Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas

Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.

Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.

“Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta

Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:
1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global
Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.

“Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.
2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli
Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.

“Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.

Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.
 
Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.
 
“Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?
 
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta
 
Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:

1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global

Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.
 
“Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.

2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli

Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.
 
“Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)