Sebanyak 144 kampus yang tergabung dalam program PIEPTN diharapkan memiliki peta rawan korupsi.(MI/Susanto)
KAMPUS negeri diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peta rawan korupsi, sehingga program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri (PIEPTN) bisa maksimal.
“Harapannya setelah kegiatan ini bapak, dan ibu memiliki potret atau gambaran area rawan korupsi di kampus masing-masing,” kata Deputi Bidang Penididikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Rabu (13/3).
Wawan mengatakan sebanyak 144 kampus tergabung dalam program PIEPTN yang sudah diluncurkan pihaknya sejak November 2022.
Baca juga : Penerimaan Mahasiswa Baru Jadi Ladang Korupsi di Sektor Pendidikan
Dalam program itu, KPK akan mengajarkan cara menggunakan instrumen asesmen mandiri untuk membuat peta kerawana korupsi. Tujuan kegiatan itu untuk memastikan sistem good university governance (GUC) berjalan dengan baik.
Kampus yang ikut juga diharap bisa membuat program pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing. Menurut Wawan, program ini telah berkembang dengan cepat dalam waktu setahun.
“Tahun 2023, instrumen ini juga sudah diujicobakan di lima perguruan tinggi negeri dengan masukan perbaikan,” ucap Wawan.
Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri berharap program itu bisa memperbaiki citra kampus di Indonesia. Apalagi, sebelumnya ada tindakan korupsi terjadi di Universitas Lampung (Unila).
“Kita berharap kejadian baru-baru ini yang dapat mencoreng, atau membuat kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi menjadi berkurang,” tutur Ganefri. (Z-3)
