Presiden Minta Bersihkan Diri, TNI Janji Tak Akan Lindungi Prajurit yang Langgar Hukum Nasional 9 April 2025

Presiden Minta Bersihkan Diri, TNI Janji Tak Akan Lindungi Prajurit yang Langgar Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
TNI
, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan komitmen TNI untuk tidak akan melindungi prajurit yang
melanggar hukum
.
Menurut dia, hal tersebut salah satu bentuk TNI membersihkan dirinya dari segala kekurangan, sebagaimana diminta Presiden
Prabowo
Subianto.
“Jadi tidak ada, ngapain kita melindungi prajurit-prajurit kita yang tidak benar tadi, melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, sementara yang ingin jadi
prajurit TNI
pun banyak hari ini,” kata Kapuspen, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
Kristomei kemudian mengingatkan jika TNI berpedoman pada sejumlah aturan internal, seperti Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
Semestinya, lanjut Kristomei, setiap prajurit wajib mematuhi aturan-aturan itu.
Jika melanggar atau terkena kasus hukum, Kapuspen menegaskan akan ada hukuman yang diberikan. Sanksi terberat bisa sampai pemecatan.
“Seperti pernyataan Panglima TNI bahwa prajurit yang bersalah, apabila betul-betul bersalah, ya kita hukum sesuai dengan apa kesalahannya, sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ungkap dia.
“Kalau perlu, sampai pecat. Hukum seberat-beratnya,” tambah dia.
Diberitakan sebelumnya,
Presiden Prabowo
meminta TNI/Polri untuk memperbaiki atau berbenah diri dalam melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengakui bahwa dua institusi ini juga memiliki kekurangan, sama seperti lembaga lainnya.
Prabowo meminta TNI/Polri berbenah sebelum akhirnya ia yang mengambil tindakan.
“Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur, ya semua lembaga kita ada hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama,” kata Prabowo, dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
“Mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI/Polri, beresin, bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama pemegang mandatoris rakyat,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.