Pertamina akan Pastikan BBM dan Crude Impor dari AS Sesuai dengan Spek Kilang Indonesia

Pertamina akan Pastikan BBM dan Crude Impor dari AS Sesuai dengan Spek Kilang Indonesia

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) akan memastikan BBM dan minyak mentah atau crude yang akan diimpor dari Amerika Serikat (AS) harus sesuai dengan spesifikasi dan rincian teknis dari kilang-kilang minyak di Indonesia.

Hal ini menjawab kritik dari beberapa pengamat energi yang meragukan keputusan Indonesia untuk melakukan shifting impor dari Singapura ke Amerika Serikat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, spesifikasi BBM merupakan salah satu pertimbangan Pertamina dalam proses kajian shifting impo ini.

“Harus dipastikan sesuai karena kan ya buat apa mengimpor sesuatu yang tidak sesuai spek, makanya kita kaji secara komprehensif,” ujarnya kepada awak media saat ditemui usai Sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025, Selasa, 17 Juni.

Fadjar merinci, hal-hal yang menjadi bahan kajian pertamina dalam melakukan shifting antara lain jenis crude, jarak serta waktu tempuh kapal tanker, sebelum nantinya disampaikan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan.

Kendati demikian Fadjar tidak mengungkapkan sudah sejauh mana proses kajian yang telah dilakukan oleh perusahaan migas pelat merah ini. Apalagi, kata dia, Pertamina masih menunggu payung hukum dari pemerintah sebelum proses shifting impor ini dilakukan.

“Kebijakan impor ini kan kita juga memerlukan (payung) hukum dari pemerintah berupa regulasi jadi ketika kajiannya memang sudah selesai dan memang secara regulasi nanti juga sudah diterbitkan oleh pemerintah baru kita bisa eksekusi,” sambung Fadjar.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi Pertamina jika nantinya kegiatan impor BBM dan elpiji dialihkan kepada AS, antara lain dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia.

Untuk mengatasi masalah tersebut Simon juga meminta dukungan berupa payung hukum baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina dari AS.

“Apabila terjadi kendala faktor cuaca seperti badai ataupun kabut maka akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional,” sambung Simon.