Jakarta, Beritasatu.com – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia resmi diketok naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut berpotensi berdampak kepada kenaikan biaya proyek pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan PPN terhadap harga material proyek pada pembangunan IKN.
Alasannya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024. Hingga saat ini, belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan.
“Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, enggak tahu saya. Namun, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu,” ungkap Pak Bas saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif PPN 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.
“(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).
Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.
