Selanjutnya, menurut Velix, dengan melibatkan simpul-simpul sosial yang strategis di Papua Pegunungan diantaranya Gereja, Keuskupan, Lembaga Yayasan yang mengelola sekolah YPK, YPPK, YPPGI mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK.
“Serta juga harus melibatkan anak-anak muda (pemuda) di dapur-dapur umum maupun tenaga gizi yang berstandarisasi oleh Badan Gizi Nasional. Dari sisi distribusi aturan MBG harus disesuaikan dengan kontekstual wilayah Papua Pegunungan,” kata doa.
Velix mengakui, Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya, Papua Pegunungan telah lebih dulu menerapkan sarapan sehat anak sekolah atau sarasehan.
“Kami akan meminjam pola yang telah dilakukan Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya dengan istilahnya sarapan sehat anak sekolah atau sarasehan dan konsep ini yang harus diikuti untuk mensukseskan MBG di Papua Pegunungan,” tandas Velix.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara soal demonstransi menolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua yang berakhir ricuh. Dia mengingatkan masyarakat tak melakukan kekerasan saat menyampaikan aspirasi.
“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Februari 2025.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5101580/original/044662200_1737375270-WhatsApp_Image_2025-01-20_at_17.17.26.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)