Xcloud.id

Perusahaan: PT Nindya Karya

  • Nindya Karya rekrut 6 ribu pekerja untuk renovasi 100 sekolah rakyat

    Nindya Karya rekrut 6 ribu pekerja untuk renovasi 100 sekolah rakyat

    Dua tahap, tahap IA pengerjaan rehabilitasi sekolah rakyat, menyerap 3.457 orang pekerja, sedangkan renovasi tahap IB, kita merekrut 2.660 orang pekerja

    Jakarta (ANTARA) – BUMN PT Nindya Karya merekrut 6.170 pekerja untuk menuntaskan renovasi 100 sekolah rakyat, sebagai bentuk dari dukungan terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dua tahap, tahap IA pengerjaan rehabilitasi sekolah rakyat, menyerap 3.457 orang pekerja, sedangkan renovasi tahap IB, kita merekrut 2.660 orang pekerja,” ujar Plt Dirut Nindya Karya Firmansyah di Jakarta, Selasa.

    Hebatnya lagi, kata dia, mayoritas dari 6.170 pekerja tersebut berasal dari wilayah masing-masing lokasi sekolah rakyat.

    “Ini sangat sinergi dengan harapan pemerintah, bagaimana proyek infrastruktur melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Firmansyah.

    Ia menyampaikan bahwa performa bangunan dari sekolah rakyat paska-rehabilitasi dan renovasi menuai apresiasi dari banyak pihak, baik dari kalangan pendidikan maupun pemerhati infrastruktur.

    “Alhamdulillah apresiasi atas hasil pekerjaan Tahap IA dan finalisasi Tahap IB positif, total program rehab dan renovasi sekolah rakyat 100 unit, Insya Allah tuntas 17 Agustus 2025 ini,” ujar Firman.

    Setelah direnovasi, bangunan Sekolah Rakyat kini telah dilengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang lebih layak, serta asrama yang nyaman untuk para siswa-siswi dan para pendidik.

    “Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa,” ujarnya.

    Program Sekolah Rakyat ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Hunian Intiland & Nindya Karya di IKN Segera Dilelang

    Proyek Hunian Intiland & Nindya Karya di IKN Segera Dilelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera dimulai dalam waktu dekat.

    Basuki menjelaskan bahwa kerja sama investasi swasta dan negara itu bakal mendukung pembangunan proyek properti. Dia menegaskan, sebanyak delapan proyek rumah susun (rusun) dan 109 rumah tapak segera dilaksanakan.

    “Tinggal [persetujuan] availability payment yang untuk delapan tower dan 109 [hunian] landed,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI Selasa (8/7/2025).

    Basuki menjelaskan, delapan rusun KPBU yang segera direalisasikan dalam waktu dekat itu merupakan inisiasi proyek PT Nindya Karya (Persero), sedangkan sebanyak 109 hunian tapak KPBU bakal digarap oleh PT Intiland Development Tbk. (DILD).

    Adapun, saat ini, Basuki menyebut, rencana realisasi proyek KPBU itu masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita menunggu, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen [Kemenkeu] dengan Pak Dirjennya [Kemenkeu] sedang menunggu tanda tangan Bu Menteri habis itu baru tender,” tandasnya.

    Untuk diketahui, OIKN menyebut terdapat peluang investasi KPBU jumbo ke IKN senilai Rp130 triliun sepanjang tahun ini.

    Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, KPBU tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan hunian dan sektor jalan serta sistem multi utility tunnel (MUT) di IKN. 

    “Kalau untuk KBPU yang hunian sekitar Rp60 triliun. Kemudian [proyek] jalan dan MUT ada Rp70 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (24/2/2025).

    OIKN menjelaskan bahwa nantinya badan usaha yang berminat untuk masuk melakukan investasi itu bakal mendapat masa konsesi antara 10 tahun hingga 12 tahun. Masa konsesi yang diberikan tersebut bakal didasarkan pada pinjaman yang bakal digunakan oleh badan usaha. 

  • Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Bupati Manokwari minta pedagang dukung pembangunan Pasar Sanggeng

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menemui langsung warga dan pedagang di sekitar Pasar Sanggeng guna meminta dukungan atas pembangunan lanjutan pasar yang telah selesai dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024 tersebut.

    “Meskipun Pasar Sanggeng selesai dibangun Kementerian PU tapi belum bisa difungsikan karena masih kurang pembangunan pagar dan bentang lahan (landscape) sehingga kita harus lanjutkan pembangunan tahap dua,” kata Hermus di sela-sela dialog dengan warga dan pedagang sekitar Pasar Sanggeng, Jumat.

