Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk kini aktif di dalam pemerintahan Trump. Ia menjabat sebagai pengawas dalam Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang melakukan pemecatan terhadap sejumlah PNS di lembaga pemerintah AS.
Namun, jabatan tersebut dinilai melanggar klausul pengangkatan dalam Konstitusi AS tulis seorang hakim federal.
Theodore Chuang, seorang hakim di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Maryland, menulis dalam sebuah opini bahwa ada lebih dari cukup bukti dari pernyataan yang dibuat oleh Musk dan Donald Trump, yang menunjukkan bahwa orang terkaya di dunia itu berperan sebagai kepala DOGE.
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa Musk hanya berperan sebagai penasihat khusus untuk presiden.
Chuang mengeluarkan pendapat tersebut dalam sebuah kasus yang diajukan terhadap Musk dan DOGE oleh para pekerja yang tidak disebutkan namanya di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Hakim itu juga menulis bahwa tindakan yang telah diambil Musk dalam peran di DOGE, seperti menutup USAID, kemungkinan besar juga tidak konstitusional.
“Musk telah menggunakan wewenang di USAID yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan benar,” tulisnya, dikutip dari TechCrunch, Rabu (19/3/2025).
Sebagai informasi, pejabat Amerika Serikat adalah perbedaan hukum yang ditetapkan oleh klausul penunjukan.
Pendapat Chuang muncul lebih dari 50 hari setelah Trump menjabat dan mengizinkan Musk untuk mulai memangkas lembaga-lembaga pemerintah dengan tim DOGE-nya.
Pendapatnya merupakan serangan paling langsung terhadap Musk dan DOGE di antara banyak tuntutan hukum yang diajukan selama dua bulan terakhir.
Menurut pendapatnya, Chuang memerintahkan pemulihan beberapa proyek USAID dan melarang Musk dan DOGE untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk membubarkan badan tersebut.
Belum diketahui, Musk dan DOGE akan mengikuti perintah tersebut. Sementara itu, Musk dan Presiden Trump telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan memposting di media sosial yang mengklaim bahwa hakim yang memutuskan untuk menentang tindakan mereka harus dimakzulkan.
(dem/dem)
