Jakarta –
Pemerintah Thailand menyebut teknologi maju membuat masalah orang tanpa kewarganegaraan di sana semakin cepat diatasi. Tanpa adanya bantuan teknologi, proses pengumpulan data warga dapat memakan waktu hingga 44 tahun.
Dikutip dari Bangkok Post, juru bicara dari Kantor Perdana Menteri Jirayu Huangsap mengatakan bahwa kabinet telah menyetujui proposal National Security Council (NSC) untuk mempersingkat proses penerimaan kewarganegaraan Thailand untuk 483.000 orang.
Menurutnya, ada sekitar 825.000 orang yang mengajukan permohonan dari tahun 1992-2023. Dari jumlah tersebut, 324.000 telah diberikan kewarganegaraan, 483.000 masih belum jelas statusnya, dan tak sedikit juga yang sudah meninggal selama proses pemeriksaan data yang panjang.
Mengatasi hambatan ini, Jirayu mengatakan proses tersebut kini dapat dipercepat dengan menggunakan teknologi seperti pengumpulan data digital dan sistem biometrik.
Dari laporan NSC, gelombang pertama dari pelamar yang tersisa, sekitar 340.000, telah menyelesaikan verifikasi identitas dan pengumpulan data. Mereka akan menerima status penduduk tetap (permanent residency) dan menunggu lima tahun lagi sebelum dapat mengajukan kewarganegaraan Thailand. Hak politik mereka, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri, akan diberikan lima tahun setelah naturalisasi.
Untuk gelombang kedua, terdiri dari sekitar 143.000 orang yang lahir di Thailand dari anggota kelompok pertama.
Lebih lanjut, Jirayu menambahkan terdapat lebih dari satu juta orang, terutama dari kelompok etnis, telah diberikan kewarganegaraan Thailand.
Meski proses mendapatkan kewarganegaraan di Thailand mengalami percepatan, prosesnya juga makin ketat. Pemerintah bersikeras tidak akan memberikan kewarganegaraan kepada warga asing yang terlibat dalam bisnis yang dianggap ‘mencurigakan’ atau terlibat aksi kriminal.
(ask/ask)
