Perubahan Pajak Restoran ke PBJT, Apa Dampaknya bagi Konsumen?

Liputan6.com, Jakarta – Banyak warga mungkin pernah melihat kode “PB1” tercantum pada struk pembayaran saat makan di restoran. Kode tersebut merujuk pada Pajak Restoran, salah satu jenis pajak daerah yang selama ini dikenakan atas penjualan makanan dan minuman. Namun seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), skema pajak ini mengalami penyesuaian di DKI Jakarta.

Melalui regulasi tersebut, Pajak Restoran (PB1) kini dikategorikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyeragamkan jenis-jenis pajak daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan dan pelaporan.

Apa Itu Pajak Restoran?

Pajak Restoran atau PB1 adalah pajak daerah yang dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di restoran, rumah makan, kafe, serta tempat lain yang menyediakan layanan makan-minum. Penerimaan pajak ini disetorkan ke kas daerah melalui sistem pelaporan yang sesuai ketentuan Bapenda DKI Jakarta.

Apa Itu PBJT Makanan dan Minuman?

PBJT Makanan dan Minuman merupakan pajak yang dibayar oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek PBJT mencakup penjualan, penyerahan, atau konsumsi makanan dan minuman yang disediakan oleh:

Restoran yang menyediakan layanan makan di tempat seperti meja, kursi, serta peralatan makan-minum.
Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian sesuai pesanan, termasuk penyajian di lokasi berbeda dari tempat produksi.

Sejumlah kategori dikecualikan dari PBJT, antara lain:

Pelaku usaha dengan peredaran usaha di bawah Rp42 juta per bulan (kecuali kegiatan insidental).
Toko swalayan yang tidak khusus menjual makanan dan minuman.
Pabrik makanan dan minuman.
Penyedia fasilitas lounge bandara yang kegiatan utamanya bukan menjual makanan dan minuman.