Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak Nasional 23 September 2025

Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melaporkan temuannya bahwa kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terjadi di Jakarta.
Menurut politikus PDI-P itu, ada 79 anak yang menjadi korban keracunan MBG di Jakarta Utara, namun kasusnya tidak pernah terpublikasikan secara luas kepada publik.
“Karena contoh di Jakarta saja minggu yang lalu, ada kejadian di Jakarta Utara di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media. Ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan,” ujar Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama ahli dan koalisi masyarakat sipil terkait evaluasi dan rekomendasi program MBG, Senin (22/9/2025).
Hal tersebut disampaikan Charles saat menanggapi temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait ribuan siswa yang keracunan MBG.
Menurut dia, data keracunan yang selama ini tercatat kemungkinan besar hanya sebagian dari kasus yang benar-benar terjadi di lapangan.
Sebab, banyak peristiwa tidak terungkap ke publik.
“Tadi kalau dikatakan angka keracunan 6.452 ya versi JPPI dan sepertinya ini
underreported
. Saya kok cukup yakin ini sudah pasti
underreported
. Contohnya di Jakarta saja, misalnya nih apabila angka ini didapatkan melalui
media monitoring
, sudah pasti ini
underreported
,” kata Charles.
Dia menegaskan, pola yang sama kemungkinan terjadi di daerah lain.
Artinya, jumlah korban keracunan bisa jauh lebih besar dibandingkan laporan yang ada.
“Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa, mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak terungkap ke media. Sehingga kalau dikatakan
underreported
, ya sudah pasti
underreported
,” katanya.
Charles pun khawatir kasus keracunan yang terus terjadi di berbagai daerah membuat para orangtua takut mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG.
“Saya jujur khawatir, saya sangat khawatir sudah atau akan muncul ketakutan di antara orangtua murid untuk mengizinkan anak-anaknya mengonsumsi MBG di sekolahnya,” kata Charles.
Oleh karena itu, dia meminta para ahli dan perwakilan masyarakat sipil memberikan rekomendasi konkret agar program tidak terus menimbulkan korban.
Sebab, Charles meyakini bahwa masalah utama bukan sekadar pada penyedia pangan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan ada persoalan sistem dalam pelaksanaan program.
“Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem,” ujar dia.
“Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program MBG.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menegaskan, langkah itu perlu segera diambil menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
“Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” kata Ubaid.
Berdasarkan data JPPI, per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus keracunan akibat MBG.
Angka itu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.