Prabowo: Gelar Akademis Tak Jamin Kebijakan Prorakyat

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan, faktor akademis tidak menjamin seseorang dapat membuat kebijakan yang prorakyat.

Prabowo menekankan, yang lebih penting dalam pemerintahan adalah menempatkan orang-orang yang benar-benar cinta kepada rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo ketika memimpin panen raya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

“Kita butuh banyak orang pintar, tapi yang paling penting adalah mereka yang memiliki akal sehat dan benar-benar mencintai rakyat, karena mereka berasal dari rakyat,” ujar Prabowo, Senin (7/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat menanyakan satu per satu pejabat yang mendampinginya mengenai perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu.

Di antaranya, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Prabowo menerima jawaban bahwa pejabat-pejabat tersebut bukan lulusan luar negeri, melainkan lulusan dari perguruan tinggi daerah. Meski demikian, mereka terbukti bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

“Saya kadang melihat orang yang terlalu pintar malah tidak jadi apa-apa. Lihat, Kang Dedi, lulusan mana? Bukan dari Amerika, bukan? Oh, Purwakarta,” ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan dalam kepemimpinan, hal terpenting adalah kecintaan terhadap rakyat, karena kebijakan yang baik haruslah rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prabowo menyatakan semangatnya karena dikelilingi oleh pembantu-pembantu hebat dalam kabinet. Ia menilai kebijakan prorakyat yang telah dikeluarkan selama pemerintahannya merupakan bukti bahwa timnya bekerja dengan baik.

“Saya merasa benar-benar punya tim yang hebat. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir, itu biasa. Pemimpin ibarat pohon besar yang sering diterpa angin kencang. Semakin kita naik ke puncak, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang harus kita hadapi,” tutup Prabowo Subianto yang menyebut gelar akademis tidak menjamin kebijakan prorakyat.