    Pasar Sanggeng baru bisa diresmikan dan beroperasi setelah Pemkab Manokwari selesai membangun pagar serta fasilitas pendukung lain.

    Untuk mendorong percepatan pembangunan tahap II dan peresmian Pasar Sanggeng, Pemkab Manokwari membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat terutama warga dan pedagang di sekitar pasar.

    Ia mengatakan, pada pembangunan tahap II Pasar Sanggeng ada sejumlah warga dan pedagang yang terdampak karena tempat mereka harus direlokasi untuk pembangunan pagar.

    Untuk merelokasi warga dan pedagang, Pemkab Manokwari harus memastikan semua ganti rugi dapat diberikan secara proporsional sehingga tidak merugikan masyarakat terdampak.

    Pemkab Manokwari akan menghitung semua kerugian warga akibat relokasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

    “Dengan demikian, semua pedagang maupun masyarakat yang akan menerima jasa pelayanan dari pasar ini bisa merasa puas dan menikmati pelayanan terbaik, sehingga kunjungan hari ini memastikan untuk pembangunan tahap dua berjalan,” tegasnya.

    Menurut dia, Pemkab Manokwari telah menetapkan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan Pasar Sanggeng.

    Keberadaan Pasar Sanggeng dapat mewujudkan transformasi infrastruktur Kabupaten Manokwari sebagian ibu kota Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik.

    Plt Kepala Dinas PUPR Manokwari Albertus mengatakan, tahun ini Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran Rp29,1 miliar untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Pasar Sanggeng.

    Anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan pagar keliling dan pembuatan bentang lahan pasar.

    “Pada kunjungan bupati kali ini kita sekaligus menghitung dan merencanakan berapa luas pagar yang akan dibangun dan berapa warga yang terdampak,” katanya.

    Seperti diketahui, Pasar Sanggeng merupakan PSN yang dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat (BPPWP).

    Pasar Sanggeng selesai dibangun oleh kontraktor PT Nindya Karya akhir tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp162,7 miliar (termasuk PPN 11 persen) bersumber dari APBN.

    Bangunan inti Pasar Sanggeng adalah bangunan tiga lantai dengan total luas bangunan 28.708 meter persegi. Pasar modern ini nantinya dapat menampung 1.016 unit los pedagang dan 394 unit kios pedagang.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Mulai Membangun Terminal BBM di Maumere

    Pertamina Mulai Membangun Terminal BBM di Maumere

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memulai pelaksanaan Proyek Pengembangan Terminal BBM Maumere. Hal ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional, terutama di wilayah timur Indonesia.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya – PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan komitmen dan langkah strategis untuk menjawab tantangan distribusi energi di wilayah timur. “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” ujarnya, dikutip Jumat (20/6/2025).

    Heppy juga menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia. Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang. Keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” pungkas Heppy.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Kupang, NTT (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga mulai mengembangkan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memperkuat energi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

    Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Kamis, mengatakan proyek pengembangan Terminal BBM Maumere merupakan bagian dari komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional.

    “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” katanya.

    Heppy juga menegaskan Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia.

    Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang.

    Menurut dia, keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” tambah Heppy.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya-PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Senior Vice President QHSSE PT Nindya Karya Dedikasi Firansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada konsorsium NK-BBB untuk melaksanakan proyek strategis ini.

    “Kami merasa bangga dapat ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur energi yang vital ini. Terminal BBM Maumere bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi merupakan simbol pemerataan energi dan komitmen negara dalam membangun Indonesia dari wilayah pinggiran,” ujar Firansyah.

    Ia menambahkan Nindya Karya bersama mitra konsorsium berkomitmen penuh menjalankan proyek ini dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, keselamatan kerja, kualitas mutu, dan ketepatan waktu.

    Dedikasi juga menyampaikan harapan agar sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin kuat hingga proyek ini selesai dan memberikan manfaat maksimal.

    “Kami optimis proyek ini akan selesai dengan hasil terbaik dan menjadi contoh sukses kolaborasi antar-BUMN dalam mendukung ketahanan energi nasional,” sebutnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Mulai Pengembangan Terminal BBM di Maumere – Page 3

    Pertamina Patra Niaga Mulai Pengembangan Terminal BBM di Maumere – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga resmi memulai Proyek Pengembangan Terminal BBM Maumere sebagai bentuk komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional, terutama di wilayah timur Indonesia. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting yang berlangsung di Capa Resort Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (18/6/2025). 

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya – PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan komitmen dan langkah strategis untuk menjawab tantangan distribusi energi di wilayah timur. “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” ujarnya.

