Jakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai alih fungsi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) membuktikan bahwa negara hadir cepat saat bencana.
“Dalam situasi bencana, kecepatan adalah faktor utama. Dapur MBG sudah tersedia dan beroperasi setiap hari untuk menyuplai makanan kepada anak sekolah. Maka, ketika terjadi bencana, fasilitas itu langsung dapat dialihfungsikan untuk membantu korban, tanpa jeda waktu membangun dapur umum baru,” katanya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, dengan alih fungsi tersebut, menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi harian pelajar, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas sebagai sistem darurat pangan nasional ketika terjadi gangguan atau krisis.
Terkait pembiayaan, Trubus mengatakan bahwa MBG memiliki struktur pendanaan mandiri sehingga tidak ada potensi tumpang tindih anggaran penanganan bencana.
“Dana MBG dan dana bencana sudah memiliki pos anggaran masing-masing. Keduanya berjalan berdampingan dan tidak saling mengganggu. Justru keduanya saling menguatkan agar sasaran pemenuhan makanan untuk anak sekolah maupun korban bencana bisa tercapai dengan baik,” katanya.
Ia pun tidak sependapat dengan pandangan yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk penanganan bencana.
Menurutnya, pengalihan anggaran justru dapat mengganggu perencanaan jangka panjang program MBG yang telah dirancang agar berkelanjutan.
“Pemerintah tentu sudah mengatur secara teknis alur penggunaan anggaran. Selama prosesnya sesuai prosedur, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada potensi audit bermasalah, dan tidak ada ruang penyalahgunaan. Yang penting, pelaksanaannya berjalan lancar dan korban bencana terpenuhi kebutuhannya,” ucapnya.
Kemudian, terkait distribusi pangan, ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mungkin bekerja sendiri untuk menyalurkan makanan pada lokasi bencana.
Menurutnya, peran TNI dan Polri menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran distribusi, terutama pada kondisi lapangan yang terisolasi atau memiliki risiko tinggi.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa BGN harus tetap memperkuat fungsi monitoring agar kualitas makanan MBG tetap terjaga baik dalam situasi normal maupun selama penanganan bencana.
Selain itu, dalam situasi darurat seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ia menyebut bahwa kesempurnaan bukan prioritas. Fokus utama adalah memastikan setiap korban mendapatkan makanan layak setiap hari.
“Pada masa bencana tidak ada distribusi yang sempurna. Yang penting korban bisa makan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.
Sebelumnya, BGN mengumumkan jumlah SPPG yang menjadi dapur darurat untuk melayani pengungsi di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara meningkat hingga 319 SPPG.
“SPPG yang meng-handle (melayani, red.) pengungsi yang ada di Aceh 105 SPPG, Sumut 148 SPPG dan Sumbar dengan 66 SPPG. Total 319 SPPG,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.
Dadan menjelaskan SPPG tersebut akan menjadi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Terlebih, seluruh penerima manfaat program MBG berada di pengungsian, seperti para pelajar, masih diliburkan.
“Anak-anak semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, dan anak balita di pengungsian. Jadi, kami berikan makanan di pengungsian,” katanya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.