Xcloud.id

Perusahaan: PT Nindya Karya

  • Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Wamen PU Dipanggil Kejati NTT soal Dugaan Korupsi Rumah Eks Pejuang Timor Timur

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dipanggil Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait dugaan korupsi pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur). Kabarnya, Diana dipanggil untuk dimintai keterangan.

    Berdasarkan potongan gambar surat pemanggilan yang beredar di media, surat itu dirilis tanggal 14 Mei 2025 dengan nomor nomor B-1915/N.3/Fd.1/05/2025. Diana diminta untuk datang pada tanggal 21 Mei 2025, namun disebut-sebut ia tak hadir pada waktu yang dijadwalkan.

    Diana dipanggil untuk dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero) dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Memang kami mendapatkan surat tersebut, namun karena kemarin kesibukan kami jadi kami akan menjadwalkan ulang. Namun, waktunya kami masih belum mendapatkan dari Kejati,” kata Diana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025).

    Diana mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo. Dody telah memberikan arahan agar Diana bisa memberikan keterangan kepada Kejati dan tidak perlu mengambil cuti sementara hingga kasus ini selesai.

    “Sebenarnya saya sudah diskusi dengan pak menteri dan saya diminta untuk memberikan keterangan saja kepada Kejaksaan Tinggi. Nah, ini yang harus saya siapkan dan tidak perlu cuti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ini baru pemanggilan awal. Ia meminta agar masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan negatif.

    “Mungkin baru pemanggilan awal jadi belum tahu arahnya ke mana, bahkan belum jadi saksi masih memberikan keterangan. Jadi masih berproses, jangan suudzon dulu kan baru dimintai keterangan,” kata Dody.

    Menurut Dody, hal ini menjadi bagian dari kewajibannya dan para pejabat lain untuk memberikan laporan secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Apalagi, para pejabat publik punya tugas besar dalam mengelola dan mempergunakan uang negara.

    “Ini bagian daripada kewajiban kita, transparansi kita, akuntabilitas kita, pada saat kita diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola sebagian dana APBN yang diturunkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan harus membangun sesuatu dan itu harus dipertanggungjawabkan lah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pada April lalu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

    “Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT,” ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ia telah bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek pondasinya tidak sesuai dengan RKS.

    Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman pondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman pondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

    Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding. Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

    Tonton juga Video: Warga Perbatasan RI-Timor Leste Serahkan Senjata-108 Amunisi ke TNI

    (shc/ara)

  • Merger BUMN Diatur Danantara, KAI dan INKA Segera Digabung

    Merger BUMN Diatur Danantara, KAI dan INKA Segera Digabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan proses aksi korporasi berupa merger sejumlah perusahaan pelat merah kini berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Hal itu disampaikan Erick saat menjawab pertanyaan awak media terkait proses merger antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA) di Jakarta, Senin (22/4/2025).

    Erick menjelaskan Danantara merupakan lembaga baru, sehingga memerlukan waktu untuk dapat menjalankan konsolidasi BUMN secara efektif.

    “Danantara ini baru lahir. Di dalamnya ada aspek investasi dan operasional. Tentu kita perlu konsultasi dengan Danantara agar mereka bisa bekerja dengan optimal,” ujar Erick.

    Ia menegaskan pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menjalankan merger BUMN setelah pengalihan pengelolaan ke Danantara. Lembaga ini membutuhkan waktu untuk konsolidasi internal sebelum melangkah lebih jauh.

    Lebih lanjut, Erick menyebutkan proses merger akan mengacu pada peta jalan (roadmap) yang telah disusun oleh Kementerian BUMN.

    “Mereka (Danantara) sedang konsolidasi. Di roadmap-nya sudah ada,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN memang telah mengumumkan rencana untuk merampingkan jumlah BUMN menjadi hanya 30 perusahaan melalui penggabungan atau merger, khususnya di sektor-sektor yang sejenis.

    Untuk sektor perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan digabungkan dengan PT Industri Kereta Api (INKA). Sementara itu, di sektor pelabuhan dan transportasi penyeberangan laut, merger akan melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry.

