Pengamat Hukum: Belum Ada Kebijakan Kuat untuk Dukung Program Strategis Prabowo – Page 3

Selain itu, Saleh menyarankan, aparat negara, salah satunya TNI dan POLRI untuk tidak dilibatkan dalam proyek-proyek Program Strategis Nasional. Menurutnya, keterlibatan mereka cenderung menunjukkan pendekatan keamanan lebih diutamakan daripada dialog partisipatif dengan masyarakat.

“Pola ini rentan memicu masyarakat menjadi objek kekerasan, baik fisik maupun psikologis,” kata dia.

Salah mencontohkan kasus proyek Rempang Eco-City di Batam, di mana lebih dari 1.000 aparat gabungan dan personel BP Batam masuk ke Pulau Rempang dan melakukan intimidasi kepada warga setempat.

“Berdasarkan studi dari PBHI, proyek ini mencerminkan adanya sekuritisasi melalui intimidasi, penyiksaan, penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, penggusuran paksa, dan penggunaan senjata api,” paparnya.

Dampaknya terhadap masyarakat pun sangat signifikan, dengan temuan sekitar 85% warga kehilangan tempat tinggal, 89% mengalami trauma psikis, 62% mengalami kerusakan lingkungan, 78,44% menjadi korban kekerasan, 50% kebebasan berekspresinya terbungkam, 23,68% mengalami perampasan tanah dan budaya adat, serta 35% mengalami diskriminasi, imbuh Saleh, mengutip studi dari PBHI.