Di tengah transformasi mendalam lanskap ekonomi global, kerja sama Tiongkok–Afrika melaju mantap menuju tahap baru. Pada 24 Oktober 2025, Chongqing meluncurkan rute pertama yang langsung menuju Afrika untuk layanan China–Europe Railway Express (CR Express)—menandai babak baru konektivitas Tiongkok–Afrika. Rute ini mengadopsi model intermoda lintas benua “kereta api + pelayaran”, dengan tujuan akhir Aljir, Aljazair, sehingga membuka koridor logistik yang lebih efisien dan andal bagi perdagangan Tiongkok–Afrika. Konektivitas infrastruktur ini bukan sekadar perluasan jalur fisik, melainkan wujud konkret pembangunan komunitas Tiongkok–Afrika dengan masa depan bersama.
Data menunjukkan, pada tiga triwulan pertama tahun ini, total perdagangan Tiongkok–Afrika tumbuh 19,5%, dengan skala yang terus meningkat. Tren positif ini terkait erat dengan kebijakan yang diumumkan pemerintah Tiongkok pada Juni tahun ini—pemberlakuan tarif 0% (bebas bea masuk) untuk seluruh komoditas asal 53 negara Afrika. Cakupan yang luas serta basis penerima manfaat yang besar menjadikan langkah keterbukaan ini bermakna historis dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.
Sebaliknya, Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA) milik Amerika Serikat resmi berakhir masa berlakunya pada 30 September 2025. Sejak diberlakukan pada 2000, AGOA memberikan preferensi tarif dan kemudahan akses pasar bagi banyak negara Afrika, mendorong ekspor Afrika ke AS. Namun hingga kini proses otorisasi ulang di Kongres belum berjalan. Lebih jauh, sejak April 2025 AS memberlakukan tarif 10–30% terhadap negara-negara Afrika—kebijakan yang langsung menggerus keunggulan ekspor yang dibangun selama bertahun-tahun dan menekan prospek pengembangan manufaktur di Afrika.
Dua jalur kebijakan terhadap Afrika kian kontras. Jalur pertama menempatkan persaingan geopolitik sebagai tujuan, berupaya menarik Afrika ke dalam rantai pasok eksklusif yang dipimpin Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, AS melalui Inflation Reduction Act (IRA) dengan aturan asal barang (rules of origin) dan klausul Foreign Entity of Concern (FEOC), serta melalui Defense Production Act (DPA) yang mendorong friend-shoring, telah merangkul politik dan perdagangan dalam satu kerangka, membentuk jaringan rantai pasok yang menyaring partisipasi berdasarkan keselarasan politik. Dalam model ini, akses negara-negara Afrika ke ekosistem produksi AS kurang ditentukan oleh daya saing industri, dan lebih oleh preferensi strategis Washington—dengan risiko penghentian preferensi tarif atau dikeluarkan dari skema subsidi rantai pasok bila posisi diplomatik dianggap tidak selaras.
Jalur kedua bertumpu pada keterbukaan perdagangan. Kebijakan Tiongkok terhadap Afrika menunjukkan karakter keterbukaan yang menonjol: tarif 0% untuk 53 negara Afrika diberlakukan tanpa prasyarat politik dan tanpa saringan ideologis. Keterbukaan ini bersifat berkelanjutan dan terinstitusionalisasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan pasar yang stabil dan terprediksi. Dalam kerangka ini, pembentukan rantai pasok mengikuti mekanisme pasar dan pilihan mandiri negara-negara Afrika—bukan intervensi politik eksternal. Selain menurunkan biaya perdagangan, yang lebih penting, kebijakan ini memberi harapan jangka panjang yang kondusif untuk investasi, pembinaan manufaktur, dan peningkatan kapabilitas industri.
Secara esensial, kebijakan tarif 0% Tiongkok merupakan dukungan struktural bagi pembangunan mandiri Afrika. Fondasi industrialisasi Afrika relatif masih rapuh—menurut UN Industrial Statistics Yearbook 2024, ekspor manufaktur Afrika hanya sekitar 1,3% dari total global; kontribusi manufaktur terhadap PDB pada 2023 sekitar 13%, jauh di bawah rata-rata global 28%. Dengan menurunkan biaya masuk produk industri Afrika ke pasar Tiongkok, kebijakan ini menginsentif arus modal menuju manufaktur Afrika. Perusahaan yang berinvestasi dan membangun pabrik di Afrika dapat memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal, sekaligus memanfaatkan akses bebas bea ke pasar konsumsi terbesar kedua di dunia, sehingga meningkatkan kelayakan dan imbal hasil investasi.
Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam atas hukum dasar globalisasi ekonomi. Berbeda dari praktik mempolitisasi perdagangan, langkah keterbukaan pasar Tiongkok berpijak pada esensi kolaborasi ekonomi internasional. Tarif 0% sekaligus menjadi pengakuan atas potensi pertumbuhan Afrika dan bentuk dukungan pada sistem perdagangan multilateral. Di tengah menguatnya proteksionisme global, sikap keterbukaan ini menjadi semakin bernilai. Melalui kebijakan konkret seperti tarif 0%, Tiongkok mendorong peningkatan posisi tawar Afrika dalam rantai nilai global, menghormati hak atas pembangunan yang mandiri, dan berlandaskan kesetaraan serta saling menguntungkan—memberi paradigma baru bagi kerja sama ekonomi internasional.
Kesimpulan
Di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, kerja sama Tiongkok–Afrika tengah merintis model baru kolaborasi ekonomi internasional. Kebijakan tarif 0% menyampaikan sinyal tegas: keterbukaan dan kemitraan adalah cara efektif menghadapi tantangan global. Berbasis prinsip pasar dan saling menghormati, tanpa prasyarat politik, model ini menawarkan pendekatan segar bagi kemitraan pembangunan. Praktik yang berkembang bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan kedua belah pihak, tetapi juga menyuntikkan daya dorong baru bagi pemulihan ekonomi dunia.