    Heppy juga menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia. Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang. Keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” pungkas Heppy.

  • Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Otorita IKN: Indikasi Investasi Tembus Rp63,6 Triliun untuk Sektor Hunian

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat indikasi nilai investasi sektor hunian di IKN telah mencapai Rp63,6 triliun dari berbagai investor asing maupun domestik. 

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menunjukkan geliat positif. 

    Menurut Basuki, skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. 

    “Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak dari swasta, Kementerian terkait, hingga auditor intern pemerintah untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (8/6/2025).

    Adapun, implementasi KPBU unsolicited sektor hunian juga telah dimulai dengan tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama. 

    Proyek pertama yaitu pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 meter persegi. Kedua, pembangunan 109 Unit Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. 

    Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Hal ini menjadi awal dari pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan.

    Di sisi lain, terdapat investor nasional yaitu Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti Truba serta investor asing yaitu Konsorsium IJM – CHEC dan Maxim. 

    Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM – CHEC telah menyelesaikan Feasibility Study dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung sebagai tahap lanjutannya. Sementara, Konsorsium Triniti – Truba dan Maxim dalam proses finalisasi Feasibility Study sebelum memasuki tahapan evaluasi. 

    Selain enam proyek yang telah berjalan tersebut, saat ini terdapat tiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T – Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest – Promec – Ozturk Holdings saat ini juga telah mendapatkan Letter-to-Proceed (LtP) dan tengah dalam tahap penyusunan Feasibility Study.

    Investor-investor ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian.

    Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan saat ini masih terdapat sembilan calon investor lain di sektor hunian yang belum dapat diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP. 

    “Hal ini karena minat KPBU sektor hunian di IKN perlu memperhatikan sektor lain yang akan dibiayai melalui skema KPBU AP. Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited”, jelasnya.

    Tak hanya itu, KPBU Sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Tercatat ada lima calon investor dari China, Malaysia, dan Indonesia yang saat ini dalam proses penyusunan Feasibility Study dan evaluasi dokumen dengan indikasi total nilai investasi mencapai Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri.

    Agung menerangkan bahwa KPBU kini menjadi tulang punggung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia.

    Peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.

  • Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    GELORA.CO – Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Bumi Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II kembali mendapat sorotan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persengkongkolan dalam proses tender senilai Rp 2,7 triliun. Proyek pipa gas Cisem 2 ini telah mulai dibangun pada 2024 dengan rencana panjang pipa mencapai 245 kilometer.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini untuk menghubungkan jaringan transmisi pipa gas bumi dari Jawa Timur hingga Sumatera. Saat ini pipa gas yang telah terpasang berada di Gresik-Semarang (Gresem), disambungkan dengan Cisem yang tersambung dengan jaringan Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Ke depan, pipa ini juga bakal disambungkan ke Dumai-Sei Mangkei di Sumatera. 

    Bahlil ketika meresmikan proyek ini pada 2024 lalu mengatakan bahwa pasokan gas bumi ke berbagai sektor industri di Jawa Tengah akan stabil dengan penyambungan pipa ini. Apalagi, potensi gas juga tersedia dari Lapangan Jambaran Tiung Biru di Blora, Cepu, dan Tuban.  “Gasnya ada di Jawa Timur, tapi tidak ada infrastruktur yang masuk ke Jawa Tengah. Harga gasnya tidak mahal, tapi kalau tidak diintervensi oleh negara (pembangunan pipa gas Cisem berbasis APBN) pasti tol fee akan mahal,” kata Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. 

    Dalam proyek pipa gas Cisem II ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proyek ditargetkan berlangsung 18 bulan dan selesai pada kuartal I 2026. 

    Temuan KPPU soal Dugaan Persekongkolan Proyek Pipa Gas Cisem II

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan investigasi atas dugaan pengekongkolan tender dalam Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap II. KPPU mencurigai ada lima aktor dalam persekongkolan proyek di bawah Kementerian ESDM ini. Mereka adalah PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7.

    Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan tim investigator KPPU telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan atau kolusi dalam proses tender. “Perkara ini kini siap memasuki tahap persidangan, menyusul temuan kuat adanya pelanggaran,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu, 4 Juni 2025.  

    Fanshurullah menjelaskan Proyek Cisem 2 ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek ini juga bagian dari PSN yang berperan penting dalam distribusi gas untuk mendukung kawasan industri di Jawa Tengah. 

    Proyek ini, kata dia, sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears contract) yang berlangsung sejak 2024 hingga 2026. “Namun, di balik urgensi proyek ini, KPPU mencium aroma kolusi yang diduga melibatkan pemain besar dan panitia tender sendiri,” kata Fanshurullah. 

