Pengangkatan Honorer jadi PPPK Terhambat Keterbatasan Anggaran – Page 3

Mencermati hal ini, Rini mengimbau kepada para Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah, termasuk para pengelola kepegawaian, untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non ASN. Baik yang lulus melalui PPPK penuh waktu, maupun karena keterbatasan anggaran menjadikan pegawai non-m ASN menjadi PPPK paruh waktu.

“Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah,” pintanya.

Rini juga menegaskan, apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena instansi PPK tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai honorer menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Pastikan juga aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta dari pegawai non ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan perekrutan bagi mereka yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi,” ungkap Rini.