Prabowo Perintahkan Kepala SKK Migas Baru Segera Genjot Lifting

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang baru dilantik pada Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

“Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.

Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

Bahlil juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

“Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga meminta Djoko untuk segera memetakan produksi gas yang katanya akan surplus pada 2026. Pasalnya, RI harus segera membangun industrinya.

“Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

Oleh karena itu, dia meminta Djoko untuk bekerja sama dengan KKKS pemegang-pemegang konsesi yang gasnya mulai akan produksi pada 2026-2027.

“Pak Djoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil.

Bahlil sekali lagi mengingatkan agar SKK Migas lebih akomodatif dan responsif. Apalagi, SKK Migas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang khusus melakoni business to business (B2B) dengan KKKS.

“Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif,” tegas Bahlil.