    Adapun untuk sektor karya atau konstruksi, dari tujuh BUMN yang ada saat ini, akan dikonsolidasikan menjadi hanya tiga klaster perusahaan. Ketujuh BUMN tersebut yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

    “Saya dan Pak Wakil Menteri sudah berdiskusi, kemungkinan ada 45 program prioritas untuk lima tahun ke depan, termasuk konsolidasi dari 47 BUMN menjadi 30,” ungkap Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    “Salah satunya, seperti KAI dan INKA yang akan digabung. Semua butuh kajian, tetapi arahnya memang menuju 30 BUMN (setelah merger),” pungkasnya.

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025

    HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025

    HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Konsorsium PT Hutama Karya
    Infrastruktur
    (
    HKI
    ), PT Acset Indonusa Tbk (ACSET), dan PT Nindya Karya (NK) atau KSO HKI-Acset-NK mempercepat pembangunan
    Jalan Tol
    Probolinggo-Banyuwangi Paket II.
    Percepatan pembangunan
    jalan tol
    tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik
    Lebaran 2025
    . 
    Hingga akhir Februari 2025, progres
    konstruksi

    tol Probolinggo-Banyuwangi
    mencapai 89,7 persen, dan direncanakan akan berfungsi selama libur Lebaran sesuai arahan pemerintah.
    Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menyampaikan, berfungsinya
    Tol Probolinggo-Banyuwangi
    sepanjang 11,2 kilometer (km) akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
    “Kami telah menyelesaikan pembangunan jalan utama yang telah dilengkapi dengan marka jalan, rambu-rambu,
    barrier, guardrail
    , serta penerangan jalan umum (PJU) sehingga aman untuk dilalui masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (24/3/2025).
    Selain itu, lanjut Aji, pembangunan kantor dan Gerbang Tol Paiton juga telah rampung.
    Selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025, jalur tol yang akan digunsikan adalah jalur Kraksaan-Paiton dengan sistem satu arah (
    one way
    ).
    Saat arus mudik pada 24 Maret 2025 hingga 31 Maret 2025, sistem
    one way
    berlaku untuk arah Kraksaan menuju Paiton.
    Sementara itu, saat arus balik Lebaran pada 1 April 2025 hingga 8 April 2025, sistem
    one way
    berlaku untuk arah sebaliknya, yakni dari Paiton menuju Kraksaan.
    Jalan tol
    tersebut memiliki satu
    interchange
    , yaitu Interchange Paiton yang terletak di STA 19+591 sebagai akses keluar dan masuk tol dari Paiton.
    Tol tersebut dirancang dengan dua lajur (2×2) dan kecepatan rencana 100 km per jam. Nantinya, jalur ini akan tersambung dengan Tol Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km, yang sedang dalam tahap pembangunan.
    Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket II diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Jawa Timur (Jatim).
    Dengan tersambungnya tol tersebut, arus transportasi dan distribusi barang akan semakin lancar serta meningkatkan konektivitas antarwilayah secara signifikan.
    Aji pun meminta dukungan masyarakat agar pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dapat segera terselesaikan dengan baik.
    “Semoga kehadiran jalan tol ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
    Sebagai informasi, hingga saat ini HKI telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih 435,92 km.
    Beberapa ruas JTTS yang masih dalam tahap konstruksi, meliputi Tol Lingkar Pekanbaru (30,57 km), Betung-Jambi Seksi 1A (30,8 km), Seksi 1B (31,6 km), Seksi 2A (35,92 km), Seksi 2B (18,40 km), Seksi 4 (18,5 km), Palembang-Betung Seksi III (14,6 km), dan Palembang-Betung Struktur (10,12 km).
    Selain proyek JTTS, HKI juga tengah mengerjakan Jalan Tol Jakarta–Cikampek Selatan II Paket IIA sepanjang 11,3 km.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BUMN ‘Si Unyil’ Kantongnya Masih Tipis, Gaji Direksi Dibayar Separuh

    BUMN ‘Si Unyil’ Kantongnya Masih Tipis, Gaji Direksi Dibayar Separuh

    Jakarta –

    PT Produksi Film Negara (Persero) atau BUMN yang memproduksi film ‘Si Unyil’ masih memiliki pendapatan yang kecil. Dengan kondisi tersebut, gaji para direksinya pun hanya mampu dibayar setengahnya.

    Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi. “Sekarang pendapatan PFN itu minim sekali, bahkan gaji direksinya pun dibayar hanya setengahnya,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (10/3/2025) kemarin.

    PFN direncanakan untuk melakukan inbreng dan bergabung dengan Danareksa sebagai holding BUMN guna memperkuat posisi PFN sebagai BUMN pembiayaan perfilman. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ekosistem perfilman Indonesia.

