Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang, pemerataan transportasi di perkotaan, desa, dan pemukiman, lebih mendesak ketimbang memikirkan pembangunan Kereta Cepat sampai dengan Surabaya maupun ujung Timur Pulau Jawa.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.
Pasalnya, di samping riuh persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.
“Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).
Djoko menegaskan bahwa kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.
Konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.
Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.
Penting untuk diingat, lanjut Djoko, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa.
“Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa,” tambahnya.
Transprotasi Umum Masih Minim
Mengambil contoh Jawa, dengan 30 kota di dalamnya, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Kab. Banyumas, Kab. Bekasi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.
Menurutnya, transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun, ketimbang Kereta Cepat. Selain itu, transportasi perintis perdesaan wajib diadakan di Pulau Jawa.
Secara nasional per September 2025, hanya 29 kota di Indonesia yang memiliki layanan transportasi publik formal. Sementara sebagian besar kualitasnya masih di bawah Standar Pelayanan Minimal.
Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi, jumlah desa di Pulau Jawa, total desa di Pulau Jawa adalah sekitar 24.772 desa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.563 desa, Provinsi Jawa Timur (8.576 desa), Provinsi Jawa Barat (5.957 desa), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (438 desa) dan Provinsi Banten (1.238 desa).
Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun.
Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah segera mengalihkan fokusnya kepada pemerataan transportasi.