 2025

    Cegah KKN dan Pungli, Rekrutmen PPSU Pakai Sistem Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai menerapkan sistem digital dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
    Kebijakan ini diambil untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam perekrutan tenaga harian lepas tersebut.
    “Proses pengadaan petugas PPSU telah dilakukan secara ketat. Rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
    Sistem digital ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, tanpa ada campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil seleksi.
    Lowongan PPSU Jakarta terbuka bagi pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).
    “Calon pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar dan perlu diingat calon pelamar diutamakan ber KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico.
    Tahun ini, Pemprov Jakarta membuka lowongan untuk 1.652 posisi PPSU yang akan ditempatkan di tingkat kelurahan.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah merubah persyaratan penerimaan PPSU serta pasukan oranye.
    Jika sebelumnya minimal lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), kini pendidikan SD diperbolehkan mendaftar.
    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).
    Pramono mempersilakan lulusan SD mendaftar, asalkan bisa membaca, menulis, dan memiliki etos kerja yang baik.
    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.
    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.
    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        16 April 2025

    Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli Megapolitan 16 April 2025

    Pemprov Jakarta Janji Rekrutmen 1.652 PPSU Bebas dari Nepotisme dan Pungli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membuka rekrutmen bagi 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di tingkat kelurahan.
    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, memastikan bahwa proses rekrutmen akan berlangsung secara transparan.
    “Proses rekrutmen dipastikan akan berlangsung secara transparan bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan juga bebas dari praktik pungli,” ujar Chico, Rabu (16/4/2025).
    Chico menegaskan,
    rekrutmen PPSU
    kali ini akan dilakukan secara ketat dan terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
    Dengan demikian, lowongan kerja ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan.
    Pelamar dengan ijazah sekolah dasar (SD) pun dapat mendaftar, asalkan memenuhi kriteria lainnya.
    “Melalui sistem SPSE, kami memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat. Pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar,” kata Chico.
    Meskipun rekrutmen terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, Chico mengingatkan bahwa pelamar diutamakan memiliki KTP Jakarta.
    “Perlu diingat, calon pelamar diutamakan ber-
    KTP DKI Jakarta
    ,” ungkap Chico.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Lebaran 2025, Jumlah Pendatang ke Jakarta Meningkat 129 Persen – Page 3

    Usai Lebaran 2025, Jumlah Pendatang ke Jakarta Meningkat 129 Persen – Page 3

    Sebagai informasi, meski adanya peningkatan jumlah pendatang ke Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak melakukan razia kependudukan atau operasi yustisi. Meski begitu, Pramono ingin mereka yang datang ke Jakarta memiliki identitas yang jelas dengan terdata oleh Disdukcapil dengan memiliki KTP.

    “Jadi siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya,” jelas Pramono.

    Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah skill dengan pelatihan jika memiliki identitas.

    “Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silahkan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja),” Pramono menandasi.

  • Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang? Nasional 16 April 2025

    Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dokumen tambahan yang diminta Otoritas Singapura untuk proses ekstradisi buron dalam kasus E-KTP,
    Paulus Tannos
    , adalah dokumen affidavit.
    Dalam istilah hukum, affidavit adalah dokumen tertulis yang berisi fakta sumpah yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
    “Dokumennya affidavit tambahan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, Otoritas Singapura meminta dokumen tambahan terkait proses
    ekstradisi Paulus Tannos
    .
    “Sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh Otoritas Singapura,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Tim Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi dokumen tersebut.
    Dia mengatakan, dokumen tersebut akan dikirim ke Otoritas Singapura sebelum 30 April 2025.
    “Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. OPHI dalam hal ini tetap setiap saat berkomunikasi dengan KPK,” ujarnya.
    “Dokumennya seperti apa? Tanyakan ke KPK,” sambungnya.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan, sidang terkait ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, akan digelar pada Juni 2025 mendatang di Singapura.
    “Diprediksi sidangnya itu bulan Juni,” kata Widodo, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    Widodo menuturkan, sidang pendahuluan atau committal hearing terkait keabsahan ekstradisi Paulus Tannos akan dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025.
    Ia menyebut, pemerintah tidak bisa mengintervensi jalannya proses hukum Paulus Tannos di Singapura.
    Lebih lanjut, Widodo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melengkapi dokumen tambahan yang diminta Otoritas Singapura.
    Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti dalam perkara Paulus Tannos.
    “Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa alat bukti, ya, terkait dengan affidavit-nya dan lain sebagainya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Samsat tersedia di 14 titik wilayah Jadetabek pada Rabu

    Samsat tersedia di 14 titik wilayah Jadetabek pada Rabu

    Agar dapat mengakses layanan Samsat Keliling berikut dokumen yang harus dibawa: KTP pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK yang masing-masing disertakan fotokopi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan pemilik kendaraan membayar kewajiban pajak di 14 lokasi wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramatjati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di halaman parkir Samsat Kota Tangerang pukul 08.00-14.00 WIB; Ciledug di Perum Banjar Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-14.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di halaman parkir Samsat Kota Bekasi 08.00-14.00 WIB; Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi pukul 09.00-14.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB; Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB.

    Agar dapat mengakses layanan Samsat Keliling berikut dokumen yang harus dibawa: KTP pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK yang masing-masing disertakan fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek 14 Lokasi Samsat Keliling Jadetabek yang Buka Hari Ini

    Cek 14 Lokasi Samsat Keliling Jadetabek yang Buka Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (16/4/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB.Ciledug ada di Perum Banjar Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung Ciputat pukul 09.00-11.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi halaman parkir Samsat 08.00-13.30 WIB.Kabupaten Bekasi halam parkir Samsat pukul 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB.Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling di Jadetabek hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

    Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
    Tim Redaksi
    CHINA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN
    Eddy Soeparno
    menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan.
    Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi.
    Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam.
    “Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia,” kata Eddy.
    Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan
    sumber daya energi
    .
    Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia.
    Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa.
    “Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal.
    “Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia.
    Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.
     
    “Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji,” ujar Eddy.
    Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon.
    “Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya,” imbuh dia.
    Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi.
    Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
    Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima
    subsidi elpiji
    bisa diatur agar semakin tepat sasaran.
    “Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.
    Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite.
    Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia.
    “Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada Rabu

    SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada Rabu

    Gerai SIM Keliling beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta, untuk memudahkan warga melakukan perpanjangan, Rabu.

    Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di lokasi berikut:

    Jakarta Timur di depan lobi Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Senen Raya; Jakarta Utara di LTC Glodok; Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata; Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng; Jakarta Barat di Mal Citraland.

    Gerai SIM Keliling beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Untuk dapat mengakses layanan SIM Keliling ini, masyarakat cukup membawa KTP dan SIM yang akan diperpanjang berikut fotokopi. Kemudian menyiapkan biaya administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

    Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025