Jakarta –
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kurir dan ojek online (ojol) bisa mendapat bonus hari raya (BHR) hingga Rp 1 juta.
Menurut Yassierli, hitung-hitungan BHR sudah diatur dalam Surat Edaran yang diterbitkan pada 11 Maret lalu.
Sesuai SE yang telah diterbitkan, kurir dan ojol yang berkinerja baik akan mendapatkan BHR dengan besaran sampai 20% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir.
Saat dikonfirmasi soal besaran nominal yang mungkin diterima, Yassierli menyebut data itu dapat dilihat di aplikasi.
“Sesuai SE kan sebenarnya 20% dari penghasilan bersih bagi yang berkinerja baik dan produktif, ya dihitung aja. (Bisa dapat Rp 1 juta?) Datanya kan di masing-masing aplikasi kan ada. Dan masing-masing pengemudi kan juga punya data recordnya 1 tahun terakhir seperti itu,” sebut Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Saat ditanya apakah aplikator akan terkena sanksi jika tak membayar BHR, Yassierli hanya mengingatkan sudah ada komitmen yang disampaikan. Selain itu ia menyebut Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengimbau agar BHR dibayarkan.
“Awal kan sudah ada komitmen ya. Tadi Pak Presiden juga mengatakan ya, saya mengimbau dan saya yakin itu akan dipenuhi,” tuturnya.
Sebelumnya, Pengemudi kurir dan ojek online (ojol) mulai tahun ini resmi menerima Bonus Hari Raya (BHR). Ini menjadi insentif yang bentuknya semacam tunjangan hari raya bagi para mitra pengemudi ojek online.
Presiden Prabowo Subianto mendengar ada aplikator yang berani memberikan BHR hingga Rp 1 juta per orang pekerja mitra ojek online.
“Pemerintah memberikan perhatian khusus ke pengemudi-pengemudi online saya mendengar mereka akan terima 1 juta tiap pekerja,” kata Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Meski jumlahnya sudah cukup besar, Prabowo meminta agar insentif semacam BHR diperbanyak dan diperbesar jumlahnya.
“Tapi saya mengimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya di tambah lah. Ini mengimbau, kalau mengimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan,” sebut Prabowo.
(hns/hns)
