Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya peningkatan pendidikan terbukti berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto mencatat, jumlah penduduk miskin terus mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir, seiring membaiknya berbagai indikator pendidikan.
Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2021 tercatat sebanyak 120,54 ribu jiwa, dan menurun menjadi 102,67 ribu jiwa pada Maret 2025. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terjadi penurunan absolut sebesar 17,87 ribu jiwa.
“Jika dilihat dari jumlah maupun persentasenya, kemiskinan di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang positif. Penurunan ini tidak lepas dari perbaikan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan,” ungkapnya, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Namun demikian, pada rumah tangga miskin, pendidikan masih kerap belum menjadi prioritas utama karena kebutuhan dasar.
Data BPS Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sebagian besar penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto telah menamatkan pendidikan SD dan SMP. Sementara itu, penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SMA pernah mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 31,13 persen.
Meski demikian, masih terdapat penduduk miskin yang belum menamatkan SD, terutama pada periode awal pengamatan. Dilihat dari sisi kepala rumah tangga miskin, mayoritas memiliki pendidikan SD sederajat, yakni sebesar 33,65 persen pada tahun 2025.
Disusul kepala rumah tangga dengan pendidikan SMA sederajat sebesar 24,62 persen, serta mereka yang belum pernah bersekolah atau tidak memiliki ijazah SD sebesar 16,88 persen. Sementara itu, kepala rumah tangga miskin dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi masih relatif kecil, yakni 8,18 persen.
“Karakteristik pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri. Semakin rendah pendidikan kepala rumah tangga, semakin besar risiko rumah tangga tersebut berada dalam lingkaran kemiskinan,” jelasnya.
Dari sisi Angka Melek Buruf (AMH), BPS Kabupaten Mojokerto mencatat capaian yang menggembirakan. Pada kelompok umur 15–44 tahun, AMH penduduk miskin meningkat hingga 100 persen pada tahun 2025, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara pada kelompok usia 45 tahun ke atas, AMH juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021.
Selain itu, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan akses pendidikan dasar yang relatif baik. APS kelompok umur 7–12 tahun bahkan mencapai 100 persen pada sebagian besar tahun pengamatan. Namun, pada kelompok usia 13–15 tahun, APS masih belum sepenuhnya optimal, terutama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 91,27 persen.
Dwi menambahkan, berbagai program pemerintah yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berperan penting dalam menjaga akses pendidikan bagi keluarga miskin. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih baik, peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan akan semakin besar. Hal ini sejalan dengan temuan UNESCO yang menyebutkan bahwa dua tahun tambahan pendidikan mampu mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan,” pungkasnya. [tin/ted]