Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemahaman ekonomi bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi pemimpin politik.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam acara “Pertemuan Pikiran” yang merupakan bagian dari Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh teknokrasi, melainkan kemauan politik dan pemahaman ekonomi para pemimpin bangsa.
Dia menilai sering kali ada keterputusan antara pelaku ekonomi dan pemimpin politik di Indonesia.
“Kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Mereka mungkin takut pada angka, atau takut dengan dunia bisnis,” ucapnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemahaman ekonomi merupakan syarat penting bagi generasi muda yang ingin berkiprah dalam politik dan kepemimpinan nasional.
Dia bahkan mengutip slogan kampanye Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada 1992 sebagai pengingat sederhana tetapi tajam.
“Saya ingat, dalam kampanye Clinton, ada tulisan di ruang kampanyenya: ‘It’s the economy, stupid.’ Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia, tapi intinya, semuanya soal ekonomi,” kata Prabowo sambil tertawa.
Prabowo melanjutkan dengan pesan reflektif kepada para pemimpin muda agar tidak mudah terintimidasi oleh para pakar atau ekonom tanpa pemahaman yang kuat.
“Kalau kamu tidak memahami ekonomi, kamu bisa dibohongi oleh ekonom. Jadi jangan pernah takut pada para ahli, tapi pahami esensinya,” tandas Prabowo.
Dalam percakapan itu, Prabowo menyinggung upaya pemerintahannya untuk memperbaiki sistem perpajakan, menyiapkan insentif pajak (tax cuts), serta membentuk dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) kedua bernama Danantara yang mengelola aset awal senilai US$ 1 triliun.
Danantara mencakup sektor strategis seperti perbankan, energi melalui Pertamina, serta sekitar seribu badan usaha milik negara (BUMN) yang tengah dirasionalisasi.
Langkah ini, kata Prabowo, akan membebaskan modal dan meningkatkan efisiensi karena selama ini ribuan BUMN hanya mencatatkan pengembalian aset sekitar 1%.
“Kita perlu merasionalisasi, dari sekitar seribu BUMN mungkin menjadi angka yang lebih efisien. Dan semuanya harus dijalankan dengan standar bisnis internasional,” ucap Prabowo.