Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump, Ini Strategi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi diplomatik dalam merespons kebijakan tarif impor Donald Trump yang mulai Belaku Rabu (9/4/2025).

Alih-alih membalas dengan tarif serupa, Indonesia menyiapkan strategi diplomasi ekonomi demi menjaga stabilitas dan kepentingan jangka panjang.

Strategi Responsif dan Diplomatis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pendekatan ini dilakukan demi merumuskan solusi win-win bagi kedua negara.

“Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) secara virtual, Minggu (6/4/2025).

Pemerintah menilai pentingnya menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, terlebih menghadapi tekanan terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor, seperti apparel dan alas kaki.

Produk Dikecualikan dari Tarif

Meski tarif impor Trump mulai diberlakukan, terdapat sejumlah pengecualian atas produk yang dinilai strategis, antara lain:
1. Produk medis dan kemanusiaan (50 USC 1702 (b)).
2. Produk baja, aluminium, dan otomotif (Section 232).
3. Tembaga, semikonduktor, farmasi, produk kayu, bullion, energi dan mineral langka.

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya. Forum konsultasi dengan pelaku industri dijadwalkan pada Senin (7/4/2025) untuk menghimpun masukan dari sektor ekspor.

“Besok seluruh industrinya akan diundang, terutama sektor padat karya,” tegas Airlangga.

Alternatif Pasar Baru: Eropa

Tidak hanya fokus pada AS, Pemerintah juga melihat peluang dari pembukaan pasar Eropa. Menurut Airlangga, Eropa adalah pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok dan AS.

“Kita dorong alternatif market yang lebih besar,” imbuhnya.

Rakortas ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lebaga terkait, seperti:
1. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
3. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani
4. Menteri Perdagangan Budi Santoso
5. Ketua OJK Mahendra Siregar

Pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan yang responsif, inklusif, dan berbasis kajian fiskal mendalam terkait tarif impor Trump. Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan daya tahan APBN.