    “Jadi memang pada saat ini PFN walaupun belum diinbrengkan ke Danareksa, kita sudah membuat rencana kerja terkait bagaimana bisnis modelnya ke depan,” ucap Yadi.

    PFN resmi berubah bentuk dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi perusahaan perseroan (Persero) per Agustus 2023. Hal itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2023.

    Rencana Penyehatan BUMN ‘Si Unyil’

    Yadi mengatakan pihaknya sudah membuat rencana kerja atau bisnis model PFN ke depan. Meski begitu, realisasinya nanti seperti apa tergantung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan mengelola semua aset BUMN.

    “Rencananya akan diinbrengkan ke Danareksa, tetapi tergantung dari induk kami nanti Danantara terserah mau seperti apa, apakah mau diinbrengkan ke yang lain atau ke kita, kami nurut saja. Kalau dari kami bagaimana kita membuat bisnis modelnya,” kata Yadi.

    Upaya penyehatan yang akan dilakukan yakni bagaimana optimalisasi aset PFN untuk mendukung perannya sebagai BUMN pembiayaan film. Disebutkan bahwa ada dua aset PFN yang berlokasi di Jalan Otista dan Tendean.

    “Itu kalau kita bisa optimalkan, itu sebetulnya bisa menjadi modal untuk PFN menjadi film financing business model,” ucap Yadi.

    Untuk aset yang berlokasi di Jalan Otista, kata Yadi, akan direvitalisasi seperti Lokananta yang berbasis film sebagai tempat untuk berkumpulnya para insan perfilman. Dalam hal ini pihaknya akan menggandeng PT Nindya Karya (Persero).

    “Kita membuat suatu ekosistem di mana para insan perfilman punya tempat ngumpul lah istilahnya seperti Taman Ismail Marzuki, tapi ini lebih spesifik ke film yang lokal, itu yang sedang kita kerjakan,” bebernya.

    Nah pendapatan dari optimalisasi aset PFN itu akan digunakan untuk mendorong agar operasional perusahaan berjalan stabil. Setelah itu, PFN akan mengkurasi berbagai macam film untuk didanai dengan skema crowdfunding.

    “Pembiayaan film yang sedang direncanakan PFN bentuknya crowd financing, jadi beberapa investor masuk untuk membiayai satu project tertentu dan PFN di sini menjadi salah satu co-investornya. Saat ini ada dua film yang sedang mereka garap dengan co-investor-co-investor lainnya,” imbuhnya.

    (aid/acd)

  • Otorita IKN Ajak Swasta Bangun Hunian hingga Terowongan Pintar Senilai Rp 130 Triliun – Page 3

    Otorita IKN Ajak Swasta Bangun Hunian hingga Terowongan Pintar Senilai Rp 130 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tawarkan proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) availability payment untuk beberapa sektor yakni hunian, jalan, dan terowongan pintar (Multi Utility Tunnel/MUT) di IKN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan, nilai investasi untuk sektor hunian melalui skema KPBU diperkirakan mencapai Rp 60,9 triliun, sedangkan untuk pembangunan jalan dan MUT mencapai Rp 70 triliun. Dengan begitu, total proyek di IKN yang ditawarkan Rp 130 triliun.

    “Saya kira itu intinya KPBU untuk sektor hunian sekitar Rp 60,9 triliun, kemudian jalan dan MUT Rp 70 triliun,” kata Basuki dalam acara Market Sounding Proyek KPBU Ibu Kota Nusantara, Senin (24/2/2025).

    Basuki mengungkapkan untuk sektor hunian, ada tiga perusahaan yang sudah selesai menempuh studi kelayakan, yaitu PT Nindya Karya (Persero), PT Intiland Development Tbk, dan IJM-CHEC (Malaysia).

    Secara rinci, Nindya Karya akan membangun 8 tower apartemen dengan nilai Rp 2,60 triliun, Intiland membangun 109 rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp 33,03 triliun, dan IJM-CHEC membangun 20 tower apartemen dengan nilai investasi Rp 13,40 triliun.

    Secara total ada 6 perusahaan termasuk yang akan membangun rumah di IKN. Selain tiga yang sudah selesai tahap studi kelayakan, sisanya adalah PT Perintis Triniti Properti Tbk atau Triniti Land, membangun 8 rumah susun ASN, Maxim Global Berhad, membangun 10 rumah susun ASN, dan PT Ciputra Development Tbk, membangun 10 rumah susun ASN dan 20 unit rumah tapak.

