Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, terutama terkait serapan gabah petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan.
“Habis makan baru kita bicara serius,” ujar Prabowo mengawali pertemuan tersebut.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan JK memberikan masukan berharga terkait tata kelola pertanian nasional.
“Pak JK banyak pengalaman, beliau memberi masukan tentang bagaimana menyerap gabah dengan baik, belajar dari program Revolusi Hijau dan bimbingan massal (Bimas) pada masa lalu,” ujar Amran.
Revolusi Hijau dan Bimas adalah program penting dalam sejarah pertanian Indonesia yang pernah berhasil meningkatkan produktivitas pangan. JK menilai prinsip-prinsip dari program tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini.
Selain serapan gabah, pertemuan Presiden Prabowo dengan JK juga membahas persiapan stok pangan menjelang Ramadan. Amran memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman.
“Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, dan beras tetap stabil. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton, yang siap untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan,” jelasnya.
Dengan ketersediaan stok tersebut, pemerintah optimistis harga pangan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan selama bulan puasa. Selain Prabowo dan JK, makan siang ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.
Mereka antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla menyoroti dua isu utama, yaitu optimalisasi serapan gabah untuk mendukung kesejahteraan petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan, dengan cadangan beras 2 juta ton di Bulog.
Masukan dari JK diharapkan bisa membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pertanian yang lebih efektif.