Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada kepentingan politik dalam distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.
Prabowo mengungkapkan, sebelumnya distribusi pupuk diatur melalui 145 perizinan dan tanda tangan yang justru membuat pasokan hilang di tengah jalan. Dia lalu memerintahkan penyederhanaan aturan agar pupuk dari pabrik langsung sampai ke petani tanpa banyak perantara.
Hal itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Dulu ada 27.000 distributor. Saya tanya, berapa petani di Indonesia? Ada 30 juta KK, suami-istri jadi 100 juta orang. Jadi menang mana, 27.000 atau 100 juta? Dan saya tahu siapa distributor itu, ya ponakan bupati, sepupu, tim sukses. Ini yang enggak benar,” ujar Prabowo.
Dia mengakui kebijakan pemangkasan rantai distribusi itu membuat sebagian pihak kecewa. Bahkan, kata Prabowo, ada kader Gerindra yang mencoba melobi agar posisi 27.000 distributor lama diganti dengan kader partainya.
“Waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, ada kader Gerindra yang pintar datang ke Menteri Pertanian, dia bilang kalau bisa yang 27.000 diganti kader Gerindra saja. Saya bilang, tidak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari pupuk sampai ke petani, itu hak petani. Mau petani pilih PKS, pilih Demokrat, tidak ada urusan,” tegasnya.
Prabowo menegaskan politik dan hak rakyat tidak boleh dicampuradukkan dalam urusan bernegara.
“Politik adalah politik, hak adalah hak. Politik itu di kotak suara, urusan warga negara dengan hati nurani dan Yang Maha Kuasa. Tidak ada urusan, namanya kader cari kesempatan,” pungkasnya.