FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu delapan pengusaha di Istana, Jakarta. Momen itu dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo.
“Ada kemajuan, pengusaha sudah diterima di Istana – bukan di Solo. Sudah menghadap ke Presiden bukan menghadap mantan Presiden,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/3/2025).
Ia berharap Prabowo tidak memanfaatkan momen tersebut untuk bertransaksi dengan para oligarki.
“Semoga Presiden Prabowo menerima pengusaha menyampaikan sikap pemerintah bukan ‘bertransaksi’ kebijakan dengan oligarki,” ujarnya.
Di sisi lain, soal daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru. Didu mengatensi Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sejumlah PSN yang kontroversial tak ada lagi didaftar.
“Terkait sudah hilangnya PSN PIK-2, BSD, Rempang, dan Surabaya Water Front Land adalah penghentian PSN tersebut oleh Presiden Prabowo karena sudah tidak tercantum dalam RPJMN 2024-2029,” ujarnya.
Hal lain, PSN kini masuk dalam RPJMN. Sementara di jaman Jokowi tidak.
“PSN baru kali ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – sebelumnya hanya dalam Perpres,” jelas Didu.
“RPJMN adalah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 2024 – 2029 sehingga hanya 77 PSN yang tetcantum yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan,” tambahnya.
PSN yang tidak tercantum dalam daftar baru. Otomatis akan dicabut.
“Karena kebijakan PSN termasuk kebijakan terkait waktu dan kebijakan pejabat – waktu atau ada kebijakan baru jabatan habis maka kebijakan lama batal,” terangnya.
