Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo, Mahfud MD: Pesimis Campur Optimis

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pandangan kritis terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Dalam sebuah diskusi dengan Jusuf Kalla (JK) di kanal YouTube nya, Mahfud menyinggung berbagai persoalan, termasuk aparat yang bertindak sewenang-wenang, maraknya korupsi, serta dampaknya terhadap investasi di Indonesia.

Mahfud mengungkapkan bahwa saat ditanya kriteria calon wakil presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah hukum.

“Nomor satu hukum,” ujar Mahfud, menyoroti perlunya fokus pada upaya memperbaiki masalah-masalah mendasar dalam sistem hukum.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi investor asing.

“Orang mau investasi ke sini bagaimana kalau tidak ada kepastian hukum? Sudah diizinkan, nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang minta dan membayar lebih besar,” kata Mahfud, dikutip Kamis (28/11/2024).

Mahfud juga mengungkapkan pengalaman pribadinya bertemu dengan seorang calon investor yang mengeluhkan praktik korupsi di Indonesia.

“Bahkan ada orang ketemu saya, dia bilang, ‘Pak Mahfud, bagaimana saya mau berinvestasi kalau kita kasih uang agar sesuatu dapat lancar, tapi kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal kita diperas.’ Nah, itu yang terjadi sekarang,” ujarnya.

Masalah ini, lanjut Mahfud, tidak hanya terjadi pada usaha kecil, tetapi juga merambah ke sektor besar seperti pertanahan, pertambangan, dan kelautan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural di berbagai bidang.