Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras dinilai masih cukup tinggi saat Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada pada 2025. Salah satu penyebabnya imbas kebijakan harga gabah kering.
Presiden Prabowo menyebut saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, lebih tinggi dari era Presiden Soeharto hanya mencapai 2 juta ton.
Sayangnya, meski produksi beras dalam negeri melimpah, harga beras masih bertahan mahal. Produksi beras sepanjang Januari—Desember 2025 diperkirakan naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami kenaikan pada Desember 2025. Rata-rata harga beras di penggilingan naik 1,26% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,38% secara tahunan.
Pada Desember 2025, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.488 per kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.320 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada rata-rata harga beras di tingkat eceran dan grosir yang naik secara bulanan dan tahunan.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai, mahalnya harga beras tak lepas dari kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram.
Kebijakan ini, menurutnya, mendorong kenaikan biaya produksi penggilingan sehingga berujung pada penyesuaian harga di tingkat konsumen.
“Jadi salah satu alasan kenapa harga beras di level konsumen mahal, karena karena harga GKP yang biasa dibeli Rp5.000 per kilogram, ini dinaikkan oleh Pak Prabowo menjadi Rp6.500 [per kilogram] karena untuk menjaga kesejahteraan petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).
Di satu sisi, Eliza mengakui kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi petani pangan. Dia menuturkan, nilai tukar petani (NTP) yang selama dua dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 101–104 namun kini mulai membaik, terutama dengan dukungan kebijakan serapan gabah oleh Perum Bulog.
Namun, Eliza menekankan swasembada pangan tidak seharusnya hanya dimaknai sekadar surplus produksi semata. Menurutnya, makna swasembada perlu didefinisikan lebih luas agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi lapisan masyarakat.
Dia juga mengingatkan, harga beras yang terus tinggi berisiko menekan daya beli masyarakat menengah—bawah, terutama di tengah kondisi lapangan kerja yang sempit, upah stagnan, dan inflasi pangan yang berulang.
“Yang menjadi soal ini adalah kalangan menengah bawah, yang mana untuk kondisi saat ini lapangan pekerjaan sulit, upah relatif stagnan, inflasi terus-terusan terjadi terutama volatile food. Jadi daya beli mereka semakin tergerus,” tuturnya.
Eliza menilai pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan swasembada pangan agar tidak membebani masyarakat menengah—bawah. Menurutnya, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram semestinya diimbangi dengan operasi pasar Bulog melalui penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Selain itu, sambung dia, distribusi stok Bulog juga harus diperluas agar tidak menumpuk di gudang, sementara masyarakat terpaksa membeli beras mahal di pasar. Dia mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko pergeseran konsumsi ke pangan substitusi yang lebih murah bisa terjadi.
“Kalau misalkan [beras] menumpuk di gudang, masyarakat kita untuk membeli beras di pasaran ini harganya mahal, mereka nanti bisa-bisa mengurangi pembelian berasnya dan mengganti ke hal lain misalkan ke mie instant atau ke gorengan karena untuk substitusi dari nasi,” ucapnya.
Untuk itu, Core menyatakan tanpa kebijakan subsidi yang terarah, swasembada beras berpotensi hanya menjadi capaian statistik, bukan solusi nyata bagi ketahanan pangan masyarakat.
“Kalau menurut saya seharusnya diimbangi, targeted, untuk kalangan menengah bawah itu disubsidi berasnya. Jadi swasembada pangan ini berdampak positif untuk semua hal,” pungkasnya.