     

  • RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    RI Buka Peluang Investasi KPBU Rp130 Triliun di IKN Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka peluang investasi lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan IKN mencapai Rp130 triliun pada tahun ini.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun.

    Agung menjelaskan, masa konsesi tersebut didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

    Sementara skema pengembaliannya akan menggunakan dua skema yakni user charge yang bakal dikenakan pada pengguna fasilitas nantinya serta dukungan dari pemerintah berupa availability payment.

    “Jadi pengembalian investasinya bisa disandarkan pada dua skema, user charge dan availability payment,” tegas Agung.

    Sebelumnya, Agung merinci, gelombang investasi KPBU senilai Rp60,93 triliun memang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan pada sektor hunian baik vertikal maupun rumah tapak.

    Perinciannya, komitmen investasi itu datang dari PT Intiland Development Tbk. (DILD) membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi Rp33 triliun. 

    Kemudian, PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai Rp2,6 triliun serta PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN).  

    Disusul oleh komitmen investasi dari Truba Group yang akan membangun 8 tower apartemen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun. IJM-CHEC asal Malaysia membangun 20 tower apartemen dengan investasi Rp13,4 triliun.  

    Selanjutnya, ada pula komitmen investasi dari Maxim Global Berhad perusahaan asal Malaysia yang hendak mendukung pembangunan 10 tower apartemen dengan nilai investasi Rp4,4 triliun.   

    Terakhir, yakni PT Ciputra Nusantara yang hendak pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai investasi diperkirakan tembus Rp5 triliun.

  • Kajati NTT Soroti Kualitas Bangunan 2.100 Unit Rumah Eks Pejuang Timtim

    Kajati NTT Soroti Kualitas Bangunan 2.100 Unit Rumah Eks Pejuang Timtim

    Kupang, Beritasatu.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT) Zet Tadung Allo menginspeksi langsung ke lokasi pembangunan 2.100 unit rumah khusus bagi para pejuang eks Timor Timur (Timtim) di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan proyek serta memastikan kualitas pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

    Dalam kunjungan tersebut, Kajati NTT didampingi oleh sejumlah pejabat Kejati NTT, termasuk Asisten Intelijen Bambang Dwi Murcolono, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaja Raharja, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Muhammad Ilham. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kejaksaan dalam mengawal proyek strategis ini agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

    Pembangunan rumah khusus ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan teknologi rumah tahan gempa (RTG) tipe Risha 36. Setiap unit rumah dibangun di atas lahan kavling seluas 150 meter persegi dengan pendanaan dari APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 

    Selain pembangunan rumah, Direktorat Jenderal Perumahan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum dan sosial.

    Pembangunan paket 1 (727 unit) proyek pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur ini dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 141,97 miliar. Progres fisik mencapai 99,69%, tetapi terdapat perbaikan akibat penurunan tanah. Kontrak diperpanjang hingga 31 Maret 2025 dengan denda keterlambatan.

    Sementara paket 2 (687 unit) dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 136,94 miliar dan target penyelesaian pada 19 Februari 2025. Paket 3 (686 unit) dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 143,83 miliar. Progres fisik 98,95%, dengan perpanjangan kontrak hingga 31 Maret 2025 karena adanya perbaikan akibat penurunan tanah.

    Konsultan Manajemen Konstruksi ditangani oleh PT Yodya Karya (Persero) bersama KSO PT Hegar Daya.

    Kajati NTT Zet Tadung Allo menyoroti sejumlah temuan di lapangan, terutama terkait kondisi bangunan yang sudah mengalami keretakan meski belum diserahterimakan.

    “Saya melihat langsung adanya bangunan yang sudah retak, padahal seharusnya masih dalam kondisi prima sebelum diserahkan kepada masyarakat. Ini mengindikasikan kemungkinan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan,” paparnya.

    Zet juga menegaskan, jika ada praktik subkontrak yang berpotensi menurunkan kualitas, maka perlu pengawasan lebih ketat. Pemborosan anggaran memang belum tentu korupsi, paparnya, tetapi jika ada indikasi pengurangan kualitas pekerjaan, maka itu bisa menjadi dugaan tindak pidana korupsi.

    Kajati NTT menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perbaikan dilakukan sebelum rumah-rumah untuk eks pejuang Timor Timur ini diserahkan kepada penerima manfaat.

