Lamongan (beritajatim.com) – Upaya mencegah radikalisme dan terorisme kini menyasar kelompok paling rentan: perempuan dan anak. Di Kabupaten Lamongan, pendekatan kolaboratif lintas lembaga mulai dirumuskan untuk menjangkau kelompok yang selama ini kerap terabaikan, termasuk perempuan mantan narapidana terorisme (napiter).
Diskusi lintas lembaga yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lamongan menghadirkan pihak-pihak strategis seperti PC Fatayat NU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan, serta Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Regional Jawa Timur.
Salah satu fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut adalah pentingnya memberikan ruang dan kesempatan kedua bagi perempuan eks napiter untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif.
Koordinator Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur, Achmad Reza Rafsanjani, menggarisbawahi pentingnya literasi digital dan kontra-narasi untuk melawan penyebaran ideologi kekerasan yang kini marak di ruang digital dan mudah diakses generasi muda.
“Meskipun kondisi saat ini tergolong zero attack, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Pencegahan dini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu pendekatan kolaboratif melalui konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta. Di ruang digital, peran kontra-narasi dan literasi sangat krusial untuk membendung penyebaran ideologi kekerasan,” kata Reza, Kamis (12/6/2025).
Respons positif pun mengalir dari berbagai pihak. Sekretaris DPPPA Lamongan, Riko Andryan Nova, menyatakan komitmen pihaknya dalam membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bahaya paham radikal.
“Karena isu yang dibahas hari ini sangat relevan dan sejalan dengan mandat lembaga kami. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari paham kekerasan, merupakan prioritas,” ujar Riko.
Ketua PC Fatayat NU Lamongan, Dewi Mashlahatul Ummah, juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar program rehabilitasi dan reintegrasi tidak berjalan sektoral.
“Kami berharap agenda hari ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi bisa menjadi langkah konkret yang membawa manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan perempuan terdampak radikalisme,” kata Dewi.
Sebagai langkah nyata, forum ini menyepakati pembentukan tim kerja lintas lembaga. Tim ini akan merancang program kolaboratif yang terintegrasi, dengan tiga fokus utama: edukasi, pencegahan, dan pendampingan berkelanjutan bagi perempuan dan anak yang terdampak radikalisme.
Upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pencegahan radikalisme tak hanya soal keamanan negara, tetapi juga perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan agar mereka tidak kembali terseret dalam lingkaran kekerasan. [fak/ian]