Prabowo Menjawab, Meninjau Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan Nasional 9 April 2025

Prabowo Menjawab, Meninjau Keberadaan Kantor Komunikasi Kepresidenan
Copywriter dengan latar belakang Public Affairs, Public Relations, dan Customer Experience (CX)
DI HAMBALANG
, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025), Presiden
Prabowo
Subianto melayani tujuh jurnalis senior secara langsung guna menjawab berbagai isu strategis yang menjadi keresahan masyarakat.
Terlepas dari keberadaan
Kantor Komunikasi Kepresidenan
Republik Indonesia atau
Presidential Communication Office of the Republic of Indonesia
(PCO) yang memiliki enam juru bicara, Prabowo tetap harus turun gunung menemui Alfito Deannova (Pemred Detik.com), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred TvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), Retno Pinasti (Pemred SCTV-Indosiar), dan moderator Valerina Daniel (News Anchor TVRI).
Tiga jam lebih Prabowo diberondong pertanyaan beruntun para jurnalis senior Indonesia secara kritis—enam lawan satu, tanpa hadirnya para enam jubir yang terhormat.
Topi patut diangkat kepada Presiden Prabowo yang dengan gagah berani menghadapi pertempuran tanya jawab meja bundar sendirian, tanpa bala bantuan taktis maupun strategis.
Prabowo menyatakan bahwa kelemahan komunikasi publik yang selama ini terjadi bukan kesalahan orang lain, melainkan tanggung jawabnya secara pribadi.
“Saya akui bahwa 150 hari saya sendiri menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah sebetulnya,” kata Prabowo menjawab kritik komunikasi pemerintah yang disampaikan Pemred Detikcom Alfito Deannova Gintings.
Presiden Prabowo Subianto juga mengakui ucapan Kepala PCO Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke kantor media Tempo salah.
Dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana (Cica) untuk dimasak saja.
“Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo.
Perkiraan Presiden Prabowo nampak kurang akurat. Dalam siniar kanal Total Politik berjudul, “Heboh Sikap Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi”, Hasan Nasbi secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak dalam posisi yang mengharuskan meminta maaf kepada Cica jurnalis korban intimidasi.
“Saya tidak dalam posisi minta maaf untuk (pernyataan) itu. Saya tidak menertawakan. Saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sedang merendahkan peneror. Kenapa harus minta maaf?” ujar Hasan di menit ke-12 siniar tersebut.
Nuansa arogansi justru menjadi sentimen yang kental terasa dari jawaban Hasan tersebut. Jauh dari sangkaan baik Prabowo mengenai ‘blunder’ komunikasi tersebut.
Lalu, mengapa Indonesia masih membutuhkan PCO beserta enam jubirnya?
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, pasal 3 (tiga) berbunyi Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.
Sejauh ini, keberadaan PCO tidak berhasil meredam berbagai aksi kritis penolakan kebijakan pemerintah bersama DPR di berbagai daerah di Indonesia.
Tidak terasa, apalagi terlihat, pengejawantahan strategis dari PCO. Melainkan, masyarakat hanya akan melihat pendekatan taktis video-video pendek di media sosial mengenai berita baik versi pemerintah.
Komunikasi satu arah bergaya kacamata kuda, terkesan hanya menjadi sekadar corong, bukan laboratorium tempat berpikir keras.
Nyatanya, Presiden Prabowo harus turun gunung menghadapi tujuh jurnalis kawakan nasional, mengklasifikasi berbagai isu strategis, ‘menghaluskan’ sentimen headline di media, berharap merebut kepercayaan masyarakat.
Dalam sesi meja bundar tersebut, Prabowo bahkan sadar betul bahwa politik adalah persepsi. PCO yang bertugas mengelola persepsi tersebut justru absen dalam sesi tiga jam meja bundar bersama para jurnalis senior.
Pada 2009, pemikir dunia terkemuka Edward de Bono mengatakan, “Persepsi itu nyata bahkan saat itu bukan kenyataan”. Dalam perjuangannya membangun persepsi, Prabowo mengakui kewalahan.
Dalam semangat efisiensi dan relokasi, ada baiknya Presiden Prabowo meninjau kembali keberadaan PCO yang berpotensi menjadi pemborosan menahun, minim efektivitas.
Saat di setiap kementerian/lembaga (K/L) pemerintahan terdapat setidaknya satu juru bicara dan tim praktisi komunikasi, bijak rasanya jika alokasi sumber daya PCO disalurkan kepada mereka secara lebih proporsional di K/L.
Penguatan komunikasi K/L tanpa kehadiran PCO masuk akal dilakukan. Yang ditakutkan justru PCO hadir untuk menambah kebingungan, kompleksitas, lapisan birokrasi, dan ladang blunder komunikasi bagi K/L.
Presiden Prabowo telah melalui berbagai fase perkembangan karakter dalam beberapa tahun terakhir. Semoga, saran untuk meninjau kembali keberadaan PCO menjadi bagian dari perkembangan karakter seorang Prabowo di fase selanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.