    Zet juga tidak akan tinggal diam terkait pembangunan rumah untuk eks pejuang Timor Timur ini. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, Kejati NTT akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 

    “Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut hak dan kesejahteraan eks pejuang Timtim. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar proyek ini berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya terkait pembangunan rumah untuk eks pejuang Timor Timur.

  • Progres proyek LRT Jakarta Fase 1B capai 47,13 persen

    Progres proyek LRT Jakarta Fase 1B capai 47,13 persen

    Jakarta (ANTARA) – Progres proyek LRT Jakarta Fase 1B hingga 31 Januari 2025 telah mencapai 47,13 persen terdiri pekerjaan struktur jalur layang dengan fokus pada pondasi, konstruksi tiang jembatan, serta pemasangan balok jembatan.

    “Saat ini proyek berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan fokus utama pihaknya adalah konstruksi struktur jalur jembatan, mulai dari pekerjaan pondasi hingga pemasangan balok jembatan.

    “Baru-baru ini, kami telah menyelesaikan pengeboran pondasi di area Manggarai serta pemasangan ‘steel box girder’ (balok kotak baja) di Rawamangun,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa kehadiran LRT Jakarta Fase 1B tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendukung sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Proyek ini diharapkan menjadi solusi mobilitas perkotaan yang terjangkau dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat daya saing Jakarta di kancah global.

    Ia mengatakan rincian progres konstruksi LRT Jakarta Fase 1B pertama Zona 1 (Velodrome – Rawamangun – Pasar Pramuka).

    Untuk Stasiun Rawamangun sudah memasuki tahap penyelesaian arsitektural, mekanikal, elektrikal dan perpipaan (plumbing/MEP) serta pembangunan pintu masuk (entrance) sisi timur.

    Kemudian untuk Stasiun Pramuka BPKP & Stasiun Pasar Pramuka sedang dalam tahap pondasi, tumpukan (pilecap), tiang jembatan dan penopang tiang pancang (shoring pierhead).

    Kemudian Jalan Pemuda, Rawamangun sedang dilakukan pemasangan balok kotak baja P34B-P35B telah rampung dan kini memasuki tahap pekerjaan pelataran (slabdeck).

    Selanjutnya Zona 2 Matraman – Manggarai, di Stasiun Matraman saat ini pekerjaan pondasi telah selesai, tahap berikutnya adalah pemasangan tiang (pier) dan kepala tiang (pierhead).

    Jalan Tambak sebanyak 10 gelagar bentang (span girder) jembatan telah terpasang, saat ini sedang dilakukan pekerjaan pelataran dan dinding tembok pembatas (parapet).

    Kemudian Stasiun Manggarai saat ini pengeboran pondasi masih berlangsung dan pemasangan balok jembatan sedang dikerjakan pada titik P110B – P113B.

    Ia mengatakan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B menjadi bagian dari transformasi besar Jakarta menuju kota global yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

    Proyek ini dijadwalkan selesai pada kuartal IV tahun 2026, dengan harapan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

    Menurut dia dengan perpanjangan rute dan integrasi bersama Kereta Commuter Line, Mikrotrans, serta Transjakarta.

    Ia mengatakan LRT Jakarta diharapkan dapat melayani 80.000 hingga 100.000 penumpang per hari.

    “Selain mempercepat mobilitas, proyek ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian di sekitar jalur stasiun, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta,” kata dia.

    Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan Velodrome – Manggarai sepanjang 6,4 kilometer terus menunjukkan perkembangan positif yang diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang modern, inklusif, dan terintegrasi, selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    Penanggung jawab proyek itu adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), bersama kerja sama operasi (KSO) oleh PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya dan PT Len Railway System/WNL

    Proyek ini sepenuhnya didanai dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp5,5 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penampakan Tol Trans Jawa Tembus Paiton, Makin Dekat ke Banyuwangi

    Penampakan Tol Trans Jawa Tembus Paiton, Makin Dekat ke Banyuwangi

    Proyek Tol Trans Jawa akan segera melintasi kawasan Paiton, yang berarti jalur tol ini semakin dekat ke Banyuwangi. Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Acset Indonusa Tbk (Acset), dan PT Nindya Karya (NK), yang saat ini tengah membangun Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket II STA 09+000 – 20+200 sepanjang 11,20 km dari Kraksaan menuju Paiton. (Dok. Hutama Karya)