Editor:
Sigit Nugroho |
Rabu 08-11-2023,13:54 WIB
Ilustrasi – Pertambangan Minyak. FOTO: Pexels-Pixabay–
FIN.CO.ID – Komunitas Media Energi – Pemerintah mencanangkan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (barrel oil per day/ BOPD) dan gas sebesar 12 BSCFD di tahun 2030 mendatang.
Untuk mencapai target itu semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) diminta untuk memperkuat komunikasi dan kerjasamanya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), Nurwahidi mengatakan saat ini di wilayah Jabanusa terdapat 12 proyek migas offshore dan 8 proyek onshore dengan perkiraan investasi sebesar USD3338,35 juta.
Hingga September 2023, realisasi produksi minyak dan kondensat di Jabanusa sebesar 194.803 BOPD atau 107,2 persen dari WP&B 2023. Sementara dari produksi gas mencapai 552,48 MMSCFD.
BACA JUGA:
“Melihat kinerja dari produksi di Jabanusa saat ini dari sisi produksi minyak melebihi target. Dari gas kita capai target bahkan dari potensial melebihi target, tapi memang serapan dari gas masih di bawah potensi yang ada,” ujar Nurwahidi dalam webinar bertema Optimalisasi Potensi Migas Jawa Timur dan Madura Demi Perkuat Energi Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Komunitas Media Energi pada Rabu (8/11/2023).
Terkait dengan pemanfaatan dan distribusi migas yang dihasilkan di wilayah Jabanusa, Nurwahidi menjelaskan bahwa untuk minyak dapat tersalurkan seluruhnya. Namun untuk gas diakui masih di bawah realisasi produksi dimana sebagian besar produksi tersalurkan untuk sektor industri.
Menurutnya 44 persen produksi gas disalurkan untuk sektor industri. Kemudian 24 persen untuk sektor pupuk, 31 persen untuk sektor kelistrikan. Untuk Citygas hanya mampu menyerap 0,5 persen dari total produksi dan 0,4 persen untuk diproses menjadi LPG.
“Potensi serapan gas di Jawa Timur dan Jawa Tengah cukup besar 2023 tetapi memang masih ada sisa yang belum tersalurkan ke konsumen, maka ini perlu kita optimalkan dimana komersialisasi jadi kunci bagaimana agar penyerapan gas bisa maksimal,” ulas Nurwahidi.
BACA JUGA:
Sementara itu Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas Nyimas Fauziah Rikani mengatakan Pihaknya optimis target produksi migas bisa tercapai dengan sinergi yang erat antar pemangku kepentingan.
Terlebih saat ini pemerintah telah mengumumkan penemuan cadangan gas jumbo di wilayah kerja blok Migas North Ganal di Kalimantan Timur. Dengan temuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan migas nasional.
“Ini kabar yang menggembirakan, jadi kita akan kawal terus untuk bisa dioptimalkan cadangan migas ini. Dengan eksplorasi yang masif kita yakin mampu memenuhi target,” ujar Nyimas Fauziah Rikani.
Untuk mengoptimalkan temuan cadangan migas nasional, SKK Migas komitmen untuk mempermudah iklim investasi di sektor hulu migas. Melalui Indonesian Oil and Gas (IOG) 4.0, SKK Migas telah menyusun rencana strategis (renstra) demi mencapai target produksi migas nasional di tahun 2023 mendatang. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri diakui potensi blok migas yang bisa dikembangkan masih sangat besar.
BACA JUGA:
“Kita harus pahami bahwa eksplorasi ini sangat terpengaruh terhadap iklim investasi. Kita memang masih terkendala soal masalah safety sumur pengeboran, ketersediaan rig yang belum bisa memenuhi kebutuhan dan soal ketersediaan dari tenaga kerja hulu migas yang kompeten,” lanjutnya.
Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan kesiapannya untuk menerima lebih banyak investor mengoptimalkan cadangan dan potensi migas yang ada di wilayah Madura khususnya di Sumenep. Saat ini terdapat tiga KKKS yang beroperasi di Kabupaten Sumenep yaitu PT Kangean Energy Indonesia (KEI), PT Santos Madura Offshore Pty Ltd dan Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML).
Ahmad Fauzi menambahkan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan yang optimal dan kemudahan terhadap investor hulu migas yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Sumenep.
Dia berharap semakin banyak KKKS yang beroperasi di wilayahnya bisa memberikan efek positif bagi kemajuan SDM, ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
“Pemerintah daerah Madura khususnya Kabupaten Sumenep siap memberikan karpet merah untuk perusahaan yang ingin eksplorasi karena bicara soal migas adalah berbicara untuk kebutuhan energi nasional” ujar Ahmad Fauzi
Hanya saja Achmad Fauzi meminta agar para KKKS untuk tidak selalu berfikir keuntungan semata dalam melakukan eksplorasi migas. Dia berharap agar para KKKS ada komitmen untuk fokus dalam pengembangan ekonomi dan sosial pada masyarakat setempat.
“Kami minta agar perusahaan KKKS juga ada komitmen dan patuh terhadap ketentuan yang ada. Tapi ada yang terpenting bahwa setiap menjalankan bisnis jangan hanya profit oriented, tapi juga perlu melihat social oriented,” sambung Ahmad Fauzi.
Sementara itu Head External Relation & Communication PT PGN Saka Andri Simbolon mengapresiasi upaya keras dari pemerintah di Kabupaten Sumenep, Madura yang kian mempermudah masuknya investor di sektor hulu migas.
BACA JUGA:
Dia berharap komitmen untuk mempermudah iklim investasi di hulu migas yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep bisa diduplikasi di wilayah lain demi terpenuhinya kebutuhan migas nasional.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan CSR oleh PGN Saka, Andri mengatakan bahwa belum lama ini telah dilakukan pemulihan ekosistem mangrove di berbagai pesisir Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Dengan program ini PGN Saka mampu mendorong masyarakat di pesisir tersebut mandiri secara ekonomi karena mampu mengubah kawasan mangrove menjadi ekowisata.
“Kegiatan ini awalnya untuk menanggulangi abrasi yang kami lakukan dengan kerjasama kelompok nelayan. Kita bisa mengubah kawasan yang tidak terawat kini menjadi tempat eco wisata sehingga kita bisa menciptakan benefit income bagi masyarakat di sana,” kata Andri.
BACA JUGA:
Ketua Serikat Pekerja PT Pertamina EP Tata Musthafa mengatakan bahwa seluruh Serikat Pekerja Pertamina dari siap mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target produksi migas nasional.
Komitmen ini terbukti dari beberapa aksi konstitusional seperti Judicial Review atas UU nomor 22 tahun 2021 agar aset dan sumber daya alam nasional dikelola 100 persen oleh negara.
Selain itu Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) juga aktif menyuarakan usulan terkait revisi UU Migas. Hal ini diperlukan demi kemandirian dan kedaulatan energi nasional termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya migas di wilayah Jabanusa.
“Kami mewakili pekerja Pertamina dari hulu ke hilir yang terdiri dari 25 Serikat Pekerja misinya hanya satu yaitu untuk mewujudkan kemandirian energi nasional,” ungkapnya. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
