Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).
Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.
Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.
“Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).
Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.