Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit. Langkah ini salah satunya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan yang dipercepat dari semula tahun 2028, menjadi 2027.
“Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Zulhas menyebut, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.
“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton,” bebernya.
Meskipun demikian, Zulhas menegaskan Bulog saat ini masih dijalankan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami,” terangnya.
Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, R. Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa perubahan struktur Bulog akan memungkinkannya lebih dekat ke petani, dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.
“Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, sebagai stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung,” kata Wahyu.
Tetapi ia menambahkan, proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya di 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan,” ucapnya.
“Tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan,” tambah Wahyu.