Jakarta –
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Fadhilah Mathar mengungkapkan pengadaan Satria-2 sepenuhnya akan menggunakan pinjaman luar negeri.
Skema pendanaan tersebut berbeda dengan yang telah dilakukan saat pengadaan Satria-1 yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Satria-2 karena prosesnya ini, kami merencanakan menggunakan pinjaman luar negeri. Siklus perencanaannya merujuk kepada siklus perencanaan pinjaman luar negeri,” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
“Nah, tahun ini kita mengharapkan Satria-2 itu sudah masuk ke dalam tahap green book pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,” sambungnya.
Adapun target pengadaan satelit pemerintah generasi kedua itu dibutuhkan anggaran mencapai USD 860 juta atau setara dengan Rp 13,3 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 15.534 per hari ini.
Perempuan yang disapa Indah ini, mengingat proyek Satria-2 ini bersumber dari pinjaman luar negeri, maka prosesnya akan memakan waktu.
“Pengadaan proses agreement itu tidak bisa langsung, kalau proses pinjaman luar negeri ini tidak seperti APBN rupiah murni atau APBN, PNBP, tapi ada tahapan lagi nantinya,” tuturnya.
Kendati begitu, Dirut Bakti Kominfo menargetkan konstruksi pengadaan Satria-2 ini akan dimulai pada tahun 2025.
“Paling telat kalau disetujui, maka proses pengadaannya di tahun 2025 paling telat,” ucapnya.
Sebelumnya, Satria-1 sudah beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wahana ini, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.
Jumlah titik tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan akses internet di titik lainnya. Hal itu yang coba diatasi Bakti Kominfo dengan Satria-2.
Satria-2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari Satria-1, yakni hingga 300 Gbps. Nantinya, Satria-2 ini dibagi ke dalam dua satelit, yakni Satria 2a dan Satria 2b.
(agt/fay)
