Prioritaskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

Prioritaskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai program makan bergizi gratis (MBG) sebaiknya diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu mengorbankan anggaran untuk program lainnya demi pelaksanaan program MBG.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengehematan anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengalokasikan dana guna memenuhi pos anggaran makan bergizi gratis.

Dalam efisiensi anggaran ini, pemerintah berencana melakukan penghematan Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri dari pemotongan Rp 256,1 triliun anggaran kementerian/lembaga serta Rp 50,59 triliun anggaran transfer ke daerah.

Agus Pambagio menilai efisiensi anggaran sebaiknya tidak sampai mengorbankan sektor lain yang juga penting.

“Kalau memang efisiensi ini dilakukan untuk MBG, harus dipikirkan kembali. Sebab, janji kampanye tidak wajib dilaksanakan jika ternyata anggaran tidak memungkinkan,” kata Agus kepada Beritasatu.com, Minggu (9/2/2025).

Ia menyarankan agar program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan daerah-daerah prioritas.

“Menurut saya, makan bergizi gratis ini harus diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi, seperti Ambon, NTT, dan Aceh. Untuk tahap awal, tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin cukup satu hari dalam seminggu,” jelasnya.

Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kebijakan efisiensi anggaran. Ia memperingatkan agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa terbebani, khususnya sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan.

“Kesetaraan dan keseimbangan harus dijaga. Jangan sampai efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis ini justru merugikan sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan,” tambahnya.