Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya tidak akan memanfaatkan situasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta untuk mencari keuntungan dengan solusi kesepakatan impor.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sepakat dengan sejumlah perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU untuk mengisi ketersediaan BBM. Caranya dengan melakukan impor melalui Pertamina dan didistribusikan ke swasta dalam bentuk base fuel, atau bahan bakar dengan kadar oktan murni tanpa campuran aditif.
Simon menyebut mekanisme impor BBM oleh Pertamina sekaligus penjualannya ke berbagai SPBU swasta itu akan dilakukan secara terbuka dan open book. Pihaknya akan melihat apa saja biaya yang muncul untuk memenuhi ketersediaan BBM di dalam negeri, kemudian diatur mekanisme kontrak dengan skema business-to-business (B2B).
“Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah. Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” jelasnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pertamina, kata Simon, memiliki mandat untuk menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Dia mengatakan bahwa mekanisme impor base fuel itu merupakan solusi yang disepakati ESDM dan swasta.
Sebelum dipanggil Presiden ke Istana pada sore hari, Dirut Pertamina sejak November 2024 itu turut menghadiri konferensi pers bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta distributor BBM swasta di kantor Kementerian ESDM.
Setibanya di Istana setelah dari kantor ESDM, Simon mempertegas kembali pernyataan Bahlil bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak melakukan monopoli.
“Jadi kembali lagi tadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon sebelum masuk ke ruang rapat di Istana Kepresidenan.
Menurutnya juga, alokasi pemberian kuota BBM impor kepada swasta juga sudah sesuai. Bahkan, sudah ada penambahan persentasenya.
Pria yang juga kader Partai Gerindra itu turut membantah ada kebijakan impor satu pintu oleh Pertamina, kecuali untuk penambahan di luar kuota tahunan seperti yang disepakati ESDM dan swasta guna memenuhi stok hingga akhir tahun ini.
“Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” ujar Simon.
Adapun kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil analisis lembaga itu menemukan bahwa kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi kenaikan impor bensin nonsubsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 pada 17 Juli 2025.
Hasil utama dari analisis KPPU adalah bahwa kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor, hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina.
“Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha. Padahal, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur melalui siaran pers, Kamis (18/9/2025).