Pengamat Dukung Efisiensi Perjalanan Dinas, Prioritas Masyarakat

JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Termasuk di dalamnya pemangkasan perjalanan dinas, agar anggaran lebih menyentuh langsung kepada masyarakat.

Arlan menuturkan, efisiensi anggaran itu terjadi karena memang dalam masa transisi kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden terpilih ataupun kepala daerah terpilih tentunya memiliki program unggulan, sesuai dengan janji yang dikampanyekan selama pilpres atau pilkada.

Tidak sedikit program dan gagasan itu berbeda dengan Presiden ataupun Kepala Daerah sebelumnya. Di sisi lain, Anggaran 2025 baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah disusun sebelum presiden ataupun kepala daerah terpilih menjabat.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Relokasi Anggaran dari Tiap OPD Capai Rp 4 Triliun

“Ini kan transisi. Pak Prabowo ada program yang sedikit berbeda dengan Pak Jokowi. Salah satunya Makan Bergizi Gratis. Termasuk di tingkat provinsi ataupun kota kabupaten. Imbasnya adalah efisiensi anggaran,” jelasnya, Minggu (2/2).

Arlan melanjutkan, kebijakan efisiensi anggaran itu hadir dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025, salah satu point yang perlu diefisienkan adalah perjalanan dinas. “Kalau dipahami bukan berarti tidak ada perjalanan dinas. Tapi dipilah dulu mana yang penting. Jadi ini lebih pertimbangan efisiensi saja,” jelasnya.

Menurut Arlan, kebijakan efisiensi anggaran itu akan berdampak positif kepada masyarakat, karena semangatnya dalam pemangkasan sejumlah program atau anggaran itu dipertimbangkan pada aspek yang menyentuh langsung masyarakat. “Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarkat,” katanya.

BACA JUGA:Kunjungan Kerja DPRD Sumedang: Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

Spesifik anggaran perjalanan dinas, bisa dipertimbangkan karena selama ini program itu belum menyentuh langsung ke masyarakat, dibandingkan beberapa program lain. Misalnya untuk pembangunan jalan. “Mungkin ada anggaran besar tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat. Seperti perjalanan dinas,” cetusnya.

Namun demikian, anggaran perjalanan dinas tidak sepenuhnya dihilangkan. Perjalanan dinas tetap perlu, itu untuk program-program mendesak. Seperti untuk meninjau jika ada bencana di daerah.