    Tender ini telah diumumkan pada 23 April 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan yang luas, mulai dari desain rinci, pengadaan material, hingga konstruksi dan instalasi pipa gas sepanjang +245 kilometer. Tender ini akhirnya dimenangi oleh konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung. “Namun investigasi KPPU atas kasus yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, menunjukkan persekongkolan horizontal antar perusahaan, sekaligus vertikal dengan kelompok kerja pemilihan dari Kementerian ESDM,” kata Fanshurullah. 

    Menyikapi temuan tersebut, Investigator KPPU menetapkan lima pihak sebagai terlapor yang meliputi PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7. “Dengan sekurangnya dua alat bukti sah, KPPU menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Selanjutnya, perkara akan dibawa ke persidangan untuk pemeriksaan oleh Majelis Komisi,” kata dia. 

    Menurut dia, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian negara dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga berisiko menggerus kepercayaan investor terhadap tata kelola proyek-proyek strategis nasional. Sektor energi atau minyak dan gas juga dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat persaingan atau nilai Indeks Persaingan Usaha yang terendah selama lima tahun terakhir. 

    Ia menilai sektor energi dan minyak bumi ini harus diperbaiki. “Proyek PSN di sektor ini harus jadi contoh integritas, bukan justru sarang kolusi baru,” kata dia. 

  • Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah

    Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan ada tiga BUMN Karya yang terlibat dalam proses pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur di NTT.

    Aspidsus Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar mengatakan tiga BUMN Karya itu terlibat dalam proyek pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur.

    Tiga BUMN Karya yang terlibat dalam pembangunan ini adalah PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero).

    “Perumahan 2.100 itu terbagi dalam 3 kontrak. Ada 3 BUMN yang melaksanakan kegiatan itu, ada Abipraya, ada Nindya Karya, sama satunya kalau tidak salah Adhi Karya,” ujarnya di Kejagung, Rabu (4/6/2025) malam.

    Dia menambahkan, proyek pembangunan itu telah dipersoalkan lantaran terdapat sejumlah rumah yang dinyatakan tidak layak atau rusak. Adapun, proyek itu menelan APBN sekitar Rp400 miliar.

    Berdasarkan data dari laporan irjen perumahan, setidaknya terdapat 54 unit rumah yang rusak dalam proyek pembangunan tersebut.

    “Kalau yang diinformasikan kemarin oleh irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah itu masih dalam tahap pemeliharaan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ridwan menegaskan bahwa saat ini perkara tersebut masih proses penyelidikan. Artinya, hingga saat ini pihak korps Adhyaksa masih mendalami soal unsur pidana dalam perkara tersebut.

    “Kami masih berkoordinasi dengan ahli, belum diperiksa saja. Jadi rencananya, dalam waktu dekat nanti ahli ke lokasi, menjustifikasi kemudian baru kita bisa simpulkan,” pungkasnya.

  • Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah NTT

    Kejati NTT Ungkap 3 BUMN Karya di Pusaran Kasus Proyek Rumah NTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan ada tiga BUMN Karya yang terlibat dalam proses pembangunan rumah eks pejuang Timor Timur di NTT.

    Aspidsus Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar mengatakan tiga BUMN Karya itu terlibat dalam proyek pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor Timur. 

    Tiga BUMN Karya yang terlibat dalam pembangunan ini adalah PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero).

    “Perumahan 2.100 itu terbagi dalam 3 kontrak. Ada 3 BUMN yang melaksanakan kegiatan itu, ada Abipraya, ada Nindya Karya, sama satunya kalau tidak salah Adhi Karya,” ujarnya di Kejagung, Rabu (4/6/2025) malam.

    Dia menambahkan, proyek pembangunan itu telah dipersoalkan lantaran terdapat sejumlah rumah yang dinyatakan tidak layak atau rusak. Adapun, proyek itu menelan APBN sekitar Rp400 miliar.

    Berdasarkan data dari laporan irjen perumahan, setidaknya terdapat 54 unit rumah yang rusak dalam proyek pembangunan tersebut. 

    “Kalau yang diinformasikan kemarin oleh irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah itu masih dalam tahap pemeliharaan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ridwan menegaskan bahwa saat ini perkara tersebut masih proses penyelidikan. Artinya, hingga saat ini pihak korps Adhyaksa masih mendalami soal unsur pidana dalam perkara tersebut.

    “Kami masih berkoordinasi dengan ahli, belum diperiksa saja. Jadi rencananya, dalam waktu dekat nanti ahli ke lokasi, menjustifikasi kemudian baru kita bisa simpulkan,” pungkasnya.