PKB Soroti Biaya Tinggi untuk Pilkada, Kaji Gubernur Dipilih DPRD

Jakarta –

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Dia mempertimbangkan hal ini lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.

“Ya, karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu? Untuk di Jawa Barat saja,” kata Jazilul usai menghadiri acara ‘Perempuan Bangsa’ Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Waketum PKB ini menyebut uang yang dikeluarkan saat pemilu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut ada baiknya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD masing-masing wilayah.

“Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jabar cukup. Nah, oleh sebab itu, hanya untuk nyari seorang calon gubernur atau gubernur Jawa Barat. Lebih baik aja serahkan kepada DPRD simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai-partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan saja calonnya lebih simpel,” tambahnya.

Jazilul menilai pemilihan gubernur dengan pilkada tak efektif secara pendanaan. Ia menyebut peran dari gubernur hanya sebagai koordinator.

“Contoh ya, itu belum lagi di kabupaten atau provinsi yang kecil, di Papua misalkan di NTT, coba dihitung, berapa itu biayanya. Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah. Nanti dicari saja mekanismenya apa, ditunjuk pusat atau apa gitu supaya efektif aja pembiayaannya,” tambahnya.

“Hasilnya juga apa namanya menarik, ini tadi ditanyakan tingkat partisipasi juga rendah. Kalau rendah ngapain pakai buat kotak-kotak suara, mahal-mahal cetak kertas, kan ada bisa mekanisme lewat DPRD,” imbuhnya.

(dwr/whn)