FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.
Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.
Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.
Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.
“Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.
Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.
Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.
Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.
Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.
